Hentikan Kriminalisasi dan Kekerasan Terhadap Rakyat: Lawan Kebijakan dan Tindakan Anti Demokrasi Dari Rezim Jokowi-JK

Oleh: Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting Universitas Indonesia

Kriminalisasi dan kekerasan terhadap rakyat merupakan bentuk dari pemberangusan demokrasi, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Rakyat yang menjadi korban kriminalisasi dan tindak kekerasan terus berjatuhan. Lebih dari empat tahun berkuasa, pemerintahan Jokowi-JK semakin memperlihatkan karakternya yang anti terhadap demokrasi.

Di kampus, mahasiswa terus menjadi korban pemberangusan demokrasi baik dalam bentuk  pemberangusan organsasi, pelarangan diksusi dan kegiatan ilmiah, tindakan kekerasan, intimidasi, hingga kriminalisasi terhadap mahasiswa. FMN mencatat sebanyak 123 mahasiswa mendapat skorsing, 55 mahasiswa mendapat sanksi Drop Out (DO), 202 orang mengalami tindak kekerasan, bahkan 191 mahasiswa dikriminalisasi. Korban tersebut adalah mahasiswa yang melakukan kritik dan aksi protes di kampus. Kasus terbaru yaitu pemberian sanksi skorsing kepada enam (6) orang mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Makassar. Mereka mendapatkan sanksi karena mempertanyakan realisasi anggaran dan pengadaan sarana-prasarana fakultas. Lebih buruk lagi, 20 mahasiswa UKI Toraja menjadi korban Drop Out karena menyelenggarakan kegiatan mahasiswa di luar kampus.

Sementara itu, tindak kekerasan dan kriminalisasi juga semakin luas terjadi di berbagai sektor rakyat lainnya. Pelibatan aparat keamanan (TNI dan Polri) terus meningkat untuk memuluskan berbagai program seperti pembangunan industri, penggurusan, pembangunan infrastruktur dan mengamankan Objek Vital Nasional Indonesia (OVNI). Sedangkan di perdesaan, dari data yang dihimpun oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) memperlihatkan kekerasan terhadap kaum tani terjadi di 18 Provinsi dengan 66 orang di tembak, 144 luka-luka, 854 orang ditangkap, 10 orang meninggal dunia dan 120 orang dikriminalisasi.

Kondisi tersebut diperparah dengan berbagai kasus kriminalisasi melalui UU ITE terhadap rakyat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Sebagai contohnya, kasus yang menimpa Baiq Nuril, seorang perempuan pekerja di salah satu sekolah di NTB yang menjadi korban kekerasan seksual oleh pimpinan sekolahnya. Tetapi,  kini justru menerima “pil pahit” karena dilaporkan oleh pelaku pelecehan seksual dengan menggunakan UU ITE, bahkan Baiq Nuril sempat mendekam di penjara. Kasus ini menyedot perhatian rakyat karena melalui Mahkamah Agung, hukum di Indonesia memperlihatkan ketidakberpihakannya terhadap korban kekerasan dan kaum perempuan, karena MA memutuskan Baiq Nuril bersalah atas pelanggaran terhadap UU ITE.

Begitu pula yang menimpa Anindya Shabrina, anggota FMN Cabang Surabaya yang menjadi korban pelecahan seksual yang dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian di Surabaya. Kemarahan Anindya yang dituangkan dalam akun media sosial berujung pada pelaporan dirinya dengan jerat UU ITE. Hingga kini, Anindya masih dalam proses pemeriksaan oleh Poltabes Surabaya. Kedua contoh tersebut menggambarkan betapa aturan dan kebijakan pemerintah memang memiliki unsur untuk membatasi ruang demokrasi rakyat.

Demokrasi yang selama ini dipromosikan oleh pemerintahan Jokowi sebatas pada demokrasi prosedural tanpa substansi. Demokrasi dan kebebasan rakyat dipersempit menjadi demokrasi kotak suara sebagai prosedur formal pemilihan pemimpin semata. Sedangkan ruang kebebasan diberikan seluas-luasnya bagi klas penguasa, pemilik capital (borjuasi), dan penguasa tanah yang terus memonopoli dan merampas tanah dan kekayaan alam Indonesia. Rakyat juga dibawa pada politik pecah belah melalui berbagai isu termasuk menggunakan isu SARA yang tujuannya tidak lain demi mendulang suara.

Ini menunjukkan watak dan karakter demokrasi Indonesia yang dijalankan oleh kapitalis birokrat yang mengabdi pada kepentingan imperialism dan feodalisme. Sehingga, pada faktanya, rakyat akan terus dibayangi oleh teror, intimidasi, hingga kekerasan yang mengancam nyawa. Di bawah kekuasaan rezim Jokowi yang fasis, rakyat sama sekali tidak diberikan ruang untuk berjuang menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. Perjuangan rakyat di berbagai sektor dan wilayah Indonesia terus dihadapkan dengan teror fasis dari rezim Jokowi. Tentu saja hal tersebut secara gamblang telah melanggar Hak Asasi sekaligus merampasnya dari tangan rakyat. Sudah sepatutnya rakyat Indonesia mulai saat ini menyematkan pemerintahan Jokowi sebagai Rezim Fasis perampas hak rakyat.

Oleh karena itu, FMN Ranting Universitas Indonesia menyerukan kepada seluruh mahasiswa UI untuk bersatu dan berjuang bersama dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Kebebasan berdemokrasi dan pemenuhan hak rakyat hanya dapat direbut dengan memajukan perjuangan kolektif yang besar serta bersatu dengan seluruh sektor dan golongan rakyat. FMN Ranting UI siap menjadi alat perjuangan bagi seluruh mahasiswa UI dalam upaya mewujudkan demokrasi sejati dan melawan kriminalisasi serta segala bentuk tindak kekerasan. Kami mengajak semua mahasiswa untuk kembali berorganisasi dan berjuang bersama untuk merebutk hak-hak demokratis pemuda maupun rakyat secara umum. FMN menyampaikan pula kepada seluruh mahasiswa UI untuk turun kejalan dalam momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember 2018 untuk menyuarakan bersama tuntutan dan aspirasi kita.

Salam Demokrasi ! 

Info&Kontak : Rifqi Aufa: 0856 0052 4587/ Line: 0numberlivesoon