Pendidikan dan Nasib Pemuda Mahasiswa Dalam Belenggu Neoliberalisme

Dikte Neoliberalisme dan Dampaknya Terhadap Rakyat Indonesia
Neoliberalisme merupakan skema utama yang dijalankan oleh kapitalis monopoli internasional demi mengintensifkan penetrasi kapitalnya ke berbagai negeri. Akibat krisis keuangan yang berkepanjangan, kapitalis monopoli internasional mendesak peranan sektor swasta (privat) semakin dibuka dan pergerakan kapital diberikan ruang sebesar-besarnya tanpa hambatan. Selain itu, pengurangan drastis dana pelayanan sosial dan upah, pemotongan pajak korporasi, dan penghapusan regulasi yang menghambat masuknya kapital juga menjadi bagian yang tidak terpisah. Esensi dari neoliberalisme adalah dengan menekankan pada tiga aspek utama, yaitu Pertama Deregulasi atau pemangkasan seluruh kebijakan dan aturan negara yang menghambat iklim investasi. Kedua, Liberalisasi atas seluruh aspek ekonomi, keuangan, dan perdagangan untuk mendapatkan super profit. Ketiga, Privatisasi (swastanisasi) sektor-sektor publik demi memfasilitasi kapitalis monopoli internasaional maupun borjuasi besar dalam negeri. Semuanya bermuara pada monopoli yang dilakukan oleh imperialis, khususnya Amerika Serikat sebagai kekuatan utama di dunia.

Neoliberalisme tetap menjadi obat penenang bagi imperialis AS di bawah pimpinan Donald Trump saat ini. Namun Trump tetap tidak mampu mengendalikan krisis dalam negerinya dan memaksa AS untuk terus mendistribusikan krisis tersebut ke berbagai negeri. Neoliberalisme telah terbukti gagal dan justru terus memerosotkan hidup rakyat di Amerika Serikat. Kebijakan proteksi dengan jargon American First dan Make American Greet Again terus mengalami keruntuhan.

Pada bulan Mei 2018 angka pengangguran di AS mencapai 3,8% namun naik cepat pada bulan berikutnya menjadi 4,0 % dari total angkatan kerja yang ada. Bahkan pada era Donald Trump, AS menunjukan semakin tajamnya jurang kemiskinan. PBB merilis sebanyak 41 juta orang Amerika hidup miskin, dan 18,5 juta di antaranya dalam kategori ekstrem. Hal ini terjadi karena monopoli kekayaan oleh kapitalis besar dunia, mereka menguasai mayoritas kekayaan di AS. Bahkan ketimpangan tersebut menunjukan bahwa kekayaan dari delapan konglomerat AS sebanding dengan pendapatan dari 32 juta rakyat AS. Kondisi semakin buruk karena Trump terus mengeluarkan kebijakan anti rakyat dengan mencabut subsidi bagi fasilitas publik seperti kesehatan dan pendidikan. Sementara di sisi lain, memberikan keringanan pajak bagi investasi dan operasi kapital milik kapitalis monopoli. Kondisi yang menyebabkan lebih dari 5 juta rakyat AS kehilangan akses fasilitas kesehatan karena pemangkasan anggaran publik untuk kesehatan. Kebijakan yang kurang lebih sama terjadi di Indonesia dengan memangkas anggaran dan subsidi untuk rakyat dan dialihkan bagi pelayanan primanya terhadap kapitalis monopoli internasional dan borjuasi besar dalam negeri.

Implementasi dari skema neoliberalisme adalah liberalisasi dan privatisasi seluruh sektor publik dan sendi kehidupan rakyat. Di Indonesia, skema tersebut telah berjalan sejak lama dengan berbagai bentuknya. Sejak berkuasa pada tahun 2014, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah secara konsisten mengimplementasikan skema neoliberalisme di Indonesia. Melalui Paket Kebijakan Ekonomi (Jilid 1 – 16), pemerintah bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi masuk dan berkembangnya kekuatan kapital baik investasi maupun utang. Paket Kebijakan Ekonomi tersebut juga berimbas bagi penghidupan rakyat Indonesia di berbagai sektor.

Bagi kaum tani, pemerintahan Jokowi adalah rezim yang melegitimasi perampasan dan monopoli tanah secara sistematis melalui program Reforma Agraria palsunya. Program yang sejak awal merupakan implementasi dari kebijakan World Bank dengan mengucurkan bantuan sebesar US$ 200 juta untuk One Map Program. Dalam implementasinya Reforma Agraria hanya menyasar tanah-tanah sisa, tanah bekas HGU, tanah timbul, tanah kelebihan HGU dan tanah milik rakyat (hasil perjuangan). Tidak berorientasi untuk penghentian pemberian dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap perusahaan-perusahaan besar yang hakikatnya adalah tuan tanah besar.

Sementara itu selaras dengan program yang menindas kaum tani, skema neoliberalisme juga ditujukan untuk memperdalam penghisapan serta tindasan terhadap klas buruh. Kapitalis monopoli terus mempertahankan industri Indonesia yang terbelakang dengan mengandalkan upah rendah, karena investasi langsung adalah cara agar terhindar dari ancaman pembusukan kapital. Paket Kebijakan Ekonomi melahirkan PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjaga standar upah buruh tetap murah. Pada tahun 2018, kenaikan upah buruh sebesar 8,71 persen sementara di tahun 2019 menurun di angka 8,03 persen. Hal tersebut melahirkan defisit upah yang semakin dalam. Sebagai contoh, rata-rata defisit upah riil buruh di Jakarta pada tahun 2017 dibandingkan dengan UMK DKI (Upah Nominal) sebesar 20,75%. Sementara, apabila dihitung dengan memperbandingkan antara upah riil dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (per orang dalam satu tahun), maka rata-rata defisit sebesar 48%. Keadaan ini mengakibatkan penghidupan buruh semakin merosot.

Sementara itu, skema neoliberalisme ini juga mendorong korporasi mengambil alih pembangunan di kota. Seperti yang dilakukan oleh Bank Dunia dengan membiayai Proyek Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang merupakan megaproyek pembangunan untuk penataan kota di Indonesia. Proyek dengan menyasar 154 kota, termasuk Jakarta, sebagai pilot project. Proyek nasional yang berdurasi Juli 2016 sampai Maret 2022 dibiayai oleh pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan lembaga pendanaan multilateral. Jumlah nilai proyek ini mencapai US$ 1.743 juta.

Selain itu, Bank Dunia dan pemerintah Belanda mendukung pemerintah DKI Jakarta dalam manajemen penanganan banjir secara cepat dengan program bernama Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) dan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yang berdurasi sejak tahun 2012 sampai Maret 2017. Proyek yang terdiri komponen yang mendukung pengelolaan kontrak, tinjauan desain teknik sampai relokasi pemukiman dan penanganan keluhan. Artinya penggusuran paksa yang menimpa rakyat di perkotaan merupakan dampak langsung dari implementasi kebijakan neoliberal. Demi pembangunan kota untuk memfasilitasi ekspor kapital dan bisnis milik kapitalis asing dan borjuasi besar dalam negeri, pemerintah menanggalkan kepentingan dan kehidupan rakyat.

Selain itu, imbas dari skema neoliberalisme juga terjadi dalam lapangan kebudayaan. Imperialis AS memotori liberalisasi dan privatisasi sektor pendidikan di berbagai negeri. Amerika Serikat di bawah komando Donald Trump terus menerapkan standar ganda dalam kebijakan neoliberalnya. AS seolah menjadi korban dari neoliberalisme sehingga melakukan proteksi terhadap ekonomi negerinya. Namun di sisi yang lain tetap menggenjot seluruh negeri untuk membuka perekonomian dan perdagangannya untuk investasi asing. Demikian halnya dengan kebijakan pendidikan yang dikontrol secara global oleh imperialis AS.

Dominasi Imperialis AS dalam Dunia Pendidikan

Kontrol dan dominasi imperialis AS di lapangan pendidikan telah berjalan lama. Secara sistematis, neoliberalisme merangksek di sektor pendidikan sejak AS mengkonsolidasikan berbagai negeri dalam World Trade Organization (WTO). WTO selanjutnya yang memayungi berbagai perjanjian untuk meliberalisasi perdagangan termasuk sektor-sektor jasa dengan melahirkan General Agreement on Trade in Service (GATS) dan Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs). WTO memposisikan pendidikan sebagai sektor dagang tersier. AS menjadi negara terdepan yang menggawangi proyek WTO tersebut. Hal ini ditujukan untuk dapat mengakumulasikan keuntungan dari bisnis pendidikan dan menguasai seluruh produk hasil penelitian melalui TRIPs. Di AS sendiri, kebijakan tersebut berdampak pada kenaikan biaya pendidikan tinggi hingga mencapai 1120% dari 1970 – 2012.

Amerika Serikat juga menjadi negara pertama yang mengeluarkan kebijakan Utang Pendidikan atau Student Loan pada 1958 dengan mengeluarkan kebijakan The National Defense Education Act. Kebijakan tersebut merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah federal AS dengan pihak swasta (lembaga keuangan). Student Loan melahirkan utang pendidikan yang menumpuk dan menjadi beban rakyat AS. Akibat kebijakan tersebut, 70% dari mahasiswa di AS adalah penerima Student Loan dan lebih dari 44 juta di antaranya memiliki total pinjaman senilai US$ 1,4 triliun. Bahkan sebuah penelitian dari One Wisconsin Institute mengemukakan bahwa butuh 19,7 tahun bagi mahasiswa untuk dapat melunasi utang pendidikan tersebut. Bank Sentral AS (The Fed) menyampaikan bahwa akibat dari kebijakan tersebut rakyat AS memiliki rata – rata sisa pinjaman pendidikan sebesar US$ 33.765 per orang di usia 40 tahun. Namun sialnya, kebijakan tersebut jusrtu terus dipromosikan oleh AS ke berbagai negeri agar segera diterapkan. Hal ini tentu merupakan kebijakan yang hanya menguntungkan institusi keuangan karena terus mendapat ruang untuk mengalirkan kapitalnya. Student Loan merupakan kebijakan yang akan membagi untung antara pemerintah dengan lembaga keuangan, sementara rakyat akan terjerat utang yang semakin bengkak. Kebijakan yang saat ini sedang terus dipromosikan oleh pemerintahan Jokowi, agar Indonesia dapat segera menerapkan Student Loan.

Sementara itu melalui World Bank, imperialis AS melakukan hal yang tidak berbeda dengan WTO. Sementara itu melalui proyek World Bank University Research For Graduate Education (URGE) yang kemudian dilanjutkan dengan  Development Of Undergraduate Education (DUE) dan Quality Undergraduate Education (QUE).  Proyek tersebut mengusung tema “Paradigma Baru” dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidak lagi diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab negara/pemerintah untuk menyelenggarakannya. Pendidikan menjadi bagian dari sasaran bisnis dan investasi serta untuk menopang kepentingan perusahaan besar melalui riset-risetnya.

Skema neoliberalisme dalam sektor pendidikan merupakan instumen bagi imperialis AS untuk menjaga dominasinya di berbagai negeri. Sehingga pendidikan dapat menjadi bisnis yang menguntungkan untuk akumulasi kapital dan investasi. Selain itu, dengan skema tersebut orientasi pendidikan juga ditujukan untuk melegitimasi seluruh skema ekonomi-politik imperialis yang menindas rakyat di berbagai negeri. Penemuan hasil riset, pengembangan teknologi dan teori ditujukan untuk memperkuat dominasinya.

Skema dan Kebijakan Neoliberalisme Rezim Jokowi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia tidak akan mampu untuk berkembang dan maju. Pendidikan terus dipergunakan untuk melegitimasi sistem sosial Setengah Jajahan dan Setengah Feodal yang dipertahankan saat ini. Monopoli tanah oleh tuan-tuan tanah sebagai basis sosial dari keberadaan dominasi imperialis di Indonesia terus dipertahankan. Praktik perampasan tanah, penggusuran pemukiman demi menopang bisnis dan kepentingan dari tuan tanah, borjuasi besar komprador dan imperialis menjadi bagian dari tugas institusi pendidikan untuk menopangnya.

Seperti yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) yang membangun kerjasama dengan Agung Sedayu Grup pada tahun 2016 lalu. UGM diberikan tugas untuk melakukan analisis akademik untuk studi Hidrolika yang dikerjakan oleh Jurusan Teknik Sipil, kemudian juga terlibat dalam legitimasi melalui analisis untuk penggusuran kawasan Kampung Baru Dadap, Jakarta Utara yang seluruhnya itu untuk memuluskan proyek reklamasi. Proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang mengancam lebih dari 16.000 nelayan, UGM juga berperan di dalamnya. Dari kerjasama itu, UGM mendapat beberapa keuntungan seperti, mendapat bantuan dana pembangunan gedung Fakultas Biologi, Jurusan Teknik Sipil mendapat Rp 450 juta untuk analisis hidrolika-nya, dan UGM dapat membangun gedung kampusnya di kawasan elit Pantai Indak Kapuk 2. Semua keuntungan tersebut tidak berimbas kepada mahasiswa, biaya kuliah di UGM tetap tinggi dan semakin sulit dijangkau oleh rakyat.

Pemerintah melalui berbagai lembaga pendidikannya, terutama kampus menyebarluaskan perspektif anti rakyat, anti ilmiah, dan anti demokrasi. Pengetahuan yang diajarkan tidak pernah mampu untuk menjawab persoalan pokok kemelaratan, kebodohan dan keterbelakangan hidup rakyat. Melalui kurikulum dan orientasi pendidikannya, pemerintah terus memperlebar jarak pemisah antara pemahaman teori ilmu pengetahuan dan pengembangan kemampuan praktik. Seolah-olah untuk kemajuan rakyat, pendidikan harus dipisahkan antara ilmu pengetahuan teoritik dan program praktik kejuruan. Namun itu semua semata hanya untuk memastikan ketersediaan cadangan tenaga kerja melalui pengingkatan jumlah program vokasional. Dalam Nawa Cita-nya, presiden Jokowi menargetkan akan memperbanyak sekolah jurusan kejuruan dan kampus vokasi dengan perbandingan 80:20 dengan jurusan keilmuan.

Dengan demikian itu, maka kebutuhan perusahaan-perusahaan besar atas tenaga kerja berskill rendah dan berupah murah akan semakin tersedia luas. Bahkan pemerintah terus mempromosikan dan mendorong dihapuskannya berbagai jurusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar dan menggantinya dengan yang lebih adaptif terhadap fenomena yang disebut-sebut revolusi industri 4.0. Pemerintah mendorong dibukanya jurusan baru seperti jurusan Logistik, Ritel, Packaging, E-Sport, Elektronika dan Green Building. Lulusan sekolah kejuruan dan vokasi dilempar untuk menjadi buruh-buruh murah di berbagai cabang industri di Indonesia. Mereka terus memadati kawasan pabrik manufaktur, pertambangan, industri pengolahan, buruh jasa, dan pekerja serabutan.

Pelajar dan mahasiswa selalu diajarkan ilusi pengetahuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan globalisasi melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif.

Sementara itu, pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang layak bagi lulusan sekolah dan perguruan tinggi. Program peningkatan kreatifitas dan kewirausahaan disuntikan sebagai obat penenang tanpa mampu menyembuhkan akar penyakitnya. Rakyat terus dipaksa untuk menerima demokrasi ala imperialis yang hanya menjadikan rakyat sebagai data statistik melalui demokrasi kotak suara. Ilmu pengetahuan yang diajarkan tidak pernah memberikan jawaban atas kemiskinan yang terjadi, hanya sebatas insturksi untuk saling berbagi, solidaritas sosial, donasi sosial yang tidak akan pernah melepaskan rakyat dari belenggu kemiskinan. Pemerintah juga mengelabui rakyat dengan menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa hidup tanpa utang dan investasi asing. Fenomena korupsi dipersempit sebatas masalah oknum dan moralitas. Sementara itu, demi menjaga pengaruh dan dominasi penghisapan feodalisme oleh tuan tanah, pemerintah mengubah esensi dari nilai-nilai kebudayaan rakyat, seperti “menjaga adat dan tradisi” dan “budaya timur”. Sungguh pemutarbalikan nilai yang hanya bertujuan untuk menundukan rakyat. Semua itu merupakan peran aktif kampus-kampus di Indonesia dalam memproduksi ilmu pengetahuan yang berpihak pada kepentingan imperialisme dan feodalisme.

Ketundukan terhadap imperialisme menyebabkan sektor pendidikan terus diintervensi melalui berbagai skema dan program. Neoliberalisme di dunia pendidikan tidak pernah berhenti hingga era pemerintahan Jokowi. Gelombang liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan di Indonesia telah eksis sejak tahun 1994 hingga saat ini. Hal tersebut tentunya dimulai pada saat pemerintah Orde Baru Soeharto meratifikasi perjanjian WTO untuk meliberalisasi sektor perdanganan, pasar, dan jasa yang salah satunya adalah pendidikan. Seiring dengan rangkaian kerjasama Indonesia dengan IMF pada tahun 1997, salah satu dari Letter of Intent (LoI) yang dibentuk adalah paket bantuan untuk pendidikan Indonesia sebesar US$ 400 juta. Paket pinjaman tersebut meliputi liberalisasi sektor pendidikan tinggi dengan menjadikan universitas menjadi status dan bentuk pengelolaan Badan Hukum, serta secara nasional melahirkan PP No 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. Aturan tersebut berlaku bagi Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Intitut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Arilangga (UNAIR), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)-Bandung, dan Universitas Sumatera Utara (USU).

Selanjutnya dalam program yang lebih lengkapnya, World Bank bersama UNESCO membentuk Higher Education for Compt Project (HECP) yang kemudian berganti dengan Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan adanya sistem pendidikan tinggi yang di liberalisasi dapat dilakukan melalui praktik otonomi institusi. Imbalan dari liberalisasi pendidikan tersebut tidak lain adalah kucuran dana untuk membiayai IMHERE sebesar US$ 114,54 juta. Hasilnya yaitu lahirnya UU BHP pada 2009 yang kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada Maret 2010. Pasca ketiadaan peraturan UU BHP, World Bank kembali mendikte Indonesia secara langsung, “ A new BHP must be passed to establish the independent legal status of all education institutions in Indonesia (public and private), there by making BHMN has a legal subset of BHP”. Permintaan tersebut kemudian direspon dengan melahirkan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Aturan yang juga melegitimasi sistem pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi PTN yang mengakibatkan biaya pendidikan tinggi semakin mahal dan menjauh dari akses rakyat.

Sistem pembiayaan pendidikan yang diatur dalam UU 12/2012 yaitu Uang Kuliah Tunggal bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah bentuk dari komersialisasi pendidikan yang nyata. Demi memenuhi hasrat untuk memonopoli profit yang semakin besar, pembiayaan pendidikan terus dibebankan kepada rakyat. Prinsip sistem pembiayaan UKT tidak berbeda dengan prinsip yang terdapat dalam penentuan harga BBM, yaitu ditentukan dengan harga pasar biaya operasional. Artinya dapat dipastikan bahwa biaya pendidikan akan selalu naik mengikuti naiknya kebutuhan biaya operasional. Pemerintah di sisi lain jusrtu semakin memangkas anggaran untuk membiayai pendidikan tinggi.  Alhasil, biaya pendidikan tinggi dari tahun ke tahun terus meningkat dan menjauh dari jangkauan rakyat.

Melalui skema otonomi universitas, maka setiap kampus apapun itu statusnya akan didorong untuk mencari sumber pendapatannya secara mandiri. Tentu pendapatan terbesarnya adalah dari mahasiswa/rakyat. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan pendapatan universitas dari APBN dan biaya pendidikan. Universitas Indonesia pada tahun 2017 mendapat suntikan APBN sebesar Rp 517,52 miliar sedangkan dari layanan pendidikan nya mendapat Rp 893,44 miliar. Sedangkan di Universitas Airlangga, pendapatan kampus dari APBN hanya sebesar Rp 261,30 miliar sangat jauh dibandingan dengan dana yang dikeruk dari rakyat yang mencapai Rp 423,12 miliar.

Di sisi yang lain, demi mengurangi beban pembiayaan pemerintah kampus terus membuat berbagai bentuk biaya yang dibebani terhadap rakyat. Uang Kuliah Tungga secara jelas telah menunjukan wajah aslinya untuk merampok uang rakyat dengan penjualan jasa pendidikan tinggi. Selain biaya tiap semester yang tinggi, mahasiswa baru di PTN yang masuk melalui jalur mandiri akan dikenakan sejenis uang pangkal. Biaya tersebut merupakan biaya tambahan yang dibebankan kepada rakyat dengan besaran hingga mencapai ratusan juta rupiah. Tentu tambahan biaya tersebut semakin memperlihatkan orientasi dari rezim Jokowi untuk membuat pemuda di Indonesia tetap berpendidikan rendah dan mencetaknya menjadi tenaga kerja murah.

Dampak Liberalisasi Pendidikan Terhadap Akses Rakyat

Pendidikan semakin sulit dijangkau oleh seluruh rakyat. Hal ini terlihat dari semakin mengakarnya liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Dampaknya tentu sangat jelas akses pendidikan sangatlah sulit dikarenakan biaya pendidikan yang semakin melambung. Di tahun 2017, Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia tahun 2017 adalah 8,5 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk Indonesia hanya mampu sekolah sampai dengan jenjang pendidikan menengah pertama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidaklah dapat di akses oleh seluruh rakyat.

Situasi ini semakin di pertegas dengan angka dari 63,82 juta orang pemuda di Indonesia. Justru aksesibilitas pemuda terhadap pendidikan di Indonesia sangatlah sulit. Secara umum, pendidikan tertinggi pemuda didominasi oleh pemuda yang tamat SMA/sederajat sebesar 36,89 persen dan tamat SMP/sederajat sebesar 32,18 persen. Untuk tamatan pendidikan tinggi, hanya 9,71 % pemuda yang mampu menamatkan pendidikan tinggi. Bahkan pada tahun 2018, dari total lulusan SMA/sederajat  yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi negeri maupun swasta hanya 34%.

Artinya, rezim Jokowi telah gagal dalam memastikan hak dasar rakyat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Jumlah pemuda lulusan SMA mayoritas terlempar pada jurang pengangguran dan menjadi buruh murah. Di tengah situasi krisis ekonomi yang semakin tajam, memaksa klas buruh dan kaum tani terus hidup dalam kemiskinan yang akut. Upah yang diperoleh klas buruh jauh dari biaya kebutuhan hidupnya. Seperti contohnya di Jakarta, upah buruh berdasarkan rumusan PP 78/2015 tentang Pengupahan ditetapkan sebesar 3,9 juta rupiah, namun kebutuhan hidup keluarga buruh di Jakarta bahkan mencapai 8 juta rupiah/bulan. Dengan upah yang rendah tersebut sudah jelas klas buruh mayoritas tidak akan sanggup mengakses pendidikan tinggi. Hal serupa juga terjadi di berbagai daerah, kesenjangan yang semakin jauh antara upah buruh dengan biaya kuliah.

Fasisme di Dunia Pendidikan: Upaya Rezim Jokowi Memberangus Demokrasi

Krisis yang makin akut di Indonesia juga berimbas pada meningkatnya intensifitas gerakan rakyat untuk berjuang demi hak demokratisnya. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemuda-mahasiswa. Kampus-kampus di Indonesia terus diterpa gelombang perjuangan demokratis dari gerakan mahasiswa. Namun, rezim fasis Jokowi merespon hal tersebut dengan berbagai tindak kekerasan, pemberangusan, dan kriminalisasi. Kriminalisasi dan kekerasan terhadap rakyat merupakan bentuk dari pemberangusan hak demokratis serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai korban kriminalisasi dan tindak kekerasan terus berjatuhan dan menimpa rakyat. Lebih dari empat tahun berkuasa, pemerintahan Jokowi-JK semakin memperlihatkan karakternya yang anti terhadap demokrasi.

Di kampus, mahasiswa terus menjadi korban pemberangusan hak demokrasi. Tindak kekerasan, intimidasi, hingga kriminalisasi terhadap mahasiswa. FMN mencatat sepanjang tahun 2017 – 2018 sebanyak 220 mahasiswa mendapat skorsing, 2457 mahasiswa mendapat sanksi DO, 632 orang mengalami tindak kekerasan, bahkan 218 orang dikriminalisasi. Korban tersebut adalah mahasiswa yang melakukan kritik dan aksi-aksi di kampusnya.

Kondisi tersebut diperparah dengan berbagai kasus kriminalisasi melalui UU ITE terhadap rakyat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Sebagai contohnya, kasus yang menimpa Anindya Shabrina, anggota FMN Cabang Surabaya yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian di Surabaya. Kemarahan Anindya yang dituangkan dalam media sosial miliknya berujung pada pelaporan dirinya dengan jerat UU ITE.

Rezim Jokowi juga memperlihatkan wataknya yang fasis dengan menerbitkan Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa (PIB). Esensi dari peraturan tersebut adalah memastikan seluruh kampus untuk membuat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang fokus pada pembinaan ideologi bangsa (Pancasila). Kebijakan tersebut layaknya yang dulu pada era Orde Baru dikenal dengan NKK/BKK, yaitu upaya untuk mengkanalisasi gerakan mahasiswa. UKM-PIB akan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah/Rektor untuk memberikan justifikasi terhadap aktifitas mahasiswa di kampus. Sehingga akan menimbulkan klaim dan tafsir tunggal mengenai Pancasila. Mahasiswa, organisasinya, dan gerakan mahasiswa yang kritis, progresif dan maju akan dengan mudah dituduh tidak Pancasilais. Tentu imbasnya akan semakin memperburuk iklim demokrasi di Kampus. Kebijakan tersebut hanyalah ilusi dari demokrasi dan tidak akan memajukan perkembangan demokrasi di kampus.

Pada tahun politik ini juga, pemuda mahasiswa terus menjadi bahan bancakan untuk mendulang suara elektoral. Sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia juga telah memperlihatkan bahwa dari Pemilu ke Pemilu tidak pernah melahirkan perubahan nasib bagi rakyat. Hal tersebut jelas karena Pemilu adalah sarana pertarungan bagi Klas borjuasi besar komprador, tuan tanah besar dan kapitalis birokrat untuk memenangkan kekuasaan politik. Oleh karenanya, gerakan pemuda-mahasiswa tidak boleh terilusi dan terbawa arus kontestasi Pemilu. Gerakan mahasiswa harus tetap fokus untuk memperjuangkan hak-hak demokratisnya dengan mengintensifkan perlawanan terhadap rezim Jokowi-JK, sebagai rezim yang berkuasa saat ini.

Demokrasi yang selama ini dipromosikan oleh pemerintahan Jokowi sebatas pada demokrasi prosedural tanpa substansi. Sehingga pada faktanya, mahasiswa terus dibayangi oleh teror, intimidasi, hingga kekerasan yang mengancam nyawa. Di bawah kekuasaan rezim Jokowi yang fasis, mahasiswa sama sekali tidak diberikan ruang untuk berjuang menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. Tentu saja hal tersebut secara gamblang telah melanggar Hak Asasi sekaligus merampasnya dari tangan mahasiswa. Oleh karenya, sudah sepatutnya rakyat Indonesia mulai saat ini menyematkan kepada Jokowi sebagai Rezim Fasis perampas hak demokratis.

Tugas dan Tanggung Jawab Gerakan Mahasiswa: Bangkitkan, Organisasikan dan Gerakan Pemuda-Mahasiswa untuk Memajukan Perjuangan Demokratis Nasional di Indonesia

Di tengah situasi tindasan fasis dan upaya pasifikasi yang dilakukan oleh rezim terhadap mahasiswa, dan berbagai upaya pembungkaman dan kanalisasi yang terus dilakukan oleh pemerintah, namun gerakan mahasiswa terus tumbuh dan berkembang, berbagai aksi-aksi mahasiswa di tingkat kampus semakin intensif selama pereode kekuasaan Jokowi-JK. Sejak tahun 2014 hingga 2019 mahasiswa dari kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia (UI/Jakarta), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Gaja Mada (UGM/Yogyakarta), Universitas Teknologi Bandung (ITB/Bandung), Universitas Brawijaya (UNIBRAW/ Malang), Universitas Airlangga (UNAIR/Surabaya), Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED/Purwokerto), Universitas Sriwijaya (Unsri/Palembang), Universitas Andalas (Unand/Padang), Universitas Palangkaraya (UPR/Kalimantan Tengah), Universitas Hassanudin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Andalas, UPI Bandung, Universitas Mataram, UNSIMAR-Poso, terus melakukan perjuangan dan kampanye menentang berbagai kebijakan komersialisasi pendidikan, pemberangusan hak demokratis mahasiswa hingga tindasan fasis lainnya. Di tengah masifnya gerakan massa di kampus-kampus, rezim terus melakukan berbagai upaya pembungkaman, mahasiswa saat ini dihadapkan oleh kondisi kampus yang semakin fasis. Sanksi skorsing hingga DO berkali-kali terjadi dan menimpa mahasiswa yang berjuang. Namun demikian sanksi tersebut tidak juga melunturkan semangat dan daya juang mahasiswa.

Lebih jauh lagi, tradisi untuk bertalian erat dengan rakyat semakin menunjukan kemajuannya. Gerakan mahasiswa makin intensif terlibat aktif dalam aksi-kasi kampanye massa multisektoral, utamanya buruh dan tani. Di tengah aksi-aksi klas buruh maupun kaum tani kini keterlibatan mahasiswa semakin besar jumlah barisan yang terlibat. Aktifitas pelayanan massa ke basis-basis rakyat tertindas pun makin pesat perkembangannya. Bahkan militansi mahasiswa kian hebat saat berjuang dengan rakyat. Meskipun kerap dijadikan sasaran tindak represifitas dan kriminalisasi. Mahasiswa justru semakin menunjukan kemajuan secara teori dan praktiknya, kesadaran untuk mempersatukan perjuangannya dengan gerakan rakyat semakin tumbuh dan berkembang. Simpulan dan analisis masyarakat Indonesia setengah jajahan dan setengah feodal serta platform/garis perjuangan demokratis nasional semakin luas diterima oleh Mahasiswa di berbagai kampus di Indonesia, menunjukkan prospek yang cukup membanggakan.

Akan tetapi di tengah kemajuan dan capaian dari gerakan pemuda/mahasiswa saat ini, baik di segi teori maupun praktek, masih menyisakan problem yang fundamental baik secara politik maupun organisasi. Secara politik, pesatnya gerakan mahasiswa juga diimbangi oleh pesatnya upaya rezim untuk melakukan kooptasi hingga kanalisasi terhadap gerakan mahasiswa. Mayoritas organisasi mahasiswa masih belum memiliki garis perjuangan politik yang objektif (sesuai dengan situasi kongkrit) terutama mengenai situasi masyarakat Indonesia saat ini, serta orientasi dan jalan keluarnya. Bias pemahaman tersebut mengakibatkan mayoritas gerakan mahasiswa terjebak pada perjuangan normatif. Artinya, upaya dan semangat reformasi yang tidak menyelesaikan masalah pokok tetap menjadi perspektif utama. Bahkan tidak sedikit organisasi-organisasi mahasiswa yang melakukan kerjasama dengan rezim melalui berbagai program-program yang mengilusi rakyat.

Aksi-aksi dalam merespon masalah yang ada pun masih bersifat parsial dan terpisah dengan problem pokoknya. Sementara organisasi yang memiliki perspektif politik tepat dan maju (Demokratis Nasional) masih sangat minor pengaruh politiknya. Perspektif, analisis dan isu yang dipimpin langsung oleh organisasi yang lebih maju belum mampu dominan hidup di tengah massa. Hal ini yang harus menjadi perhatian besar bagi FMN untuk meningkatkan pekerjaan politiknya demi memperluas perspektif demokratis nasional di tengah massa dan di antara organisasi-organisasi mahasiswa yang lainnya. FMN harus mampu memimpin secara politik.

Masih terbatasnya gerakan mahasiswa yang mempunyai prospektif politik yang maju telah melahirkan lemahnya kepemimpinan politik dan organisasi dalam gerakan mahasiswa. Hingga saat ini, berbagai gerakan mahasiswa yang lahir dan berkembang secara dominan masih merupakan gerakan spontanitas. Gerakan mahasiswa secara mayoritas tidak dipimpin oleh perspektif yang maju. Perjuangan demokratis mahasiswa belum mampu diorientasikan dan diarahkan untuk secara tegas menetapkan siapa musuh dan siapa kawan-nya. Upaya kooptasi dan kanalisasi mengakibatkan gerakan mahasiswa terjerumus pada pusaran politik yang jauh dari perspektif perjuangan rakyat. Hal ini terjadi karena lemah dan lambatnya kemajuan dari organisasi mahasiswa yang maju. Kelemahan dan lambatnya perkembangan organisasi demokratis nasional membuka peluang semakin besar kepada rezim untuk menarik dukungan dari mahasiswa. Hal itu harus disikapi dengan serius oleh Organisasi Mahasiswa yang maju.

Sesungguhnya, di tengah situasi ekonomi, politik dan kebudayaan yang terus mengalami krisis ini, merupakan momentum yang baik bagi FMN untuk memperbesar dan memperluas organisasinya. FMN merupakan satu-satunya organisasi massa pemuda mahasiswa yang memiliki perspektif demokratis nasional. Pada perkembangannya, secara organisasional FMN masih memiliki kelemahan mendasar khususnya sebagai alat perjuangan mahasiswa. FMN belum memiliki kemampuan kampanye secara nasional dengan baik. Demikian pula halnya dengan melakukan rekrutmen skala besar di kampus-kampus. FMN menilai bahwa pemerintah Indonesia di bawah rezim Jokowi merupakan keberlanjutan dari pemerintah sebelumnya yang merupakan boneka dari imperialis AS dan penjaga kepentingan borjuasi besar komprador serta tuan tanah di Indonesia. Oleh karena itu, FMN dengan tegas menyatakan sikap berlawan terhadap rezim Jokowi/pemerintah Indonesia.

FMN meruapakan organisasi pemuda mahasiswa berskala nasional, yang memiliki pandangan politik anti imperialisme dan anti feodalisme. FMN berkomitmen untuk selalu berjuang bersama rakyat, khususnya klas buruh dan kaum tani Indonesia untuk mengahiri sistem masyarakat setengah jajahan dan setengah feodal di Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Program Perjuangan dan Resolusi hasil Kongres V FMN, FMN memiliki tugas besar untuk menjadi organisasi besar yang diterima luas oleh massa. FMN harus mampu memanifestasikan fungsinya sebagai sekolah, alat pemersatu, dan alat perjuangan massa mahasiswa. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan aktif FMN yang harus terus ditingkatkan dalam bertalian erat dan berjuang bersama rakyat tertindas diseluruh sektor, khususnya Buruh dan Tani.

Dalam kancah gerakan mahasiswa, besar dan luasnya FMN akan menjadi kunci untuk mampu menjadi pusat gravitasi gerakan mahasiswa. Tugas dan tanggung jawab untuk memperbesar organisasi harus pula diiringi oleh pekerjaan aliansi untuk memperluas pengaruh politik di tengah berbagai organisasi mahasiswa yang lainnya. FMN harus mampu menggalang dan menarik berbagai organisasi gerakan mahasiswa ke dalam perjuangan yang dipimpin oleh politik yang tepat. Berbagai organisasi dapat menjadi kawan beraliansi dan dimajukan perspektif politiknya setahap demi setahap hingga menerima analisis, pandangan, dan sikap FMN secara keseluruhan. Oleh karena itu, tetaplah teguh untuk terus MEMBANGKITKAN, MENGORGANISASIKAN, MENGORGANISASIKAN, MENGORGANISASIKAN & MENGGERAKAN mahasiswa di seluruh kampus. Dengan demikian maka akan semakin luas dan besarlah organisasi serta pengaruh politiknya di tengah jutaan massa mahasiswa.

#Hardiknas2019