Headlines News :
Home » , , » Profil Diri dan Kronologi Kasus

Profil Diri dan Kronologi Kasus

Written By Pimpinan Pusat Fmn on Jumat, 07 September 2018 | 01.50



Dokumen ini disusun oleh Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional yang telah berkordinasi dan berkorespondensi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam Advokasi kasus kawan Anin. Kronologi kasus ini disusun dengan maksud untuk menjelaskan secara komprehensif kasus kriminalisasi yang menimpa kawan Anin.
1.      Profil ANINDYA SHABRINA PRASETIYO
Anindya Shabrina Prasetiyo lahir 12 juli 1995. Ia terdaftar sebagai  mahasiswa aktif semester 5 jurusan ilmu hukum di  fakultas hukum, Universitas Narotama, Surabaya. Anindya Selain sebagai mahasiswa, juga aktif di Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Surabaya. Anindya menjabat sebagai kepala departemen pendidikan dan propaganda FMN Cabang Surabaya.
Bersama FMN Anindya aktif berjuang melawan liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan yang ada di Surabaya. Selain itu, Anindya juga sangat vokal berbicara mengenai problem kaum perempuan dan kesetaraan gender bersama komunitas merah muda memudar. Anindya juga kerap kali mengisi banyak diskusi-diskusi di kampus-kampus yang ada di Surabaya. Baru-baru ini Anindya diundang untuk mengisi seminar di universitas Surabaya tentang kesetaraan gender pada tanggal 21 Agustus 2018.
Tidak hanya aktif dalam kampanye persoalaan pendidikan dan kaum perempuan, Anindya juga aktif dalam pengabdian terhadap rakyat dalam bentuk pendampingan dan advokasi persoalaan rakyat. Tercatat, Anindya terlibat aktif dalam penolakan penggusuran di Keputih Tegal Timur Baru Surabaya. Selain itu, Anindya juga aktif dalam memperjuangkan hak-hak demokratis rakyat Papua bersama jaringan mahasiswa di Surabaya.
Aktivitas yang dijalankan oleh Anindya ini tentu menjadi ancaman bagi rezim hari ini. Anindya berkali-kali mendapatkan intimidasi dan tindak kekerasan dari aktivitas pelayanan rakyat yang dijalankannya. Semisal, Pada kasus penggusuran paksa di Keputih Tegal Timur Baru, anin mengalami tindakan reprsesif dalam bentuk diseret dan dipukuli sehingga anin mengalami luka lebam di tubuhnya.
Pada 6 Juli 2018 lalu, Anindya menjadi undangan dalam acara diskusi dan pemutaran film yang dilaksanakan di asrama Papua di  Jalan Kalasan No. 10 kec. Tambaksari, Surabaya. Namun, acara diskusi dan pemutaran film itu mendapatkan tentangan dari pihak camat dan aparat gabungan. Beralaskan Operasi Yustisi, Anindya bersama Isabela dan pengacara publik LBH Surabaya menerima perlakukan represif berupa intimidasi dan tindak kekerasan dalam bentuk diseret paksa.  Selain itu, Anindya juga mengalami pelecehan seksual dalam bentuk remasan terhadap payudaranya yang dilakukan oleh aparat gabungan dalam pembubaran paksa diskusi dan pemutaran film di Asrama Papua di Jalan Kalasan No.10, Tambaksari, Surabaya pada 6 juli lalu.
2.      Kronologi:
Pada tanggal 4 Juli 2018, Front Mahasiswa Nasional di undang untuk hadir dalam acara diskusi mingguan dan pemutaran film tentang kekerasan yang terjadi di Biak, Papua. Pada tanggal 6 juli 2018
Pada 06 Juli 2018, anindya mewakili Front Mahasiswa Nasional (FMN) hadir dalam acara diskusi mingguan dan pemutaran film tentang kekerasan yang terjadi di Biak. Acara berlangsung di Asrama Papua Jalan Kalasan No 10, Kec. Tambaksari, Surabaya. Pada pukul 20.30, Camat Tambaksari bersama aparat gabungan yang teridiri Ratusan Kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kota Surabaya melakukan pembubaran paksa dengan dalih Operasi Yustisi. Perwakilan Mahasiswa Papua dan dua orang mahasiswa peserta diskusi serta salah satu Pengacara Publik LBH Surabaya menanyakan Surat Perintah/Surat Tugas, Camat Tambaksari tidak bias menunjukkan surat tersebut. Dua orang pesertadiskusi, Isabella dan Anindya berusaha untuk berdialog dengan damai dengan pihak camat. Namun di tengah dialog tersebut, salah seorang polisi meneriaki Anindya dengan kata-kata  kasar kemudian situasi mulai memanas. Isabella dan pengacara publik LBH Surabaya diseret oleh aparat kepolisian, sedangkan Anindya juga dilecehkan oleh oknum aparat kepolisian, dadanya dipegang dan kemudian diseret beramai-ramai. Camat Tambaksari Bersama ratusan anggota Kepolian, TNI dan Satpol PP kota Surabaya meninggalkan lokasi Asrama Mahasiswa Papua sekitar jam 23.00 WIB.
Pada 09 Juli 2018, LBH Surabaya bersama dengan kawan-kawan aliansi melakukan laporan kepada Propam Polda Jatim dengan Nomor Surat 133/SK/LBH/VII/2018. Surat itu berisi mengenai dugaan pelanggaran kode etik kepolisian saat terjadi peristiwa tanggal 06 Juli 2018 dengan pihak teradu adalah Sdr Kompol Prayitno Kapolsek Tambaksari Kota Surabaya dan Kombes Pol Rudi Setiawan Kapolrestabes 
Pada 12 Juli 2018, ormas yang mengatasnamakan dirinya Ikatan Keluara besar Papua Surabaya (IKBPS) yang diketuai oleh Piter Frans Rumasek yang juga seorang anggota satpol PP di Kota Surabaya, mengeluarkan statment di media Onleine jatim.antaranews.com dengan judul IKBS: Tidak Ada Bentrokan Mahasiswa Papua di Surabaya
Pada 25 Juli 2018, Piter Frans Rumasek telah melaporkan Anindya di Kepolisian dengan dasar pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan nomor : LP/B/689/VII/2018.
Pada 16 Agustus 2018, keluar surat perintah penyidikan dengan nomor : Sprin-Sidik/665/VIII/RES2.5/2018/Satreskim. Dalam surat tersebut Anindya Shabrina Prasetiyo di jerat dengan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3.      Perkembangan Kasus :
Perkembangan kasus dari kawan Anin pada saat ini kawan Anin belum mendapatkan pemanggilan dan pemeriksaan Polrestabes Surabaya. Kawan Anin baru hanya mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan nomor surat :Sprin-Sidik/665/VIII/RES2.5/2018/Satreskim. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kawan Anin mendaptkan dugaan tindak pidana. Dalam surat tersebut Anindya Shabrina Prasetiyo di jerat dengan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, pada tanggal 28 Agustus 2018 Albert M Madai, dipanggil pihak kepolisian perihal saksi dalam perkara tindak pidana yang menjerat kawan Anin. Surat pemanggilan sebagai saksi ini bernomor : S.pgl/3423/VIII/Res 2.5/2018/Satreskim. Albert M Madai di jadwalkan pada tanggal 05 September 2018 untuk dapat menemui Iptu Handa Wicaksana, S.I.K. M.H.

Perbedaan antara surat yang diberikan kepada kawan Anin dengan Albert M Madai sebagai saksi tentu menjadi sebuah tanda tanya besar. Karena pada surat yang ditujukan kepada kawan Anin diterangkan sebagai dugaan pidana. Namun, surat yang ditujukan kepada Albert dijelaskan bahwa Albert di panggil dalam kasus tindak pidana bukan dugaan tindak pidana.

Kawan Anin bersama LBH Surabaya yang merupakan kuasa hukum dari kawan Anin telah juga menyurati Propam Polda Jawa Timur mengenai kasus yang di hadapi oleh kawan Anin. Surat bernomor 173/SK/LBH/VIII/2018, LBH surabaya menekankan pada informasi atas tindak lanjut laporan yang telah dikirimkan oleh LBH Surabaya mengenai pelanggaran kode Etik yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, pada tanggal 6 September 2018, Kawan Anin dan LBH surabaya akan mendatangi Propam Polda Jawa Timur mengenai tindak lanjut dari surat yang dikirimkan. Selain Propam Polda Jawa Timur, kawan Anin juga melaporkan kasus pelecehan, kekerasan dan intimidasi yang didapatkan olehnya kepada kompolnas. Surat ke Kompolnas tersebut bernomor 174/SK/LBH/VIII/2018 yang menekankan pada pelaporan pelanggaran kode etik atas kejadian pada tanggal 6 Juli 2018 di Asrama Papua Jalan Kalasan No 10, Kec. Tambaksari, Surabaya.

Tidak hanya melalui jalur hukum yang ditempuh oleh kawan anin dalam mencari keadilan. Bersama dengan aliansi yang ada di surabaya kawan anin telah menggalangang dukungan dalam bentuk petisi online perihal penghentian kriminalisasi yang dihadapi oleh kawan Anin. Selain itu juga menggelar kampanye foto yang berisikan hentikan kriminalisasi oleh kawan anin. Selain itu juga mengeluarkan infografis mengenai kasus yang dialami oleh kawan anin.

Semenjak kejadian tanggal 6 juli di Asrama Papua Jalan Kalasan No 10, Kec. Tambaksari, Surabaya, kawan Anin merasa keamanannya terganggu. Hal ini dibuktikan dengan adanya polisi dengan pakaian preman yang sengaja berjaga disekitaran rumah kawan anin. Selain itu, berdasarkan laporan dari tetangga yang kawan Anin dapatkan, semenjak tanggal 6 banyak sekali orang yang tidak dikenal lalu lalang disekitaran rumah kawan anin.

Kasus yang dialami oleh kawan Anin mendapatkan respon dari beberapa media nasional seperti tirto.id, geotimes.co.id, serta thejakartapost.com. Kriminalisasi yang dijalankan terhadap kawan Anin merupakan bentuk konkret dari fasisnya rezim saat ini.

Jakarta, 7 September 2018 
Hormat Kami,
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional


Symphati Dimas Rafi’i
KetuaUmum 

Contact Person:
Badarudin (081805227040)
Widianto (081316836857)

Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger