Headlines News :
Home » , , » Intensifkan Perjuangan Pemuda Mahasiswa Bersama Klas Buruh dan Kaum Tani untuk Melawan Seluruh Kebijakan Rezim Jokowi

Intensifkan Perjuangan Pemuda Mahasiswa Bersama Klas Buruh dan Kaum Tani untuk Melawan Seluruh Kebijakan Rezim Jokowi

Written By PP FMN on Rabu, 01 Mei 2019 | 00.45



Meneladani Perjuangan Klas Buruh
Hari buruh internasional merupakan momentum besar dan bersejarah bagi perjuangan rakyat seluruh dunia. Perjuangan klas buruh sebagai klas termaju dalam masyarakat hari ini menemukan momentum  politiknya dalam perjuangan klas yang panjang. Pada tahun 1886 klas buruh di Amerika Serikat melakukan demonstrasi besar-besaran dengan mengusung tuntutan pemberlakuan delapan jam kerja. Demonstrasi besar yang berlangsung sejak April 1886 pada awalnya didukung oleh sekitar 250 ribu buruh dan dalam jangka dua minggu dukungan membesar menjadi sekitar 350 ribu buruh. Kota Chicago adalah jantung kebangkitan gerakan pada waktu itu yang diikuti oleh sekitar 90 ribu buruh. Di New York, demonstrasi yang sama diikuti oleh sekitar 10 ribu buruh, di Detroit diikuti 11 ribu buruh. Demonstrasi pun menjalar ke berbagai kota seperti Louisville dan di Baltimore demonstrasi mempersatukan buruh berkulit putih dan hitam. Hingga kemudian pada tanggal 1 Mei 1886, demonstrasi yang menjalar dari Maine ke Texas, dan dari New Jersey ke Alabama yang diikuti setengah juta buruh di negeri tersebut. Perkembangan dan meluasnya demonstrasi tersebut memancing reaksi yang juga besar dari kalangan pengusaha dan pejabat pemerintahan setempat saat itu. Melalui Chicago's Commercial Club, mereka mendanai untuk membeli peralatan senjata mesin guna menghadapi demonstrasi.


Tentu saja, fenomena ini semakin mengentalkan kesatuan dalam gerakan buruh se-dunia. Peristiwa monumental yang menjadi puncak dari persatuan gerakan buruh dunia adalah penyelenggaraan Kongres Buruh Internasional tahun 1889. Kongres yang dihadiri ratusan delegasi dari berbagai negeri pada waktu itu kemudian memutuskan delapan jam kerja per hari menjadi tuntutan utama kaum buruh seluruh dunia. Selain itu, Kongres juga menyambut usulan delegasi buruh dari Amerika Serikat yang menyerukan pemogokan umum 1 Mei 1890 guna menuntut pengurangan jam kerja dan menjadikan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh se-Dunia.
Sejarah panjang perjuangan klas buruh bersama rakyat tertindas di seluruh dunia hingga saat ini terus berjalan. Bahkan saat ini, perjuangan klas buruh untuk membebaskan dirinya dari belenggu penghisapan dan tindasan semakin besar dan maju. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia yang merupakan negeri setengah jajahan setengah feodal di bawah dominasi imperialisme AS. Kondisi krisis dalam tubuh imperialis dan di dalam negeri menyebabkan kondisi klas buruh dan rakyat terus mengalami kemerosotan hidup.

Kemerosotan dan Kemiskinan Rakyat Akibat Dominasi Imperialis AS
Kondisi rakyat AS hingga saat ini terus mengalami pemiskinan yang akut. Pada bulan Mei 2018 angka pengangguran di AS adalah 3,8% namun naik cepat pada bulan berikutnya menjadi 4,0 % dari total angkatan kerja yang ada. AS menunjukan semakin tajamnya jurang kemiskinan. PBB merilis sebanyak 41 juta orang Amerika hidup miskin, dan 18,5 juta diantaranya dalam kategori ekstrem. Hal ini terjadi karena monopoli yang dilakukan oleh kapitalis monopoli yang berada di AS, mereka menguasai mayoritas kekayaan negara tersebut. Bahkan ketimpangan tersebut menunjukan bahwa kekayaan dari delapan konglomerat AS sebanding dengan pendapatan dari 32 juta rakyat AS. Kondisi semakin buruk karena Trump terus mengeluarkan kebijakan anti rakyat dengan mencabut subsidi bagi fasilitas publik seperti kesehatan dan pendidikan. Sementara di sisi lain, memberikan keringanan pajak bagi investasi dan operasi kapitalis monopoli. Kondisi yang menyebabkan lebih dari 5 juta rakyat AS kehilangan akses fasilitas kesehatan karena pemangkasan anggaran publik untuk kesehatan. Sementara itu, dari sektor pendidikan terdapat fenomena tunggakan utang mahasiswa dari perguruan tinggi yang mencapai US$ 1.2 triliun, angka ini melonjak 10 kali lipat dalam jangka 10 tahun. Hal ini menyebabkan pasca kelulusannya dari perguruan tinggi, mahasiswa di AS masih memiliki hutang yang harus dilunasinya.
Dalam upaya untuk memperpanjang nafas hidup dari kapitalis monopoli, AS mengeluarkan berbagai kebijakan yang semakin membebani berbagai negeri dalam krisis. AS sejak dipimpin Trump terus berupaya untuk memberi hadiah demi hadiah bagi kapitalis monopoli. Secara khusus adalah kebijakannya untuk mengurangi beban pajak perusahaan yang melakukan pembangunan pabrik manufakturnya di dalam negeri dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang menolak hal tersebut. Hal itu tentu ditujukan untuk menarik kembali kapital yang berada di luar negerinya untuk dapat menyegarkan bisnis dan perekonomian. Selama tahun 2018 ini pula The Fed (bank sentral AS) telah melakukan tiga kali kenaikan suku bunga demi pemulihan ekonomi. Meskipun pembangunan pabrik manufakturing tersebut berjalan, namun tetap tidak mampu untuk menghapus kesenjangan ekonomi mereka. Kebijakan tersebut juga berimbas pada berbagai negara, khususnya Indonesia yang mengalami pelemahan nilai tukar mata uang terhadap Dollar AS. Krisis berlipat ganda yang terjadi di berbagai negeri menjadi jalan bagi AS untuk mengintensifkan ekspor kapitalnya semakin massal.

Munculnya asumsi bahwa AS mulai tergantikan oleh China dalam dominasinya di kawasan Asia tidak memiliki dasar yang kuat. China memang dalam beberapa tahun ini menjadi sorotan karena mampu berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang terus stabil. Namun secara prinsip dan fakta dominasi AS secara ekonomi belum tergantikan oleh negara manapun, hal ini terlihat dari besarnya GDP mereka hingga mencapai 24,32% dari total GDP dunia. Sementara beberapa negara seperti Tiongkok hanya 18,4%, Jepang 5,91%, Jerman, 4,45%, dan UK 3,85%. Sementara Rusia hanya memiliki GDP 1,8%.
Sumbangan besar bagi pemasukan AS adalah karena dominasinya di berbagai negeri. Mayoritas pendapatan AS didapatkan dari luar negaranya, terutama dari perputaran kapitalnya di negeri-negeri jajahan maupun setengah jajahan. Demi memastian dominasinya, AS melancarkan kebijakan Pivot Asia, yang menetapkan kawasan Asia sebagai tempat strategis untuk aliran super profitnya. Demi mengamankan seluruh keuntungan ekonominya, AS tidak saja mengembangkan kerjasama multilateral, namun juga terus semakin memperkuat kerjasama bilateral dengan berbagai Negara. Di kawasan regional ASEAN, terdapat beberapa alasan mengapa AS  sangat berkepentingan menguatkan dominasinya. ASEAN merupakan daerah penting karena pertumbuhan ekonominya mencapai 75%, sementara keterhubungan antar negara mencapai 34%. Sementara peningkatan konsumsi klas borjuasi kecil mencapai angka 61% dan pembangunan infrastrukturnya meningkat hingga 20%.
Secara keseluruhan keuntungan AS akan meningkat dari 56% menjadi 74% di tahun 2018. Sementara khusus di Indonesia akan meningkat dari 54% menjadi 73%. Peningkatan keuntungan tersebut didapatkan secara khusus dari 5 sektor prioritas, yaitu Software, IT dan Telekomunikasi, Pelayanan Kesehatan, Konsultasi dan Pembinaan, Pendidikan, dan Banking and Finance. AS juga berupaya untuk terus meningkatkan dominasinya dengan membangun program kemitraan Indo-Pasifik, yang berbasis pada negara-negara di semenanjung pantai barat AS, Asia Tenggara dan India. AS menggelontorkan investasi sebesar US$113 juta. Dana tersebut ditujukan untuk investasi pada sektor ekonomi digital, energi dan infrastruktur.

Saat ini, belum ada satu pun negara dan pemerintahan baru yang terbentuk di negeri imperialis yang sanggup dan memiliki rencana mengakhiri krisis atas bangsa dan negaranya dengan mengalahkan dominasi Amerika Serikat dan mengakhiri tekanan terhadap negara dan pemerintahannya dengan menantang Amerika Serikat secara militer. Negara imperialis anggota G-7 sangat kecil kemungkinan mengambil peranan tersebut sekalipun kelahiran kekuatan neo-fasis, faksi kekuatan borjuasi paling reaksioner, terus tumbuh di Eropa. Kekuatan neo-fasis di Amerika Serikat, Jerman, Perancis dan Italia serta Spanyol terus tumbuh sebagai ekspresi kekecewaan sekaligus ketakutan terhadap melemahnya kekuatan negara imperialis utama di satu sisi dan kebangkitan kekuatan rakyat di negerinya sendiri dan ketakutan akan kebangkitan bangsa lainnya di dunia. Nasib sistem neoliberal yang dijalankan oleh Amerika Serikat ada di tangan perjuangan klas tertindas dan terhisap seluruh dunia. Ada di tangan kebangkitan klas buruh Amerika Serikat, buruh Uni Eropa, klas buruh di Rusia dan China serta lebih dari itu perjuangan sejati kaum tani di negeri setengah jajahan dan setengah feodal dalam rangka melancarkan Reforma Agraria Sejati dan mewujudkan industri nasional.

Kondisi klas buruh indonesia dibawah rezim boneka imperialisme-AS Jokowi-Jk
Rezim Jokowi telah memasuki akhir masa jabatannya sebagai presiden, namun kondisi rakyat justru semakin buruk dan hidup miskin. Sebutan bahwa Jokowi adalah rezim boneka dan anti rakyat tidak dapat terbantah dan ditutup-tutupi lagi. Sejak berkuasa, Jokowi memang tidak berbeda dengan rezim sebelumnya yang mengabdikan kepemimpinannya bagi kepentingan imperialis AS. 16 Paket Kebijakan Ekonomi dan disempurnakan lagi pada bulan november 2018 dengan mengeluarkan pembaharuan PKE-16 adalah merupakan implementasi paling bar-bar dari skema neoliberal dan dikte dari imperialis. Paket kebijakan tersebut menjadi pintu bagi aliran deras investasi asing ke Indonesia.
Imperialis AS menargetkan nilai kegiatan ekonomi Indonesia-Amerika akan naik 46,2 persen dari US$ 90,1 miliar pada 2014 menjadi US$ 131,7 miliar pada 2019. Rezim boneka Jokowi telah memberikan  pelayanan maksimal dengan mengeluarkan dan melaksanakan berbagai peraturan dan kebijakan untuk melayani dan melindungi arus kapital milik imperialis AS. Skema utama dari imperialis AS di Indonesia adalah dengan tetap berbasiskan pada monopoli dan perampasan tanah serta seluruh bentuk penghisapan feodalisme. Imperialis membasiskan penghisapannya melalui operasi yang dilakukan oleh tuan tanah besar dan borjuasi besar komprador di Indonesia. Sehingga menyebabkan tetap langgengnya sistem setengah jajahan setengah feodal di Indonesia. Rezim Jokowi bertugas untuk memfasilitasi seluruh kepentingan tersebut dengan berbagai program dan kebijakan ekonomi sejak awal pemerintahannya.
Rezim Jokowi juga semakin memperdalam penghisapan serta tindasan terhadap klas buruh. Selain kebijakan PP 78/2015 yang merampas upah secara sistematis. Imperialis AS melalui Bank Dunia mendesak rezim Jokowi untuk semakin memantapkan skema fleksibilitas tenaga kerja. Bank Pembangunan Asia (ADB) pada 2016 merilis dokumen yang menyatakan bahwa sistem fleksibilitas tenaga kerja di Indonesia belum menguntungkan bagi investor. ADB menginginkan adanya aturan yang lebih fleksibel dalam hal pemutusan hubungan kerja dan pembayaran pesangon, kontrak jangka pendek dan implikasinya demi pembangunan ala imperialis.

Selanjutnya melalui PP 78/2015, kenaikan upah buruh setiap tahunnya akan dihitung berdasarkan formula sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sebagai berikut; UMn = UMt + (UMt X (Inflasit + Δ % PDBt).). Jadi kenaikan upah tahunan bagi buruh akan berdasarkan pada upah tahun berjalan, ditambahkan dengan upah tahun berjalan dikali dengan inflasi ditambah prosentase pertumbuhan ekonomi. Regulasi ini sejatinya menguatkan politik upah murah, pasalnya hanya membatasi kenaikan upah tahunan buruh tidak lebih dari 10%. Aturan ini menjadikan nilai upah merosot dan penghidupan buruh semakin memburuk. Aturan pengupahan dalam PP 78/2015 yang dikeluarkan oleh rezim Jokowi sungguh merupakan aturan yang paling jahat dan kejam. Berikut adalah perbandingan kenaikan upah sebelum dan saat diterapkannya PP 78/2015:


Persentase Kenaikan Upah (%)
Sebelum PP 78/2015
Menggunakan PP 78/2015
2012
10,27%
2016
11,5%
2013
18,32%
2017
8,25%
2014
17,44%
2018
8,71%
2015
12,77%
2019
8,03%

Pemerintah menggunakan ukuran penetapan upah didasarkan pada indikator-indikator ekonomi yang dibuat oleh imperialis yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak dikontrol oleh negara. Faktor utama naiknya harga barang sehingga melahirkan inflasi yang tinggi karena ditentukan berbagai faktor seperti, kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, ketergantungan bahan baku komoditas yang diimpor dari industri asing, hilangnya pekerjaan di perdesaan karena perampasan tanah, upah rendah yang memerosotkan daya beli, dihapuskannya subsidi untuk rakyat. Seluruh faktor tersebut merupakan dampak dari dikte imperialis AS dan keputusan dari pemerintahan boneka RI di bawah rezim Jokowi.

Sistem Fleksibilitas Tenaga Kerja Memerosotkan Upah Buruh
Pelayanan maksimal yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi terhadap imperialisme semakin memperburuk kondisi klas buruh. Melalui arahan dan dikte dari Bank Dunia, pemerintah sedang melalukan revisi terhadap UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuanya adalah mempermudah aturan pengupahan, fleksibilitas tenaga kerja dan perampasan hak politik buruh. Pada bulan April 2018, Bank Dunia mengeluarkan dokumen berjudul World Development Report (WRD) 2019: The Changing Nature of Work. Isi utama dari dokumen tersebut adalah rekomendasi kepada seluruh negara anggotanya untuk menjadikannya sebagai pijakan perubahan kebijakan fleksibilitas tenaga kerja.
Tujuan utama dari lembaga tersebut adalah mendorong untuk penyesuaian dalam menghadapi yang disebut oleh mereka era Revolusi Industri 4.0. Di mana penggunaan teknologi canggih, otomatisasi, dan teknologi informasi untuk efektifitas produksi dengan mengurangi tenaga manusia. Fleksibilitas produksi tersebut semakin berdampak pada penerapan sistem kontrak dan outsourcing, jam kerja panjang dan upah yang fleksibel.

Dalam mengintensifkan fleksibilitas tenaga kerja, Pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri No. 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Pemerintah menargetkan jumlah buruh magang ditahun 2017 sebanyak 163,000 orang, angka ini tidak jauh dengan jumlah buruh magang sepanjang tahun 2009 s.d 2016 yaitu 169,317 orang. Program pemagangan ini didukung oleh 2,648 perusahaan, dengan 1,776 diantaranya adalah perusahaan manufaktur di Indonesia. Permen  No 36 tahun 2016, ini sejatinya melegalkan cara pengusaha merampas upah lebih kasar dengan mempekerjakan orang dalam status magang selama beberapa bulan dengan hanya memberikan uang saku sebesar 60-75 persen dari UMK yang berlaku. Beberapa perusahaan telah melakukan praktek tersebut, seperti di Tanggerang dan Karawang. Pemerintah juga masih tetap memberlakukan Kepmen 231 tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum sebagai cara perusahaan merampas upah semena-mena dengan alasan ketidakmampuan membayar upah sesuai upah minimum kota/kabupaten.

Tindasan Fasis dan Pemberangusan Demokrasi
Selain merampas upah, PP 78/2015 juga memberangus hak politik buruh. Aturan tersebut menghancurkan peran serikat buruh dan dewan pengupahan. Peran dewan pengupahan yang dihancurkan oleh aturan tersebut menjadikan hak buruh untuk berunding menjadi ditiadakan. Tidak ada lagi ruang yang dibuka bagi buruh untuk memperjuangkan aspirasinya.
Pelarangan hak buruh melakukan demonstrasi atau penyampaian pendapat umum dilarang di kawasan industri berdasarkan SK Menteri Perindustrian No. 620 tahun 2012 tentang penetapan 38 Industri & 10 kawasan industri sebagai Objek Vital Nasional dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang melarang demonstrasi di kawasan industri. Hingga saat ini perkembangannya, sudah terdapat 14 kawasan industri yang melingkupi 49 perusahaan milik borjuasi besar komprador yang ditetapkan sebagai OVNI.  Selain itu, Ada UU Ormas, Nota Kesepahaman antara TNI dan Polri terkait dengan pelibatan atau perbantuan tentara dalam menghadapi unjuk rasa dan pemogokan, yang seluruhnya menindas hak politik rakyat. Esensi dari berbagai peraturan tersebut ialah memberangus hak bagi klas buruh untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya.

Orientasi utama dari pemerintahan Jokowi-JK adalah memberikan pelayanan maksimal bagi investasi asing khususnya milik imperialis Amerika Serikat di Indonesia. Pemerintahan Jokowi menetapkan kebutuhan dana yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur hingga 2019 diperkirakan sebesar Rp 4.800 Triliun. Pada tahun 2015 realisasi anggaran infrastruktur dari APBN hanya Rp 290 Triliun, di 2016 Rp 313,5 triliun dan tahun 2017 dialokasikan hanya Rp 346,6 Triliun. Oleh karena itu, pemerintah semakin masif memangkas subsidi dan mengalihkan dana sektor publik untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Pencurian nilai lebih selalu terus berupaya untuk ditingkatkan demi super profit bagi kapitalis monopoli internasional. Berbagai alasan dan tipu daya dikeluarkan oleh kapitalis monopoli demi melancarkan skema tersebut. Mereka mempromosikan keadilan upah bagi klas buruh namun tetap tidak memberatkan bagi pengusaha dengan mengedepankan dialog. Hal tersebut merupakan cerminan bahwa rezim Jokowi semakin menjerumuskan buruh pada pertarungan dengan pengusaha di tengah dominasi sistem oleh imperialis. Sehingga apa yang dikatakan bahwa perjuangan klas buruh adalah perjuangan untuk melepaskan rantai yang mengikat dirinya adalah tepat. Klas buruh hanya akan kehilangan rantai belenggu dirinya ketika memenangkan perjuangannya bersama rakyat tertindas di Indonesia.

Revisi Paket Kebijakan Ekonomi–16 (PKE-16): Memperkuat Dikte Neoliberal Amerika Serikat di Indonesia.
Pada tanggal 16 Nopember 2018 rezim boneka Imperialis Joko Widodo kembali memberikan pelayanan maksimal bagi tuannya, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Jokowi telah mengeluarkan pembaharuan Paket Kebijakan Ekonomi XVI Tentang Relaksasi Kebijakan Untuk Ketahanan Ekonomi Nasional. Berkedok perkembangan situasi ekonomi global yang diprediksi akan terus melambat pada tahun 2019, kebijakan normalisasi moneter di Amerika masih akan terus berlanjut, perang dagang antara AS dengan negeri lain akan terus berlanjut, volatilitas harga minyak dan komoditi utama di pasar dunia masih tinggi, serta penarikan US Dolar kembali ke Amerika dan keluar (outflow) dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Telah menjadi alasan dikeluarkannya pembaharuan paket ekonomi jilid 16.
Rezim Jokowi berharap melalui paket tersebut dapat lebih meningkatkan kepercayaan dari kapitalis monopoli (imperialis), dan dapat mendorong masuknya investasi dan hutang LN yang lebih besar, utamanya melalui Investasi Langsung. Dengan masuknya investasi yang lebih besar lagi maka diharapkan dapat menutup kenaikan defisit Transaksi Berjalan (CAD), dan agar kepercayaan investor lebih meningkat lagi dalam jangka pendek. Kebijakan ini semakin membuktikan bahwa rezim Jokowi tak ubahnya rezim-rezim penguasa sebelumnya yang hanya menyandarkan pertumbuhan ekonomi pada investasi dan utang LN, meskipun harus menjual diri dan menghancurkan kedaulatan bangsa.
PKE-16 memberikan gambaran semakin nyata dan vulgar kedudukan rezim Jokowi sebagai boneka sekaligus pelayan paling setia Imperialis. PKE-16 mengatur tiga kebijakan yakni perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengendalian devisa hasil ekspor (DHE) sumbardaya alam. Tujuan sesungguhnya adalah memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi imperialis untuk dapat menguasai seluruh sector industry strategis untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah serta semakin lapang bagi imperialis menguasai dan memonopoli sumber-sumber ekonomi nasional, menjadikan Indonesia tetap sebagai negeri setengah jajahan dan setengah feodal.
Pembaharuan paket kebijakan ekonomi-16 yang di keluarkan oleh rezim Jokowi di bulan November merupakan puncak dari seluruh paket kebijakan ekonomi yang sebelumnya telah di keluarkan. Seluruh paket kebijakan ekonomi termasuk paket ekonomi 15 hanya di tujukan untuk kepentingan dan keuntungan lebih maksimal bagi kapitalis monopoli internasional (imperialis), tidak ada satupun kebijakan rezim Jokowi untuk membela kepentingan rakyat Indonesia.
Dampak nyata dari paket kebijakan ekonomi ke-16 adalah kehancuran industri skala kecil dan menengah semakin besar, karena mereka tidak akan dapat bersaing dengan industri milik borjuasi komperador dan kapitalis monopoli internasional yang memiliki modal jauh lebih besar dengan penguasaan mesin dan teknologi yang lebih modern. UMKM meskipun diberikan kemudahan dalam pemberian pinjaman dengan bunga yang relatif rendah tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar milik imperialis dan borjuasi besar komperador. Konsekuensi dari situasi ini adalah PHK masal karena semakin banyaknya perusahaan yang bangkrut dan dipaksa gulung tikar, rakyat Indonesia akan terus dipaksa bekerja menjadi buruh di perusahaan-perusahaan asing milik imperialis dan borjuasi besar komperador dengan upah murah akibat semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan.
Untuk melayani kepentingan kapitalis monopoli (Imperialis), monopoli dan perampasan tanah akan semakin massif untuk pembangunan proyek infrastruktur, perkebunan dan pertambangan skala besar yang selama ini dikuasai dan dimonopoli oleh segelintir borjuasi besar komprador, tuan tanah dan kapitalis monopoli asing (imperialis). Implementasi pembaharuan paket kebijakan ekonomi ke 16 memberikan kemudahan dan peluang lebih besar lagi bagi imperialis untuk menguasi dan memonopoli segala sektor dan jenis industri karena sudah dihilangkan seluruh aturan yang masih menghambat investasi. Selain itu di dalam paket kebijakan ekonomi 16 juga memberikan insentif pembebasan pajak sampai 0% serta di berikan keleluasaan lebih besar lagi kepemilikan saham bagi kapital monopoli asing hingga 100%.
Pembaharuan paket kebijakan ekonomi (PKE-16) selain untuk mengatasi krisis ekonomi dalam jangka pendek sesungguhnya rezim Jokowi ingin mendapatkan dukungan politik dan ekonomi dari tuannya (Imperialis) dalam rangka untuk memenangkan pemilihan presiden bulan april tahun ini. Rezim jokowi ingin agar dukungan lebih besar di berikan oleh imperialis pada dirinya agar dapat memastikan skema kebijakan yang telah di berikan kepada imperialis melalui paket kebijakan ekonominya dapat berjalan mulus seperti yang diinginkan imperialis.
Rezim Jokowi ingin mengulang kesuksesan rezim sebelumnya ketika SBY meraih kemenangan menjadi presiden dua periode dalam pemilu 2009. Taktik jahat yang dijalankan oleh rezim Jokowi melalui pemberian paket kebijakan ekonomi ke 16 selain telah mengorbankan kepentingan seluruh rakyat Indonesia utamanya klas buruh dan kaum tani  juga akan menghancurkan kedaulatan dan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Dampak Neoliberalisme terhadap Pemuda-Mahasiswa
Pemerintah melalui berbagai lembaga pendidikannya, terutama kampus menyebarluaskan perspektif anti rakyat, anti ilmiah, dan anti demokrasi. Pengetahuan yang diajarkan tidak pernah mampu untuk menjawab persoalan pokok kemelaratan, kebodohan dan keterbelakangan hidup rakyat. Melalui kurikulum dan orientasi pendidikannya, pemerintah terus memperlebar jarak pemisah antara pemahaman teori ilmu pengetahuan dan pengembangan kemampuan praktik. Seolah-olah untuk kemajuan rakyat, pendidikan harus dipisahkan antara ilmu pengetahuan teoritik dan program praktik kejuruan. Namun itu semua semata hanya untuk memastikan ketersediaan cadangan tenaga kerja melalui pengingkatan jumlah program vokasional. Dalam Nawa Cita-nya, presiden Jokowi menargetkan akan memperbanyak sekolah jurusan kejuruan dan kampus vokasi dengan perbandingan 80:20 dengan jurusan keilmuan.
Dengan demikian itu, maka kebutuhan perusahaan-perusahaan besar atas tenaga kerja berskill rendah dan berupah murah akan semakin tersedia luas. Bahkan pemerintah terus mempromosikan dan mendorong dihapuskannya berbagai jurusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar dan menggantinya dengan yang lebih adaptif terhadap fenomena yang disebut-sebut revolusi industri 4.0. Pemerintah mendorong dibukanya jurusan baru seperti jurusan Logistik, Ritel, Packaging, E-Sport, Elektronika dan Green Building. Lulusan sekolah kejuruan dan vokasi dilempar untuk menjadi buruh-buruh murah di berbagai cabang industri di Indonesia. Mereka terus memadati kawasan pabrik manufaktur, pertambangan, industri pengolahan, buruh jasa, dan pekerja serabutan.
Pelajar dan mahasiswa selalu diajarkan ilusi pengetahuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan globalisasi melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. Sementara itu, pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang layak bagi lulusan sekolah dan perguruan tinggi. Hal tersebut terbukti dari mayoritas persebaran pemuda dalam berbagai sektor lapangan kerja menurut BPS 2018, seperti buruh manufaktur (18,20%), buruh jasa (16,97%), dan pekerja serabutan (19,15%). Sementara, program peningkatan kreatifitas dan kewirausahaan disuntikan seolah menjadi obat penenang tanpa mampu menyembuhkan akar penyakitnya.
Sementara itu akibat dari implementasi kebijakan neoliberal rezim Jokowi, pendidikan di Indonesia juga semakin jauh dari jangkauan rakyat. Sistem pembiayaan pendidikan yang diatur dalam UU 12/2012 yaitu Uang Kuliah Tunggal bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah bentuk dari komersialisasi pendidikan yang nyata. Demi memenuhi hasrat untuk memonopoli profit yang semakin besar, pembiayaan pendidikan terus dibebankan kepada rakyat. Prinsip sistem pembiayaan UKT tidak berbeda dengan prinsip yang terdapat dalam penentuan harga BBM, yaitu ditentukan dengan harga pasar biaya operasional. Artinya dapat dipastikan bahwa biaya pendidikan akan selalu naik mengikuti naiknya kebutuhan biaya operasional. Pemerintah di sisi lain jusrtu semakin memangkas anggaran untuk membiayai pendidikan tinggi.  Alhasil, biaya pendidikan tinggi dari tahun ke tahun terus meningkat dan menjauh dari jangkauan rakyat.
Di sisi yang lain, demi mengurangi beban pembiayaan pemerintah, kampus terus membuat berbagai bentuk biaya yang dibebani terhadap rakyat. Uang Kuliah Tungga secara jelas telah menunjukan wajah aslinya untuk merampok uang rakyat dengan penjualan jasa pendidikan tinggi. Selain biaya tiap semester yang tinggi, mahasiswa baru di PTN yang masuk melalui jalur mandiri akan dikenakan sejenis uang pangkal dengan besaran jutaan hingga ratusan juta rupiah. Biaya tersebut merupakan biaya tambahan yang dibebankan kepada rakyat dengan besaran hingga mencapai ratusan juta rupiah. Tentu tambahan biaya tersebut semakin memperlihatkan orientasi dari rezim Jokowi untuk membuat pemuda di Indonesia tetap berpendidikan rendah dan mencetaknya menjadi tenaga kerja murah.
Di tahun 2017, Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia tahun 2017 adalah 8,5 tahun[1], yang artinya secara rata-rata penduduk Indonesia hanya mampu sekolah sampai dengan jenjang pendidikan menengah pertama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidaklah dapat di akses oleh seluruh rakyat.
Situasi ini semakin di pertegas dengan angka dari 63,82 juta orang pemuda di Indonesia. Justru aksesibilitas pemuda terhadap pendidikan di Indonesia sangatlah sulit. Secara umum, pendidikan tertinggi pemuda didominasi oleh pemuda yang tamat SMA/sederajat sebesar 36,89 persen dan tamat SMP/sederajat sebesar 32,18 persen[2]. Untuk tamatan pendidikan tinggi, hanya 9,71 % pemuda yang mampu menamatkan pendidikan tinggi. Bahkan pada tahun 2018, dari total lulusan SMA/sederajat  yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi negeri maupun swasta hanya 34%.
Artinya, rezim Jokowi telah gagal dalam memastikan hak dasar rakyat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Jumlah pemuda lulusan SMA mayoritas terlempar pada jurang pengangguran dan menjadi buruh murah. Di tengah situasi krisis ekonomi yang semakin tajam, memaksa klas buruh dan kaum tani terus hidup dalam kemiskinan yang akut. Upah yang diperoleh klas buruh jauh dari biaya kebutuhan hidupnya. Seperti contohnya di Jakarta, upah buruh berdasarkan rumusan PP 78/2015 tentang Pengupahan ditetapkan sebesar 3,9 juta rupiah, namun kebutuhan hidup keluarga buruh di Jakarta bahkan mencapai 8 juta rupiah/bulan.

Dengan upah yang rendah tersebut sudah jelas klas buruh mayoritas tidak akan sanggup mengakses pendidikan tinggi. Hal serupa juga terjadi di berbagai daerah, kesenjangan yang semakin jauh antara upah buruh dengan biaya kuliah.

Perbesar Organisasi dan Perkuat Persatuan Bersama Klas Buruh-Kaum Tani untuk Memajukan Perjuangan Demokratis Nasional
Sesungguhnya, di tengah situasi ekonomi, politik dan kebudayaan yang terus mengalami krisis ini, merupakan momentum yang baik bagi FMN untuk memperbesar dan memperluas organisasinya. FMN merupakan satu-satunya organisasi massa pemuda mahasiswa yang memiliki perspektif demokratis nasional. Pada perkembangannya, secara organisasional FMN masih memiliki kelemahan mendasar khususnya sebagai alat perjuangan mahasiswa. FMN belum memiliki kemampuan kampanye secara nasional dengan baik. Demikian pula halnya dengan melakukan rekrutmen skala besar di kampus-kampus. FMN menilai bahwa pemerintah Indonesia di bawah rezim Jokowi merupakan keberlanjutan dari pemerintah sebelumnya yang merupakan boneka dari imperialis AS dan penjaga kepentingan borjuasi besar komprador serta tuan tanah di Indonesia. Oleh karena itu, FMN dengan tegas menyatakan sikap berlawan terhadap rezim Jokowi/pemerintah Indonesia.
FMN sebagai organisasi massa pemuda mahasiswa yang memiliki perspektif demokratis nasional telah menyatakan sikap tegas untuk berjuang bersama rakyat. Secara khusus, pandangan, pendirian dan sikap FMN dalam menyikapi problem klas buruh ialah berjuang bersama dengan klas buruh dan mengkampanyekan persoalaan klas buruh di dalam kampus. Karena persoalaan mengenai perampasan upah dan lapangan pekerjaan juga menjadi bagian yang tidak terpisah dari persoalaan pemuda mahasiswa. Selain itu, kampus yang juga merupakan corong dari rezim untuk melegitimasikan seluruh kebijakan anti rakyat tentu harus terus dibelejeti.
Kampus-kampus memberikan pelayanan dan mencurahkan tenaga serta pikiran untuk melegitimasi, menopang dan membohongi rakyat melalui berbagai tipu daya ilmu pengetahuan. Kampus melalui lembaga riset, kajian dan studi, melalui profesor dan guru besar terus memproduksi ilmu pengetahuan, teori dan hasil riset yang berpihak pada perampasan upah buruh. Atas dasar keramahan terhadap investasi dan perputaran roda ekonomi dalam negeri, para profesor di kampus menyampaikan bahwa upah buruh tidak dibenarkan jika terlalu tinggi. Tentu hal itu merupakan ilusi dan kebohongan berkedok rumus-rumus yang ditransformasikan kepada mahasiswa dan rakyat.

Ingat, Indonesia adalah negeri setengah jajahan setengah feodal yang seluruh sistem politik, ekonomi, dan kebudayaan didominasi oleh klas borjuasi besar komprador dan tuan tanah. Artinya, perjuangan rakyat haruslah berorientasi untuk mendelegitimasi kekuasaan pemerintah saat ini dan menghancurkan basis sosial feodalisme di perdesaan. Kaum tani adalah kekuatan utama dalam perjuangan demokratis nasional yang dipimpin oleh politik klas buruh. Hanya organisasi yang memiliki politik anti terhadap imperialis dan anti feodal saja yang mampu membawa maju gerak perjuangan rakyat Indonesia.
Berangkat dari hal tersebut maka, tetaplah teguh untuk terus MEMBANGKITKAN, MENGORGANISASIKAN, MENGORGANISASIKAN, MENGORGANISASIKAN & MENGGERAKAN mahasiswa di seluruh kampus. Juga menjadi sebuah keharusan bagi FMN untuk terus memajukan perjuangan dan bersatu bersama klas buruh dan kaum tani serta seluruh rakyat tertindas di negeri ini.

Oleh: Departemen Pendidikan dan Propaganda PP FMN


[1]Lihat lebih dalam pada “Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2018”, diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik
[2]Lihat lebih dalam pada “Statistik Pemuda 2018”, diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik

Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger