Headlines News :
Home » , , , , , » Tidak Demokratisnya Bank Dunia dan IMF

Tidak Demokratisnya Bank Dunia dan IMF

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Selasa, 21 Agustus 2018 | 04.48


"Amerika Serikat Membentuk Bank Dunia dan IMF untuk Mendikte Perekonomian Dunia"

Oleh: Panji Mulkilah Ahmad (Anggota FMN Cabang Yogyakarta)

Pembaca tentu sudah mendengar kabar bahwa International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) akan menggelar pertemuan pada Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. IMF adalah organisasi internasional yang bertujuan mempererat kerja sama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan kerja, kestabilan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan bantuan kepada negara anggota yang mengalami kesulitan finanisal.
Sedangkan WB, merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal, dengan tujuan untuk pengurangan kemiskinan. Seluruh keputusan WB harus diarahkan untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional dan memfasilitasi investasi modal.
Memang kelihatannya IMF dan WB memiliki kemiripan, yaitu dalam hal pemberian utang kepada negara anggotanya. IMF dan WB juga sama-sama dibentuk pada 1944 dalam Konferensi Bretton Woods. Baik itu IMF dan WB, berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kita barangkali masih ingat dengan sebuah foto Presiden Soeharto yang sedang menandatangani kesepakatan IMF pada saat krisis 1998, di bawah hadapan Michel Camdessus, selaku Managing Director IMF kala itu, yang terlihat jumawa melipat tangannya. Atas saran IMF, Indonesia dijebak dalam gelombang privatisasi BUMN dan liberalisasi perekonomian yang memperparah krisis. Pada era Orde Baru, kita mungkin juga ingat bagaimana proyek-proyek yang didanai Bank Dunia ikut menambah masalah baru seperti konflik agraria, pelanggaran HAM, dan kerusakan lingkungan. Tak heran jika peraih nobel Joseph Stiglitz yang juga mantan pajabat tinggi Bank Dunia, menilai jika IMF dan Bank Dunia telah gagal mengentaskan kemiskinan pada negara-negara yang menjadi pasiennya, termasuk di Indonesia.[1]
Belakangan ini, IMF dan WB tengah memperbaiki citra buruknya. Pada tahun 2015, misalnya. Direktur IMF Christine Lagarde datang ke Indonesia dan menyampaikan pidato di Universitas Indonesia. Lagarde mengulas mengenai peran pemuda dalam membentangkan jalan kemerdekaan dan demokrasi di Indonesia, memberikan semangat optimisme seperti sayap garuda, dan bahkan mengutip kata-kata bijak dari Sukarno. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memberi penegasan bahwa kedatangan IMF tidak untuk menawarkan utang kepada Indonesia.
IMF dan WB terpikat dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sanggup bertahan di angka 5%, di saat angka pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa yang tak lebih dari 2,5%. Jika saat krisis 1997-1998 terasa sekali desakan bahwa Indonesia butuh IMF dan WB, saat ini justru kebalikannya, IMF dan WB yang membutuhkan Indonesia. Itulah kenapa IMF dan WB membutuhkan semacam pencitraan agar bisa diterima oleh Indonesia.
Pada laman resmi Annual Meeting IMF dan WB Bali 2018, ada artikel menarik yang berjudul IMF, Tari Kecak, dan Sharing Economy.[2] Berikut adalah tulisan yang bisa dikutip :
“Pada Annual Meetings IMF-WBG 2018 di Bali Oktober nanti IMF justru memberi ruang debat yang luas bagi kemajuan serta inklusivitas ekonomi dan keuangan syariah, bahkan IMF mendorong implementasi Core Principle on Zakat and Waqaf, hingga isu tentang bantuan sosial (BANSOS). Tema-tema yang diusung oleh IMF-WB diatas agak berkebalikan dengan doktrin utama Konsensus Washington yang seolah membatu dengan norma efisiensi sebagai jalan tunggal meraih pertumbuhan.
Penyesuaian-penyesuaian inilah yang menjadi penanda penting tentang keterhubungan, yang akhirnya mendorong semua pihak untuk saling menyesuaikan diri tidak terkecuali IMF dan Bank Dunia dalam mengikat makna atas peran dan keberadaanya masing-masing, paling tidak publik di Indonesia kini mafhum bahwa keterhubungan (globalisasi) adalah kenyataan yang alih-alih harus ditolak dengan ragam cara dan argumentasi, justru perlu dimanfaatkan sebaik mungkin, inilah yang saya sebut makna pertama tentang manfaat ke-saling-hubungan”
Artikel tersebut berusaha meyakinkan kepada pembaca bahwa IMF dan WB telah berubah, mereka bukanlah lembaga yang jahat, globalisasi tidak untuk ditolak, globalisasi bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Ada semacam rasa percaya diri yang berusaha menempatkan kedudukan Indonesia dengan IMF dan WB adalah setara. Namun benarkah IMF dan WB sudah berubah? Benarkah Indonesia punya kedudukan yang setara di dalam IMF dan WB?
Terdapat 189 negara yang bergabung menjadi anggota IMF. Keanggotaan IMF diatur dalam sistem kuota. Untuk menjadi anggota, maka suatu negara wajib menyetorkan sumbangannya kepada IMF. Semakin besar sumbangannya, maka akan menentukan besaran dana yang dapat dipinjam dari IMF, dan semakin besar pula voting power-nya dalam mengambil suatu keputusan dalam forum IMF.[3] Berikut adalah besaran suara yang dimiliki beberapa negara anggota :[4]
1. Amerika Serikat, 16,73%
2. Jepang, 6,23%
3. Tiongkok, 6,16%
4. Jerman, 5,39%
5. Perancis, 4,09%
6. Inggris, 4,09%
7. Italia, 3,06%
8. India, 2,67%
9. Rusia, 2,63%
10. Brazil, 2,25%
11. Kanada, 2,25%
12. Arab Saudi, 2,04%
13. Spanyol, 1,95%
14. Meksiko, 1,82%
15. Belanda, 1,79%
16. Korea Selatan, 1,76%
17. Australia, 1,35%
18. Belgia, 1,32%
19. Swiss, 1,19%
20. Indonesia, 0,96%
21. Lain-lain, 30,27%
Tidak jauh beda dengan IMF, keanggotaan WB juga diatur menggunakan sistem kuota. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Tiongkok, Jerman, dan Perancis, masih menghiasi papan atas penyumbang dana terbesar di WB, sekaligus pemegang suara teratas. Ambil contoh misalnya dalam salah satu badan WB, yaitu International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) :[5]
1. Amerika Serikat, 385.210 suara
2. Jepang, 166.152 suara
3. Tiongkok, 107.302 suara
4. Jerman, 97.282 suara
5. Perancis, 91.112 suara

Jumlah suara di atas tidak sebanding dengan Indonesia yang hanya punya 23.739 suara. Dengan jumlah anggota sebanyak 189 negara, sebanyak 38,91% suara telah diraup oleh lima negara besar saja.
Menariknya, entah itu IMF maupun WB, posisi Amerika Serikat selalu menjadi yang teratas dalam besarnya suara yang dimiliki. Dominasi Amerika Serikat di IMF dan WB dapat memungkinkan terjadi karena pemberian suara di IMF dan WB menggunakan sistem kuota, besaran suara didasarkan pada besaran sumbangan yang diberikan. Amerika Serikat dapat membeli suara begitu besar di IMF dan World Bank karena tidak terlepas dari kekuatan ekonomi, politik, maupun militernya.
Ketimpangan suara antara negara besar dengan negara kecil mencerminkan adanya ketidaksetaraan di dalam IMF dan WB itu sendiri. Keputusan yang diambil dalam IMF dan WB bukanlah keputusan yang demokratis, melainkan adalah dikte kepentingan kapital-monopoli negara-negara besar saja.
Di awal, kami memaparkan bahwa IMF dan WB saat ini tengah mengubah citranya agar terlihat tidak sejahat sewaktu 1998. Annual Meeting IMF dan WB 2018 di Bali pun, merupakan pembuktian dari usaha perbaikan citra itu. Namun jika melihat adanya ketimpangan keanggotaan dalam IMF dan WB saja, kita dapat menilai bahwa IMF dan WB masih organisasi yang sama seperti sebelumnya. Citra yang hendak ditampilkan, luntur dengan sendirinya


[1] Lihat dalam buku Stiglitz, Making Globalization Work.
[3] http://www.britannica.com/topic/International-Monetary-Fund
[4] http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/member.aspx 
[5] http://www.worldbank.org/en/about/leadership/votingpowers


Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger