Headlines News :
Home » , , , » PERNYATAAN SIKAP HARI TANI NASIONAL 2018

PERNYATAAN SIKAP HARI TANI NASIONAL 2018

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Minggu, 23 September 2018 | 18.19


Perkuat Persatuan Pemuda-Mahasiswa Bersama Kaum Tani dan Rakyat Tertindas, Perhebat Perjuangan Massa Melawan Reforma Agraria Palsu Rezim Jokowi dan Berbagai Aturan Pelaksananya yang Dikontrol Imperialis Amerika Serikat untuk Mempercepat Perampasan Tanah


Salam demokrasi...!!
Front Mahasiswa Nasional (FMN), mengucapkan selamat Hari Tani Nasional (HTN) 2018 kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia. Terus gelorakan perjuangan pantang menyerah untuk mewujudkan reforma agraria sejati dan industri nasional di Indonesia.
Hari Tani Nasional (HTN) merupakan momentum yang lahir atas disahkannya Lahirnya undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria (UUPA). Akan tetapi, 58 tahun sejak UUPA diundangkan, perampasan dan monopoli tanah terus terjadi diseluruh penjuru negeri. Bahkan di bawah kekuasaan Jokowi, kehidupan kaum tani terus mengalami kemerosotan.
Hingga saat ini, pola dan skema perampasan serta monopoli tanah masih terus terjadi. Kondisi tersebut justru secara jelas dipertahankan oleh negara. Perusahaan-perusahaan besar terus mengintensifkan perampasan dan monopoli tanah di Indonesia. Penguasaan tanah untuk sektor perkebunan dan pertambangan saat ini sudah menguasai tanah mencapai 41,87 juta ha. Perkebunan sawit yang hanya dikuasai oleh 25 tuan tanah besar swasta, sudah mencapai 29 juta ha izin perkebunan, dimana 13 juta ha diantaranya sudah ditanami sawit. Jumlah tersebut bahkan belum termasuk luas lahan perkebunan yang dikuasai oleh Negara. Sedangkan untuk kawasan hutan, terdapat 531 konsesi hutan skala besar yang diberikan diatas lahan seluas 35,8 juta ha. Jumlah yang tentu saja sangat timpang dengan izin Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa (HD) dan, Hutan Tanaman Hakyat (HTR) yang terbagi dalam 60 izin, dimiliki oleh 257.486 KK (1.287.431 jiwa) diatas lahan seluas hanya 646.476 Ha.
Era rezim Jokowi adalah masa dimana imperialisme di bawah pimpinan AS melipat-gandakan penindasan dan penghisapannya terhadap rakyat di berbagai negeri, agar segera keluar dari krisis jangka panjang yang terus menggerogotinya. Pemerintahan Jokowi secara agresif menerapkan Paket Kebijakan Ekonomi (saat ini 16 paket) untuk memastikan percepatan investasi atas nama pembangunan. Semuanya ditujukan untuk menopang kepentingan imperialis AS dan hanya menguntungkan pengusaha dan pemodal-pemodal besar (borjuasi besar komprador) serta tuan tanah besar. Di sisi lain, menjadi ancaman besar bagi rakyat, khususnya kaum tani yang akan terus dirampas tanah dan hak-hak dasar lainnya.
Sementara itu, kehidupan kaum tani semakin merosot akibat monopoli dan perampasan tanah.  Data Badan Pusat Statistik (BPS) per-Maret 2017 menyebutkan, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 27,77 (10,64%) juta jiwa, dengan persebaran di perkotaan sebanyak 10,60 juta dan perdesaan sebanyak 17,10 juta jiwa.

Lawan Kebijakan Reforma Agraria Palsu Rezim Jokowi
Di penghubung kekuasaannya rezim Jokowi terus menebar ilusi dengan menggencarkan promosi program Reforma Agraria Palsu. Reforma Agraria Jokowi hanya berupa sertifikasi dan redistribusi yang justru akan merampas tanah rakyat dengan makin sistematis. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) tidak sama sekali bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan penguasaan tanah serta monopoli atas seluruh aspek produksi disektor pertanian. Oleh karena itu penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tidak akan memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah, tuan-tuan tanah besar akan tetap berjalan dengan memonopoli tanah berskala besar.
Bahkan demi memuluskan seluruh skema tersebut, Rezim Jokowi akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Reforma Agraria. Perpres tersebut tidak lain sebagai pelaksana dari program hasil dikte imperialis AS melalui Bank Dunia, yatiu program One Map dengan melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program tersebut bertujuan untuk memetakan tanah dan peruntukannya, memastikan agar tanah yang dimonopoli oleh negara dan perusahaan besar tidak tersentuh. Program tersebut dibiayai oleh World Bank Group dengan nilai US$ 200 juta.
Lalu, apakah kaum tani akan menguasai tanah-tanah hasil dari program reforma agraria ala Jokowi?, jawabannya adalah tidak. Sistem pengelolaan dalam TORA dilaksanakan dengan bentuk Cluster, hal tersebut digunakan agar dapat secara maksimal dikontrol melalui investasi, hutang, dan secara memaksa juga menetapkan komoditas tanaman dan pasar nya. Jadi, kaum tani hanya menjadi pekerja saja di tanah tersebut. Atau dengan kata lain, program Reforma Agraria Jokowi di dalamnya terdapat program Tanam Paksa layaknya era kolonial. Bahkan lebih buruk lagi, rakyat justru terus terancam dengan berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang akan merampas tanah dan pemukiman rakyat secara besar-besaran. Semua itu tidak lain untuk memastikan seluruh skema ekspor kapital dan bisnis dari imperialis AS dapat berjalan semakin lancar di Indonesia.
Seluruh skema tersebut juga didukung oleh institusi pendidikan tinggi (kampus) dengan berbagai dalilnya. Sebut saja program Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan kampus-kampus di wilayah Jawa Barat yang terintegrasi secara langsung dengan program “Citarum Harum”. Program yang esensinya adalah pengusiran kaum tani dari tanahnya, perampasan tanah, dan tanam paksa tersebut dibuat seolah menjadi baik dan mahasiswa dipaksa untuk melakukan sosialisasi dan mendukungnya.  Belum lagi peran yang digunakan oleh kampus yang secara langsung menguasai tanah-tanah rakyat dalam bentuk perkebunan maupun hutan.

Berdasarkan pandangan tersebut, dalam memperingati Hari Tani Nasional 2018, FRONT MAHASISWA NASIONAL menyatakan sikap “Menolak Program Reforma Agraria Palsu Jokowi” serta akan berjuang bersama kaum tani dan rakyat Indonesia menuntut:
1.       Jalankan Reforma Agraria Sejati serta Pembangunan Insudtri Nasional yang mandiri dan berdaulat !
2.       Menolak One Map Program dan Cabut Inpres Penyelesaian Konflik Agraria !
3.       Hentikan seluruh bentuk kerjasama dan Hutang dari IMF-Bank Dunia serta seluruh lembaga keuangan global yang bertujuan merampas tanah dan memerosotkan kehidupan rakyat.
4.       Hentikan monopoli sarana produksi dan input pertanian (Bibit, Pupuk, Obat-Obatan Pertanian dan Peralatan Pertanian) yang terus memerosotkan penghidupan kaum tani.
5.       Turunkan harga  sewa tanah bagi kaum tani, serta aneka jenis pajak tanah dan komoditas kaum tani serta berbagai varian iuran yang merampas hasil kerja kaum tani, nelayan, suku bangsa minoritas, pemukim dan penggarap di hutan.
6.       Naikkan upah buruh tani dan harga komoditas pertanian hasil produksi kaum tani
7.       Hentikan Penggusuran dan pengusiran paksa terhadap kaum tani, suku bangsa minoritas, nelayan maupun masyarakat perkotaan
8.       Menentang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Indonesia
9.       Segera Wujudkan Sistem Pendidikan yang Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi Kepada Rakyat !
Pada momentum ini, kami juga menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa di Indonesia untuk memperkuat persatuan dengan kaum tani dan rakyat tertindas di Indonesia. Berjuang bersama rakyat untuk melawan seluruh ilusi dari rezim Jokowi-JK dan bersama untuk mewujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional sebagai syarat mutlak kemajuan rakyat Indonesia.

Jakarta, 24 September 2018
Hormat Kami,
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional


Symphati Dimas Rafi’i
Ketua Umum
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger