Pernyataan Sikap Front Mahasiswa Nasional: Hari HAM Sedunia 2018

Majukan Perjuangan Massa Mahasiswa Bersama Rakyat, Lawan Seluruh Kebijakan dan Tindasan Fasis Rezim Jokowi-Imperialis AS,

Demi Mewujudkan Demokrasi Rakyat

Kondisi dan penderitaan rakyat Indonesia selama empat tahun rezim Jokowi-JK berkuasa semakin memburuk. Pemenuhan hak demokratis rakyat terus dirampas melalui kebijakan serta tindasan yang berorientasi untuk melayani kepentingan imperlias Amerika Serikat (AS). Perampasan hak rakyat dilakukan secara sistematis melalui Paket Kebijakan Ekonomi yang secara langsung bentuk implementasi dari skema neoliberal imperialis AS. Paket Kebijakan Ekonomi menjadi payung kebijakan seluruh sektor dan berdampak pada seluruh sektor rakyat Indonesia. Rezim Jokowi telah memperlihatkan keberpihakannya terhadap investasi dan hutang demi memuluskan jalan penghisapan terhadap rakyat.

Pemenuhan hak demokratis rakyat meliputi hak ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Namun kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh rezim Jokowi justru menjauhkan rakyat dari hak demokratisnya. Pemerintah memfasilitasi imperialis dan tuan tanah besar untuk merampas tanah dan melegitimasi monopoli tanah. Ilusi mengenai kebijakan Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) esensinya adalah perampasan tanah secara sistematis bahkan melibatkan lembaga keuangan global seperti Bank Dunia. Program RAPS sama sekali tidak berorientasi untuk menghapuskan ketimpangan pengusaan tanah. Justru memberikan keleluasaan kapital finans kapitalis monopoli asing, melalui bank, menghisap petani dan merampas tanah melalui penguasaan sertifikat petani yang menjadi agunan kredit. Ditambah dengan monopoli harga yang menyebabkan harga komoditas pertanian terus mengalami penurunan, menyebabkan kaum tani semakin terperosok dalam kemiskinan yang dalam. Monopoli dan perampasan tanah adalah bentuk perampasan hak dasar rakyat. Praktik tersebut akan terus dipertahankan oleh Rezim Jokowi demi menjaga sistem setengah feodal tetap eksis menopang kepentingan imperialis di Indonesia.

Sementara itu klas buruh Indonesia juga menjadi sasaran perampasan hak demokratis yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Melalui PP No. 78/2015 tentang Pengupahan, upah buruh terus dipangkas dan mengalami defisit upah kian tajam. Belum lagi kebijakan pengupahan Indonesia yang melahirkan disparitas upah antar daerah yang tinggi, di tengah situasi harga kebutuhan pokok yang sama dan terus meningkat. Sebagai contoh, rata-rata defisit upah riil buruh di Jakarta pada tahun 2017 dibandingkan dengan UMK DKI (Upah Nominal) sebesar 20,75%1. Sementara, apabila dihitung dengan memperbandingkan antara upah riil dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (total pendapatan dibagi per orang dalam satu tahun), maka rata-rata defisit sebesar 48%. Keadaan ini menjadikan penghidupan buruh semakin menurun.

Demikian juga kondisi buruh migran di Indonesia yang terus menjadi sapi perahan yang hanya diambil devisanya saja tanpa diberikan jaminan perlindungan. Kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum perempuan juga terus terjadi, seperti diskriminasi upah buruh perempuan dan laki-laki di DKI Jakarta yang mencapai 19%. Belum lagi berbagai kasus pelecehan seksual dan kekerasan yang terus meningkat. Kondisi tersebut lahir dari situasi krisis yang dipelihara oleh sistem setengah jajahan dan setengah feodal di Indonesia.

Dampak yang selanjutnya yang begitu besar dari Kebijakan Ekonomi neoliberal pemerintah adalah pemangkasan subsidi rakyat dan kenaikan harga kebutuhan pokok maupun fasilitas publik. Pendidikan menjadi salah satu sektor publik yang terkena dampak liberalisasi dan komersialisasi. Sistem pembiayaan pendidikan yang diatur dalam UU 12/2012 yaitu Uang Kuliah Tunggal bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah bentuk dari komersialisasi pendidikan yang nyata. Demi memenuhi hasrat untuk memonopoli profit yang semakin besar, pembiayaan pendidikan terus dibebankan kepada rakyat. Prinsip sistem pembiayaan UKT tidak berbeda dengan prinsip yang terdapat dalam penentuan harga BBM, yaitu ditentukan dengan harga pasar biaya operasional. Artinya dapat dipastikan bahwa biaya pendidikan akan selalu naik mengikuti naiknya kebutuhan biaya operasional. Pemerintah di sisi lain jusrtu semakin memangkas anggaran untuk membiayai pendidikan tinggi.

Perbandingan Biaya Kuliah 2018/2019 dengan Upah Minimum 2019 :

Institut Teknologi Bandung Rp 12.500.000 – 20.000.000	Upah Minimum Jawa Barat Rp 1.668.372
Universitas Jenderal Soedirman Rp 5.932.000 – 34.377.953	Upah Minimum Jawa Tengah Rp 1.605.396
Universitas Mulawarman Rp 7.443.000 – 26.736.000	Upah Minimum Kalimantan Timur Rp. 2.747.561
Universitas Syah Kuala Rp 6.229.000 – 22.459.000	Upah Minimum Aceh Rp 2.916.810

Melalui skema otonomi universitas, maka setiap kampus apapun itu statusnya akan didorong untuk mencari sumber pendapatannya secara mandiri. Tentu pendapatan terbesarnya adalah dari mahasiswa/rakyat. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan pendapatan universitas dari APBN dan biaya pendidikan. Universitas Indonesia pada tahun 2017 mendapat suntikan APBN sebesar Rp 619,45 miliar sedangkan dari layanan pendidikan nya mendapat Rp 925,93 miliar. Sedangkan di Universitas Airlangga, pendapatan kampus dari APBN hanya sebesar Rp 261,30 miliar sangat jauh dibandingan dengan dana yang dikeruk dari rakyat yang mencapai Rp 423,12 miliar.

Konsekuensi dari krisis dan dikte imperialis AS adalah meningkatnya tindasan fasis rezim Jokowi terhadap rakyat. Melaui berbagai peraturan seperti UU Ormas, UU ITE dan Permenristekdikti No 55/2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa terus digunakan untuk memukul perjuangan rakyat, mendiskriminasi, dan kriminalisasi terhadap rakyat. Di kampus, mahasiswa terus menjadi korban pemberangusan hak demokrasi. Tindak kekerasan, intimidasi, hingga kriminalisasi terhadap mahasiswa. FMN mencatat sepanjang tahun 2017 – 2018 sebanyak 220 mahasiswa mendapat skorsing, 2457 mahasiswa mendapat sanksi DO, 632 orang mengalami tindak kekerasan, bahkan 218 orang dikriminalisasi.

Demokrasi yang selama ini dipromosikan oleh pemerintahan Jokowi sebatas pada demokrasi prosedural tanpa substansi. Demokrasi dan kebebasan rakyat dipersempit menjadi demokrasi kotak suara. Sehingga pada faktanya, rakyat terus dibayangi oleh teror, intimidasi, hingga kekerasan yang mengancam nyawa. Di bawah kekuasaan rezim Jokowi yang fasis, rakyat sama sekali tidak diberikan ruang untuk berjuang menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. Perjuangan rakyat di berbagai sektor dan wilayah Indonesia terus dihadapkan dengan teror fasis dari rezim Jokowi. Tentu saja hal tersebut secara gamblang telah melanggar Hak Asasi sekaligus merampasnya dari tangan rakyat. Oleh karenya, sudah sepatutnya rakyat Indonesia mulai saat ini menyematkan kepada Jokowi sebagai Rezim Fasis perampas hak rakyat.

Oleh karena itu, FMN menyerukan kepada seluruh mahasiswa untuk bersatu dan berjuang bersama dalam menegakan demokrasi di Indonesia. Kebebasan berdemokrasi dan pemenuhan hak rakyat hanya dapat direbut dengan memajukan perjuangan kolektif yang besar serta bersatu dengan seluruh sektor dan golongan rakyat. FMN siap menjadi alat perjuangan bagi seluruh mahasiswa dalam upaya mewujudkan demokrasi sejati, yaitu demokrasi rakyat.

Atas keadaan tersebut, Front Mahasiswa Nasional (FMN) dalam memperingati hari Hak Asasi Sedunia 2018 menyatakan sikap dan tuntutan:

1) Cabut Paket Kebijakan Ekonomi pemerintahan Jokowi-JK serta aturan pendukungnya yang mengimplementasikan skema neoliberalisme Imperialis AS!

2) Hentikan pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) pemerintahan Jokowi-JK. Laksanakan land reform sejati dan industri nasional yang mandiri!

3) Cabut PP No. 78 Tahun 2015 sebagai dasar penetapan upah minimum. Tetapkan dasar upah minimum buruh berdasarkan tingkat kebutuhan hidup minimum! Berikan Jaminan lapangan pekerjaan dengan upah yang layak bagi pemuda-mahasiswa Indonesia!

4) Cabut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi! Hentikan seluruh skema liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan! Wujudkan sistem pendidikan Nasional yang Ilmiah, Demokratis dan Mengabdi Pada Rakyat!

5) Cabut seluruh aturan dan perundangan fasis yang meneror rakyat dan merampas kebebasan berpendapat, berekspresi dan berorganisasi dengan ancaman kriminalisasi dan pemenjaraan! Diantaranya: Cabut UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Ormas, serta Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa!

6) Hentikan seluruh proses hukum terhadap Anindya Shabrina (korban kriminalisasi UU ITE), Cabut Sanksi Skorsing 6 Mahasiswa UNM, serta hentikan seluruh bentuk kekerasan, teror, diskriminasi, dan kriminalisasi terhadap rakyat! Secara khusus, hentikan  segala bentuk teror, kriminalisasi, stigmatisasi terhadap rakyat Papua dan masyarakat yang memperjuangkan hak demokratis rakyat Papua!

7) Mengecam seluruh bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dengan imperialis AS beserta sekutunya dan instrumen keuangannya (IMF, Bank Dunia, WTO) yang telah nyata merugikan rakyat!

8) Mengecam dan melawan seluruh bentuk intervensi, provokasi, dan perang agresi imperialis Amerika Serikat beserta sekutunya di negeri di dunia!

Jayalah Perjuangan Massa !

Jakarta, 10 Desember 2018

Hormat kami,

Pimpinan Pusat

Front Mahasiswa Nasional

Symphati Dimas R

Ketua Umum