Mengecam Pelarangan Aksi Demonstrasi Dalam Menyikapi Pelantikan Presiden-Wakil Presiden

Rezim Jokowi Pemberangus Demokrasi

Kebijakan anti demokrasi kembali dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi. Kali ini melalui pelarangan aksi demonstrasi menjelang dan saat agenda pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019. Melalui Polda Metro Jaya, menyatakan tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) bagi rencana aksi sejak 15 – 20 Oktober 2019. Alasan dikeluarkanya kebijakan tersebut adalah antisipasi kerusuhan, menjaga kondusifitas, dan menjaga nama baik bangsa, hingga beralasan untuk memastikan agar banyak investasi masuk ke Indonesia. Alasan tersebut tentu membelakangi demokrasi dan fakta yang ada, di mana dalang kerusuhan hingga jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi selama 23 – 30 September 2019 adalah tindakan brutal dari aparat keamanan negara. Pembubaran secara brutal, penangkapan ribuan massa aksi, hingga penembakan menggunakan peluru tajam adalah ulah aparat kepolisian. Sudah lima pejuang (Mahasiswa & Pelajar) yang  tewas karena brutalitas aparat, namun kini perjuangan rakyat berusaha kembali dibungkam.

Tidak hanya melalui Kepolisian, larangan juga terus dikeluarkan oleh pemerintah melalui sekolah dan kampus. Pasca demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar untuk menyampaikan ekspresi dan tuntutan demokratisnya. Banyak sekolah di berbagai provinsi yang memberikan sanksi, berupa pemanggilan orang tua, dipaksa menandatangani surat pernyataan, skorsing, ancaman drop out, hingga kekerasan fisik berupa pemukulan, dijemur di lapangan, dan lainnya. Sementara itu upaya untuk melarang mahasiswa melakukan aksi juga dilakukan oleh Menristekdikti dengan mengeluarkan himbauan agar mahasiswa tidak melakukan demonstrasi hingga pelantikan selesai. Bahkan ada indikasi kampus juga akan mengeluarkan sanksi skorsing hingg drop out kepada mahasiswa yang tetap melakukan aksi. Upaya tersebut memperjelas bahwa institusi pendidikan mengambil peran nyata untuk membungkam aspirasi, memberangus demokrasi dan membelakangi kebebasan politik dari rakyat.

Aksi demonstrasi adalah hak politik seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam menyikapi pelantikan Presiden. Rakyat tidak boleh dihalangi, Justru seharusya mendapat perlindungan hukum agar aspirasi dapat tersampaikan. Aksi demonstrasi menyikasi pelantikan Presiden sangat layak dan penting untuk dilakukan. Bahkan rakyat Indonesia harus melakukannya di seluruh kota. Pasalnya selama memimpin di periode pertamanya, Jokowi telah terbukti gagal dalam menyejahterakan rakyat. Perampasan dan monopoli tanah semakin meluas menyebabkan petani Indonesia hidup makin miskin, klas buruh terus diperas dengan perampasan Upah melalui PP 78/2015 ditambah kenaikan iuran BPJS. Penggusuran paksa menghinggapi rakyat, hingga melambungnya biaya pendidikan. Begitu juga dengan terus dicabutnya subsidi publik untuk bahan bakar minyak, listrik, dan kesehatan.

Semua kebijakan tersebut dirajut dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid 1 -16 yang memfasilitasi kepentingan kapitalis monopoli internasional dan borjuasi besar dalam negeri, tetapi menginjak rakyat sampai dasar permukaan kemiskinan akut. Klaim sebagai pemerintah yang demokratis pun runtuh dengan berbagai tindasannya terhadap perjuangan demokratis rakyat. Selama Jokowi jadi presiden sejak 2014 lalu, kekerasan yang dilakukan pemerintah melalui alat aparaturnya mencapai 3.893 kali. Sepanjang itu 4.695 orang ditangkap, 4.874 luka, hingga 966 meninggal dunia. Kekerasan tersebut mayoritas diterima oleh rakyat yang berjuang untuk mempertahankan ataupun memperjuangkan hak demokratisnya.

Dari kondisi tersebut menunjukan bahwa aksi demonstrasi besar-besaran dalam momentum pelantikan Jokowi untuk periode keduanya menjadi sangat rasional. Tidak ada penunggang gelap dalam aksi mahasiswa dan rakyat, yang ada justru penunggang yang nyata dalam setiap kebijakan anti rakyat yang dikeluarkan pemerintah. Kebepihakanya terhadap investasi dan hutang dari modal asing serta borjuasi besar dalam negeri dan tuan tanah adalah bukti pemerintahan Jokowi ditunggangi. Rakyat perlu memperingati pemerintahan Jokowi bahwa dalam periode pertamanya telah gagal total dan jika tetap dilanjutkan dengan kebijakan yang demikian maka rakyat akan terus berlawan terhadap pemerintahan Jokowi.

Atas dasar itu, Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap dan tuntutan:

1. Kepolisian Republik Indonesia untuk mencabut larangan untuk melakukan aksi demonstrasi dalam menyikapi Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden!
2. Kepada Menteri Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi serta seluruh Rektor Universitas agar tidak melarang dengan bentuk apapun kepada mahasiswa yang ingin menyuarakan aspirasi, tuntutan dan ekspresinya dalam aksi demonstrasi!
3. Berikan jaminan keamanan dan kebebasan bagi rakyat untuk melakukan aksi, mengemukakan pendapat, tuntutan dan ekspresi!
4. Hentikan segala bentuk upaya politik pecah belah pemerintah terhadap gerakan rakyat!

Pada kesempatan kali ini, kami juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk terus memperkuat persatuannya dan memperhebat perjuangan melawan seluruh kebijakan dan tindasan pemerintah yang anti rakyat. Tetap teguh dalam garis perjuangan demokratis untuk pemenuhan hak-hak demokratis rakyat Indonesia.