Hentikan Kriminalisasi dan Tindak Kekerasan Terhadap Pejuang Agraria: Bebaskan Amaq Har dan Bapak Sarafudin

Perampasan Hak dasar rakyat terus terjadi dan semakin meningkat di bawah Rezim Fasis Jokowi-Jk. Tindakan Anti Demokrasi terus dipertontonkan di masa empat tahun pemerintahan Jokowi. Pada 18 Desember 2018, pada pukul 11.30 WITA, kembali terjadi penangkapan terhadap 2 orang petani yang juga pejuang tanah adat Jurang koak, Lombok Timur, NTB.

Penangkapan dilakukan melalui operasi yang dilakukan oleh 50 orang aparat negara yang terdiri dari Kepolisian Resort Lombok TImur, Kesatuan Polisi Hutan Lombok Timur dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Korban penangkapan atas nama Amaq Har (50 th) dan Bapak Sarafudin (50 th). Kejadian ini bermula saat pihak dari TNGR bersama aparat gabungan mencari pelaku penebangan pohon di kawasan Taman Nasional, alih-alih menemukan pelaku penebang pohon, justru penangkapan terhadap dua orang petani yang dilakukan.

Sebelum penangkapan, sempat terjadi adu mulut antara 2 orang petani yang ditangkap dengan pihak kepolisian, dari adu mulut tersebut diketahui bahwa dalam kejadian penangkapan tersebut sama sekali tidak ada surat perintah penangkapan yang ditunjukkan, pihak kepolisisan hanya menjelaskan bahwa mereka sedang menjalankan tugas dan dengan kasar menyeret dua orang petani tersebut ke atas mobil tahanan.

Selain penangkapan juga terjadi pemukulan terhadap seorang Pemuda atas nama Deri Putra (pimpinan Pembaru Ranting Jurang Koak) yang mencoba menghadang penangkapan tersebut. Deri berupaya menghentikan upaya tangkap paksa yang dilakukan. Akibat dari tindak pemukulan tersebut membuat Deri harus dilarikan ke puskesmas Suela dan mendapatkan 18 jahitan di kepala bagian belakang.

Kejadian kriminilasi terhadap rakyat jurang koak (pejuang tanah adat jurang koak) bukan terjadi kali pertama, melainkan telah berkali-kali terjadi. Pada tahun 2016 lalu terjadi kriminalisasi terhadap 3 orang petani Jurang Koak yang membuat di tahan tidak kurang dari 1,5 tahun, pada tahun 2017 lalu terjadi Operasi Gabungan pengusiran, pengerusakan dan pembakaran pondok-pondok warga, pemukulan, penangkapan dan intimidasi terhadap petani Jurang Koak Intimidasi pun terus terjadi, pada bulan November lalu terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata api oleh Polisi Hutan.

Kasus yang terjadi di Jurang Koak tidak dapat dilepaskan dari skema perampasan dan monopoli tanah yang terus dilakukan oleh negara. Melalui Taman Nasional Gunung Rinjani, negara terus melakukan teror terhadap kaum tani dengan menyasar tanah-tanah rakyat untuk dirampas. Salah satunya adalah tanah adat Jurang Koak yang merupakan milik kaum tani. Demi memuluskan itu semua, rezim Jokowi memang tidak segan untuk melakukan kekerasa, kriminalisasi bahkan pembunuhan terhadap pejuang agraria dan rakyat secara luas yang menentang kebijakannya.

Seperti diketahui bersama bahwa pada tahun ini, di Lombok telah terjadi bencana Gempa Bumi yang begitu besar yang menambah derita rakyat. Masyarakat di Jurang Koak merupakan salah satu korban gempa tersebut. Namun hal itu tidak diperdulikan oleh pemerintah, bukan bantuan dan upaya pemulihan yang ditingatkan, namun justru tindak kekerasan dan kriminalisasi yang didapat rakyat.

Front Mahasiswa Nasional menilai bahwa penangkapan tersebut merupakan bentuk nyata dari watak dan karakter fasis rezim Jokowi. Tindasan fasis tersebut telah membelakangi pemenuhan hak demokratis rakyat, melalui Taman Nasional Gunung Rinjani negara terus berupaya merampas tanah milik rakyat. Artinya sangat tepat menyematkan bahwa negara adalah salah satu dari tuan tanah yang menghisap kaum tani Indonesia. Selain itu, FMN juga memandang bahwa hari depan program reforma agraria dan perhutanan sosial milik Jokowi akan terus melakukan perampasan tanah secara sistematis. Pemerintah tidak memiliki orientasi untuk menghancurkan ketimpangan agraria yang ada. Namun tanah-tanah rakyat akan dirampas dengan berbagai skema dan digunakan untuk pembangunan yang memfasilitasi imperialis, khususnya Amerika Serikat melalui berbagai bentuk kerjamasa, utang, investasi.

Atas dasar itu, maka Pimpinan Pusat Front Mahasiwa Nasional dengan ini menyatakan sikap:

1. Segera bebaskan tanpa syarat dua orang petani Jurang Koak atas nama Amaq Har dan Bapak Sarafudin !
2. Hentikan seluruh upaya tindak kekerasan, kriminalisasi, intimidasi dan pengusiran yang dilakukan oleh aparat gabungan dan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani terhadap masyarakat dusun Jurang Koak dan sekitarnya !
3. Hentikan Klaim kawasan Taman Nasional terhadap tanah adat Jurang Koak, Dusun Burne di Desa Bebidas dan tanah yang dipergunakan rakyat untuk bermukim !
4. Hentikan seluruh program reforma agraria palsu dan perhutanan sosial ! Wujudkan reforma agraria sejati yang berorientasi untuk menghancurkan monopoli tanah, sarana produksi pertanian, dan harga komoditas yang selama ini dilakukan oleh tuan tanah.

FMN juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa untuk memajukan perjuangan dan memperbesar organisasi serta pengabdiannya terhadap rakyat, khususnya kaum tani dan klas buruh. Pemuda mahasiswa harus ambil bagian aktif dalam perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati dan pembangunan industri nasional yang mandiri.

Jakarta, 19 Desember 2018

Hormat Kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas R

Ketua Umum