Mengecam Tindakan Kekerasan, Intimidasi dan Persekusi kepada FMN Cabang Purwokerto: Segera Usut Tuntas dan Tangkap Pelakunya!

Gelombang perjuangan rakyat yang semakin tidak percaya terhadap pemerintahan Jokowi semakin membesar. Hal tersebut adalah konsekuensi dari tidak becusnya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan rakyat. Seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan yang menimbulkan bencana asap, masalah kekerasan dan diskriminasi terhadap rakyat Papua, dan penerapan secaaara semena-mena berbagai aturan perundang-undangan yang anti rakyat.

Kondisi ini direspon rakyat dan gerakan mahasiswa yang semakin membesar dan menyebar ke berbagai kota. Melakukan aksi demonstrasi tiada henti dan tanpa lelah. Hal tersebut juga dilakukan oleh Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang merupakan organisasi massa mahasiswa skala nasional, termasuk oleh FMN Cabang Purwokerto di Propinsi Jawa Tengah.

FMN Cabang Purwokerto melakukan aksi secara reguler sejak tanggal 24 September 2019, kemudian aksi pada tanggal 27 September untuk mengecam penembakan dan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya 2 mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari, dan aksi massa pada 30 September bertepatan dengan masa akhir jabatan anggota DPR RI. Hal yang sama juga dilakukan oleh FMN di berbagai cabang, organisasi mahasiswa di berbagai kota dan berbagai organisasi rakyat dalam gerakan demokratis.

Ketidakpercayaan rakyat yang diekspresikan melalui demonstrasi besar dan meluas terus dihadapkan dengan tindakan represif, intimidasi, teror dan stigmatisasi busuk dari pemerintah dan kaki tangannya. Pada 1 Oktober 2019, Sekertariat Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Purwokerto didatangi oleh sekelompok anggota Ormas Lowo Ireng yang melakukan tindakan intimidasi, persekusi, pengerusakan hingga pemukulan terhadap terhadap anggota FMN Cabang Purwokerto. Mereka memaksa masuk, mengobrak-abrik kursi, dan merampas berbagai barang inventaris dan dokumen organisasi. Pemukulan dan penculikan juga terjadi kepada Kawan Andre (Pimpinan Cabang Purwokerto). Tidak berhenti sampai disitu, mereka juga mendatangi sekretariat FMN Ranting Unsoed dan membawa paksa 2 orang pimpinan FMN ranting Unsoed bernama Sultan dan Himni. Ketiga orang tersebut dibawa paksa menuju Polres Banyumas. Kelompok tersebut melayangkan tuduhan dan stigma yang tidak mendasar kepada FMN Cabang Purwokerto dengan menuduh sebagai provokator di kalangan pelajar untuk terlibat dalam demonstrasi.

Tindakan tersebut merupakan cerminan dari wajah sesungguhnya pemerintahan Jokowi yang anti demokrasi dan anti rakyat. Pemerintah tidak becus dalam menjamin kebebasan dan keamanan rakyatnya yang berjuang menuntut hak demokratis. Negara melakukan politik pembiaran untuk menumbuhsuburkan kelompok-kelompok yang reaktif terhadap gerakan rakyat. Tujuannya untuk menekan, mengintimidasi, dan mengisolasi aspirasi demokratis rakyat dan organisasinya. Tindakan seperti ini tersebut dirawat oleh pemerintah untuk memecah belah rakyat, membenturkan konflik horizontal antar rakyat. Pemerintah selalu mengambil keuntungan untuk mengintensifkan tindasan, membatasi ruang demokrasi dan melancarkan penghisapan terhadap rakyat.

Cara-cara brutal dan barbar tersebut tidak dapat dibiarkan, rakyat harus mampu semakin mempersatukan diri dan memajukan perjuangan, agar menutup celah bagi pemerintahan Jokowi yang fasis untuk memecah belah rakyat. Rakyat tidak boleh diam menghadapi tindakan premanisme yang mengancam demokrasi. Tindakan tersebut harus dilawan dengan keras dan intensif melalui perjuangan rakyat yang makin besar.

Sementara itu, tindakan untuk mencegah pelajar terlibat dalam aksi demonstrasi adalah anti demokrasi, sebab pelajar memiliki hak politik yang sama. Pelajar adalah korban dari sistem pendidikan yang tidak ilmiah, membatasi ekspresi dan memerosotkan kesadaran politiknya. Justru dengan keterlibatan pelajar dalam aksi gerakan demokratis merupakan sebuah kemajuan kebudayaan politik. Persoalan kerusuhan yang timbul saat aksi di berbagai tempat karena negara mempergunakan aparat keamanan untuk memukul gerakan tersebut. Menembaki dengan gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam yang menewaskan mahasiswa. Tentu apa yang dilakukan oleh massa aksi adalah upaya pertahanan diri dan ekspresi kemarahan karena menjadi sasaran kekerasan dari negara. Kalau aksi dari mahasiswa dan pelajar dianggap kerusuhan dan kriminal, lalu bagaimana dengan cara kepolisian dan organisasi binaan pemerintah yang melakukan kekerasan terhadap rakyat selama ini? Pemerintah dan seluruh jajaranya sesungguhnya adalah aktor kerusuhan dan tindakan brutal terhadap rakyat. Seperti yang dialami oleh ratusan pelajar dan mahasiswa yang menjadi korban kekerasan dan penangkapan dalam beberapa waktu ini. Termasuk penembakan terhadap dua mahasiswa di Kendari oleh aparat kepolisian.

Pimpinan Pusat FMN menyadari bahwa perjuangan yang ditempuh saat ini akan dihadang dengan kekerasan oleh pemerintah melalui berbagai cara dan alatnya. Oleh karena itu, apa yang dialami oleh FMN Cabang Purwokerto justru akan semakin mempertebal keyakinan FMN dan kepercayaan diri organisasi untuk terus mengintensifkan perjuangannya. FMN tidak akan mundur sedikitpun dari garis perjuangan ini seberapapun besarnya tindakan fasis dari pemerintah. FMN juga menyadari bahwa apa yang menimpa organisasi saat ini, masih jauh lebih rendah kadarnya ketimbang apa yang dihadapi oleh mahasiswa yang gugur karena ditembak, kaum tani yang berjuang menghadapi kekerasan negara di pedesaan, dan klas buruh yang terus diintimidasi dan diancam dalam pabrik-pabriknya.

Namun demikian, FMN juga berkomitmen kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh FMN Cabang Purwokerto dengan menggalang kekuatan lebih besar dan memastikan tuntutan kami tercapai. Atas dasar itu, maka Pimpinan Pusat FMN menyatakan sikap dan tuntutannya:

1. Kepolisian Resort Banyumas harus mengusut tuntas dan tangkap pelaku persekusi dan tindak kekerasan terhadap anggota FMN Cabang Purwokerto!
2. Mengecam tindakan anggota Ormas Lowo Ireng Kabupaten Banyumas dan menuntut kepada pengurus organisasi untuk melakukan permintaan maaf terbuka dengan surat dan melalui media secara luas!
3. Menuntut kepada Ormas Lowo Ireng Kabupaten Banyumas untuk ganti rugi material atas perusakan barang inventaris organisasi dan kembalikan seluruh barang yang dirampas! Harus menanggung semua biaya pengobatan bagi korban pemukulan!
4. Menuntut pemerintah Jokowi untuk menjamin keamanan dan kebebasan berekspresi bagi gerakan rakyat dalam menyampaikan aspirasi, tuntutan dan aktifitasnya!
5. Secara khusus, Pimpinan Pusat FMN juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu FMN Cabang Purwokerto sebagai bentuk solidaritas dan persatuan sesama rakyat tertindas untuk demokrasi di Indonesia!

Kami juga menyerukan kepada seluruh Cabang dan Ranting FMN untuk melakukan aksi kecaman secara nasional. Menggalang luas dukungan dari sektor pemuda mahasiswa dan rakyat atas perjuangan rakyat melawan tindakan anti demokrasi. Selain itu, kami menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa untuk terus bersatu dengan seluruh rakyat dalam memperjuangkan aspirasi demokratisnya dengan terus melawan tindasan dan kebijakan anti rakyat dari pemerintahan Jokowi.

Jayalah Front Mahasiswa Nasional !

Jayalah Perjuangan Rakyat !

#JokowiTidakBecus

Jakarta 2 Oktober 2019

Hormat kami,

PIMPINAN PUSAT

FRONT MAHASISWA NASIONAL

Symphati Dimas Rafi’i

Ketua Umum