 |
| (20 /10/2019)Aksi FPR di Tugu Tani, setelah sebelumnya aksi dilakukan di depan Kedubes AS dan dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. |
Salam Demokrasi !
Pelantikan Presiden Joko Widodo
(Presiden JOKOWI) sebagai Presiden Republik Indonesia (PRI) kedua kalinya pada 20 Oktober 2019
adalah momentum terbaik bagi Organisasi Massa Demokratis Nasional untuk tidak
hanya menegaskan pandangan dan sikapnya, tetapi mendesakkan program dan tuntutan
mendesaknya untuk menciptakan Indonesia yang lebih bebas, maju, adil dan hidup
dalam perdamaian abadi.
Lima tahun periode pertama
pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019 lebih dari cukup sebagai dasar dan bukti bagi
bangsa dan rakyat tertindas
Indonesia untuk menyimpulkan bahwa Presiden JOKO WIDODO telah
menciptakan kondisi ekonomi, politik, kebudayaan yang lebih buruk daripada yang
sudah-sudah. Memelihara
dominasi sistem setengah jajahan dan setengah feodal yang mengabdi pada kepentingan
imperialisme, feodalisme dan kapitalis birokrat korup di Indonesia.
Karena itu, selama periode
pertama ini organisasi dan gerakan massa berbagai klas dan sektor di Indonesia
menegaskan Program dan
Tuntutan Perjuangan Demokratis Nasionalnya untuk menentang Program dan
Kebijakan Anti Rakyat dan Anti Kebangsaan Presiden JOKOWI yang telah
menyebabkan rakyat berada dalam penderitaan dan bangsa Indonesia kehilangan
kedaulatannya.
Kekuasaan ekonomi dan
politik ada di tangan Presiden JOKOWI sepenuhnya, tanpa gangguan berarti rakyat
dalam menjalankan kebijakan dan program imperialis selama lima tahun
sebelumnya. Dan tidak ada perubahan apapun secara fundamental selain kemajuan
artifisial, palsu dan merusak.
Saatnya rakyat
Indonesia bangkit dan menyadari sungguh-sungguh bahwa
yang dijanjikan, ditawarkan dan dijalankan oleh Presiden JOKOWI dengan sokongan
kebijakan neo-liberal imperialis, utang dan investasi asing yang diperolehnya
dengan mudah atas nama rakyat, kaum tani dan klas buruh, sangatlah rendah dan
murahan. Selain tidak bisa mengubah keadaan secara fundamental, menjamin
kebebasan dan kemajuan rakyat serta kedaulatan bangsa, justru memberikan
kerusakan jangka pendek dan jangka panjang bagi kerusakan fisik dan mental
rakyat, perpecahan yang berkelanjutan, perceraian dalam keluarga dan pasangan,
perkosaan anak oleh bapak sendiri, kekerasan, anak-anak yang menjadi
gelandangan di jalanan, rakyat mencari upah rendah hingga negeri lain, migrasi
terpaksa dari satu propinsi dan kabupaten ke propinsi dan kabupaten bahkan
pulau lainnya.
Kami, organisasi dan gerakan massa demokratis nasional dengan
kekuasaan tidak ada di tangan, bekerja di bawah tindasan dan penghisapan negara
dan klas secara berkelanjutan dan menghadapi diskriminasi luar biasa, stigma
dan teror, penangkapan dan pemenjaraan, tetapi tetap saja dapat bekerja untuk
rakyat di mana kami bekerja. Membantu rakyat untuk menyadari bahwa kami saja,
di mana kekuasaan tidak di tangan, di mana pengaruh sangat terbatas, dapat
berbuat sesuatu untuk membebaskan, melindungi dan memajukan kehidupan rakyat
apalagi Presiden JOKOWI yang tidak kekurangan suatu apapun kecuali kehendak
mengabdi pada rakyat !
Karena itu, inilah saatnya
memberikan pernyataan bahwa rakyat tidak lagi bersedia menerima janji murahan
yang menghina, implementasinya yang merusak dan tidak mempersatukan tetapi
terus saja berpidato NKRI HARGA MATI ! sembari menghancurkan persatuan
di tengah rakyat, bukan melindungi tetapi memberikan rasa takut dengan operasi
militer dan tindakan kepolisian bahkan milisi sipil bersenjatanya.
Dengan sumber daya
alam yang melimpah, dengan tenaga kerja yang sangat besar, dengan sejarah
peradaban, perjuangan dan patriotisme yang terpuji, kami rakyat tertindas dan
terhisap berhak memperoleh :
1. Kami
ingin Land reform sejati, bukan landreform palsu. Kami Berhak atas sistem
pertanian modern di mana tanah dikontrol dan digunakan kaum tani yang
menggarap, bukan di tangan tuan tanah besar yang menghisap kaum tani. Tanah
harus di tangan rakyat yang membutuh untuk keperluan pertanian dan perumahan bukan
di tangan pengembang besar dan imperialis !
Kami hanya mau
berproduksi untuk kepentingan pangan dan bahan baku dalam negeri bukan untuk
ekspor dengan harga murah.
Kaum tani berhak atas
pendapatan yang lebih baik, berhak atas alat kerja yang lebih modern bukan bahu
dan lengannya sebagai alat kerja utama, bukan cangkul dan linggis, egrek dan
dodos jawabannya.
2. Jangan
minta utang dan investasi pada imperialis atas nama kaum tani dan klas buruh
dengan alasan menutupi defisit anggaran negara tetapi dipergunakan untuk
kepentingan segelintir klas yang berkuasa dan mengatasui krisis overproduksi
imperialis !
Kami tidak mau ekspor
logam dan mineral, minyak bumi dan gas juga batubara dialirkan ke industri
kapitalis di berbagai negeri. Hentikan
itu sekarang juga dan gunakan untuk pabrik kecil milik rakyat dan listrik bagi
seluruh negeri.
3. Kami
berhak atas industri nasional bukan industri rongsokan. Klas buruh berhak atas
upah yang lebih baik, beban kerja yang ringan dan mesin-peralatan kerja yang
maju bukan mesin dan peralatan bekas.
Klas buruh berhak
berproduksi dengan pengetahuan dan mesin terbaik penemuan sendiri bukan berada
di bawah hak paten dan intelektual imperialis selamanya.
Klas buruh berhak
bekerja dalam pabrik berbahan baku dalam negeri bukan berbagahn bakum impor.
Dan hasil kerja kami bukana untuk membayar bunga dan pokok pinjaman dalam
negeri, bagian laba sangat besar bagi badan keuangan internasional, pajak bagi
negara dan sewa tanah bagi para tuan tanah besar !
Klas buruh hanya mau
berproduksi untuk teknologi yang dipergunakan di dalam negeri, pangan untuk
rakyat, pakaian dan seluruh peralatan untuk rakyat.
4. Kami
tidak sudi lagi terikat pada perjanjian ekonomi dan perdagangan yang timpang
yang hanya mendesakkan kebijakan neo-liberal, melestarikan sistem ekspor impor
yang menguntungkan imperialis dan memberikan ganda berliupat di pundak klas
pekerja Indonesia dengan upah dan pendapatan yang sangat tidak sepadan.
5. Operasi
militer dan tindakan kepolisian tidak boleh memberangus kebebasan pendapat, hak
berorganisasi dan berjuang memperbaiki nasib dan menentukan nasib sendiri termasuk
membangun sistem ekonomi-politik yang lebih maju, adil dan menjanjikan
perdamaian abadi.
Perjanjian militer
yang tidak adil dan timpang, pelatihan dan pembelian peralatan militer untuk
menindas rakyat, perjanjian perang anti-teror, kerjasama lainnya yang menindas
rakyat dan menghancurkan kedaulatan bangsa Indonesia harus diakhiri.
6. Kami
tidak sudi hidup dalam keterbelakangan ilmu dan pengetahuan abad kegelapan.
Kami ingin hidup dengan kebudayaan yang maju, ilmiah dan berpihak pada kaum
tani di pedesaan dan buruh serta klas pekerja lainnya di perkotaan. Serta bagi
suku bangsa minoritas di pedalaman. Kami ingin hidup bersih, sehat, gizi dan
nutrisi yang cukup, olahraga dan seni jangan
dikomersialisasikan tetapi jadi tradisi kami seperti semula, vulgarisme
dan sensualitas yang merusak fisik dan mental harus dilawan. Anak-anak,
perempuan, para pemuda dan orang tua lanjut usia harus diproteksi dari tindakan
kekerasan fisik maupun mental.
Kami tidak mau
pendidikan dasar, menengah dan tinggi bekerja mempersiapkan generasi baru
mengabdi pada pengembangan kapital imperialis di Indonesia, bekerja memperkaya
segelintir klas yang berkuasa dan memperkaya para pajabat korup, kapitalis
birokrat.
Kami ingin buku dan
alat bantu pendidikan yang murah, internet murah untuk pengembangan pengetahuan
rakyat dan bangsa sendiri. Kami tidak mau diperbudak dengan internet dijadikan
pekerja sukarela dan gratis untuk menjual dan mempromosikan pengetahuan dan
produk teknologi tinggi imperialis melalui internet. Media sosial untuk
rakyat, bukan untuk pelacuran, narkoba, merusak kepercayaan dan mempertinggi
perceraian di pedesaan dan perkotaan.
Demikian tuntutan
mendesak kami sebagai bagian utuh dari program dan tuntutan mendesak dari
Program Perjuangan Demokratis Nasional Rakyat Indonesia di bawah ini.
Prorgam Perjuangan Demokratis
Nasional Mendesak Di Lapangan Ekonomi :
1. Sistem
produksi setengah feodal di pedesaan yang berbasiskan pada kepemilikan monopoli
tuan tanah besar atas tanah dan tenaga kerja kaum tanii tidak bertanah dan memiliki tanah terbatas HARUS DIHENTIKAN dan DIUBAH SECARA
FUNDAMENTAL DENGAN SISTEM PRODUKSI PERTANIAN lebih maju dan adil, gotong-royong
dan modern. Ko-eksistensi pertanian besar setengah feodal yang menggunakan
kapital utang dan investasi imperialis dengan pertanian kecil perseorangan
sangat menyengsarakan kaum tani dan hanya memberikan keuntungan besar bagi tuan
tanah besar dan imperialis. Trilyunan rupiah setiap tahun produksi kaum tani
dan buruh tani yang sudah terbatas dipergunakan begitu saja untuk membayar
bunga utang para tuan tanah besar dan utang negara yang dibuat atas nama kaum
tani yang sebagian besarnya tidak pernah dipergunakan dalam produksi tuan tanah
besar sendiri maupun kaum tani. Trilyunan rupiah hanya dipergunakan untuk
membayar pajak dan sewa tanah hanya bagian sangat kecil jatuh ke tangan kaum
tani dan keluarganya dan menjadi kapital produktif di pedesaan di mana
pertanian atau perkebunan besar tersebut berada.
Sistem Produksi
Setengah Feodal di pedesaan yang luas di mana tanah dan tenaga kaum tani masih
dan terus meluas dibiarkan berada di bawah penguasaan dan penggunaan
sewenang-wenang tuan tanah besar yang mengimplementasikan berbagai bentuk
penghisapan feodal SEWA TANAH DAN PERIBAAN atas kaum tani tidak bertanah dan
yang memiliki tanah sangat terbatas. Kaum tani dipaksa berproduksi menanam
tanaman komoditas di atas tanah tuan tanah besar dan di atas tanah kecil
perseorangannya sendiri BER-ORIENTASI EKSPOR dengan HARGA SANGAT MURAH.
Tanaman-tanaman pangan hasil produksi pertanian seluruhnya dipaksa menjadi
komoditas ekspor termasuk PADI DAN PALAWIJA dengan bibit dan input pertanian
IMPOR dari produksi imperialis.
Sekali lagi, sistem produksi
pertanian terbelakang harus diakhiri. Pensitaan tanpa kompensasi atas tanah
yang dikuasai dan dipergunakan oleh para tuan tanah besar atau imperialis
secara langsung untuk memproduksi pangan dan bahan mentah industrial
berorientasi ekspor harus dilakukan. Bagikan tanah tersebut pada kaum tani
tidak bertanah dan kekurangan tanah serta bantu kaum tani berproduksi untuk
kepentingan keluarganya secara langsung dan kepentingan konsumsi rakyat secara
langsung. Orientasi ekspor dan impor pangan dan bahan mentah hanya bisa apabila
utang luar negeri dan investasi asing dalam pertanian dihentikan.
Reforma agraria palsu
yang telah dijalankan selama lima tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang
telah terbukti gagal. Hanya landreform sejati yang bisa menjamin perbaikan
nilai tukar yang drastis dan mengungtungkan bagi kaum tani dan buruh tani.
2. Menuntut
perubahan fundamental atas industri Indonesia yang hanya berperan sebagai
industri rakitan mengandalkan pengetahuan dan keterampilan produksi serta teruknologi
yang rendah. Industri rakitan bermesin,
berperalatan dan berbahan baku impor serta berperan hanya sebagai industri
subsitusi impor. Menjadikan Indonesia sebagai tempat produksi mengandalkan
mesin bekas dan terbelakang, organisasi kerja yang tradisional dan pembuangan
BAHAN BAKU IMPOR sebagai syarat utang dan kapital produktif masuk ke Indonesia
adalah PENGHINAAN BERKELANJUTAN terhadap klas buruh, rakyat dan bangsa
Indonesia secara keseluruhan.
Kebjakan dan regulasi
rezim paten dan royalti kapitalis monopoli internasional sangat menindas dan menghambat
penemuan dan penggunaan secara bebas pengetahuan dan mesin produksi baru secara
bebas oleh rakyat di
negeri setengah jajahan sebagai syarat pembebasan dirinya dan syarat
pembangunan industri nasional. Eksplorasi
dan eksploitasi serta pengiriman energi
dan mineral utama Indonesia ke luar negeri atas dasar perjanjian produksi dan
perdagangan yang timpang harus dihentikan. Indonesia kehilangan syarat
menciptakan industrialisasi sendiri karena praktek ini dan industri nasional
harus dibangun berdasarkan pada hasil produksi pertanian setelah adanya
landreform sejati.
Kaum tani di pedesaan
masih menggunakan bahu dan tangannya sebagai alat kerja utama. Mereka dijauhkan dari
sifat kemanusiaan yang seharusnya bekerja menggunakan alat yang dapat meringankan
penggunaan fisiknya sendiri secara langsung. Cangkul, linggis, penggali, sekop,
egrek dan dodos dalam perkebunan sawit, alat deres karet sangat tradisional,
alat olahan tanah yang sangat terbelakang, alat pembersihan gulma yang sangat
tidak manusiawi masih eksis dan dipergunakan sangat luas di pedesaan. Siapa
yang akan memproduksi alat kerja sederhana tetapi maju buat mereka saat ini ? Lima tahun pemerintah
JOKOWI membuktikan, jangankan membuat pengganti cangkul, justru menghina rakyat dan bangsa Indonesia sendiri dengan mengimpor cangkul dari
China.
3. Menuntut
perubahan fundamental atas impor kapital utang dan produktif berkedok menutup
defisit anggaran belanja negara. Defisit yang sengaja diciptakan dan melekat
pada sistem moneter dan fiskal imperialis. Impor kapital harus dihentikan,
pembentukan kapital dalam negeri harus dilakukan. Karena itu pembangunan
infrastruktur dan produksi harus berbasis pada tenaga kerja dan mobilisasi
kapital rakyat.
4. Perluasan
dan perdalaman pajak sebagaimana didikte oleh imperialis tidak boleh dilakukan
pada klas buruh dan kaum tani serta produser dan pedagang kecil-menengah
perkotaan serta kaum profesional. Pungutan pajak secara luas dan sangat tinggi
harus dikenakan atas ekspor dan impor barang dagangan dan uang.
5. Seluruh
perjanjian produksi, keuangan dan perdagangan serta jasa yang timpang yang
mencegah lahirnya industri nasional dan pembentukan kapital dalam negeri dengan
imperialis harus ditinjau ulang dan di batalkan.
Program Perjuangan Demokratis
Nasional Mendesak Di Lapangan Politik
1. Seluruh
dikte dan pembiayaan pembuatan kebijakan dan regulasi dalam rangka pembangunan
demokrasi palsu di Indonesia demi memuluskan Program Penyesuaian Struktural
(Structural Adjustment Program) untuk mendorong kebijakan neo-liberal IMF dan
Bank Dunia yang mengabdi pada kepentingan ekspor kapital imperialis harus
dihentikan.
2. Semua
operasi militer dan tindakan kepolisian termasuk di Papua dan penerapan operasi
konflik intensitas rendah (Low Intensity Conflict Operation) untuk memberangus
kebebasan pendapat dan berorganisasi, kebebasan dan hak rakyat berjuang
menentukan nasibnya sendiri termasuk membangun sistem baru yang lebih maju dan
adil hasil harus BERHENTI DIKRIMINALKAN. Pembangunan infrastruktur di pedalaman
dan penggunaan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (Conditional Cash
Transfer-CCT-atau di Indonesia Program Keluarga Harapan, BOS dan lainnya) harus
dihentikan disalah-gunakan untuk meredam aspirasi bebas rakyat dan memecah
belah antara segelintir orang yang bisa dibantu di pedesaan dengan mayoritas
rakyat yang tidak pernah memperoleh bantuan apapun.
3. Hak
untuk menyatakan pendapat dan berorganisasi serta berjuang harus betul-betul
dijamin tanpa inusiasi, tanpa intimidasi dan teror serta tanpa penambahan
syarat baru apapun demi melindungi kepentingan tuan tanah besar dan borjuasi
besar komprador serta pemerintah yang berkuasa. Semua upaya untuk menjadikan
pemerintah lokal dan aparatur sipil dan militer
sebagai perisai hidup kebijakan dan peraturan tingkat pusat melalui
operasi anti korupsi dan narkotikayang bertujuan untuk memperkuat kontrol kekuasaan
pusat atas kekayaan alam dan tenaga kerja di daerah-daerah HARUS DIHENTIKAN.
Pemerintah pusat harus mengambil tanggung-jawab atas penindasan dan penghisapan
yang terjadi di tingkal lokal.
4. Seluruh kebijakan
negara strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat dan bangsa sangat luas dan
berjangka panjang harus dibuat melalui penentuan pendapat umum secara bebas
atau plebisit nasional dan regional.
Program
Perjuangan Demokratis Nasional Mendesak Di Lapangan Kebudayaan
Rakyat Tertindas dan Terhisap
Indonesia bersatu menuntut kebudayaan yang sehat dan ilmiah, menghargai sama
pekerjaan fisik dalam produksi dan intelektual untuk memajukan produksi dan
ilmu pengetahuan. Kebudayaan harus bebas dari dominasi imperialis yang secara
sovinis meletakkan kebudayaan barat di atas seluruh kebudayaan bangsa dan
masyarakat lainnya. Kebudayaan
harus terus bergerak maju menciptakan sistem yang lebih adil dan mempromosikan
perdamaian abadi atas dasar kesamaan kedudukan ekonomi dan politik seluruh
bangsa dan rakyat Indonesia, seluruh bangsa-bangsa di dunia.
1. Sistem
pendidikan dasar dan menengah harus dibebaskan dari upaya menjauhkan anak-anak
dari kecintaannya pada kerja manual dan apalagi merendahkannya kerja
intelektual sekaligus. Dalam waktu bersamaan meninggikan kerja administratif
secara serampangan. Pendidikan bagi orang dewasa harus imbang bahkan lebih
mendesak dibandingkan dengan pendidikan bagi anak-anak. Pertentangan antara
pikiran dan tindakan anak-anak dengan orang tuanya akan semakin berat bila
pendidikan bagi orang dewasa tidak diutamakan. Orang dewasa menjadi ancaman dan
penghambat kemajuan fisik dan intelektual
anak serta segenap moralitasnya.
Pendidikan anak-anak
yang berkualitas dan membebaskan dengan mensyaratkan kemampuan keuangan
keluarga HARUS DIUBAH SECARA FUNDAMENTAL. Anak-anak di pedesaan berhak atas
kualitas guru, administrasi pendidikan, alat bantu pendidikan yang sama majunya
dengan yang lain. Anak-anak di sekolah swasta berhak atas kualitas guru,
administrasi pendidikan dan alat bantu pendidikan yang sama dengan
sekolah-sekolah negara. Anak-anak sekolah harus ditempatkan dengan biaya negara
di sekolah terbaik terdekat yang ada, termasuk biaya para orang tua untuk
berkunjung secara reguler.
Pendidikan harus
memperhatikan pengembangan dan penguatan fisik anak-anak.
Pendidikan harus
mengutamakan pendidikan sejarah yang sebenarnya tentang perjuangan peradaban
rakyat Indonesia yang sudah lahir dalam waktu lama. Tentang kekayaan alam dan
tenaga Indonesia yang berlimpah yang lebih dari cukup untuk membebaskan bangsa
dan rakyat akan tetapi berada dibawah kontrol imperialis dan dimanfaatkan untuk
kepentingannya dan kepentingan segelintir klas yang berkuasa. Tentang adanya
sistem baru yang dapat dibangun yang jauh lebih adil, maju dan menghidupi seluruh
rakyat serta menjamin perdamaian yang lebih abadi daripada sistem setengah
jajahan dan setengah feodal, maupun kapitalisme yang telah terbukti tidak adil,
terbelakang dan menghancurkan kemanusiaan.
Adalah
hak bagi seluruh rakyat untuk mengakses pengetahuan dan tekonologi tinggi untuk
kepentingan bangsa dan rakyat sendiri bukan untuk memperkenalkan dan menjadi
tenaga kerja sukarela, tenaga pemasaran gratis bagi produk teknologi tinggi dan
pengetahuan imperialisme di Indonesia. Hak rakyat untuk
membuat usaha berbasis internet untuk kepentingan rakyat dan bangsanya, bukan
seperti sekarang mengabdi sepenuhnya pada imperialis dan menjadikan dirinya
pelayan dan sekarelawan bahkan pekerja gratisan imperialis.
2. Adalah
hak bagi rakyat untuk memperoleh pengetahuan dan mempraktekkan cara hidup yang
sehat, bersih dan higienis.
Pemerintah tidak bisa memberi beban bagi setiap individual dan keluarga untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya atas nutrisi dan gizi yang cukup terutama bagi
anak-anak, pekerja fisik dan orang lanjut usia. Seluruh jaminan kesehatan,
jaminan pensiun dan hari tua harus murah dan tidak memakan proporsi upah dan
tidak dalam rangka eksploitasi sistem keuangan imperialis dan kepentingan
fiskal negara dan kepentingan para kapitalis birokrat.
3. Bukan
tanggung-jawab ekslusif setiap keluarga untuk mengasuh anak-anak dan orang tua
lanjut usia apalagi keluarga yang memiliki pendapatan dan upah terbatas, baik
di pedesaan maupun di perkotaan. Negara tidak boleh lepas tangan dan membiarkan
mata rantai kemiskinan dan tenaga tidak produktif karena menjalankan kerja
pengasuhan anak-anak dan orang tua lanjut usia sebagai “kewajiban” orang tua
pada anak-anak dan atau kewajiban anak-anak pada orang tua, sementara negara
menjadikan dirinya seolah-olah penengah setiap masalah dalam keluarga.
4. Olahraga
dan kesenian harus menjadi tradisi masyarakat dan bangsa yang sehat.
Komersialisasi olahraga dan kesenian telah berada pada tingkatan ekstrem dan
sangat merusak. Kompetisi untuk kepentingan kapital dan pengembangannya sangat
merusak kerja fisik dan mental atlet dan rakyat secara luas. Olahraga dan
kesenian harus dihentikan menjadi bisnis dan kompetisi dalam rangka
pengembangan bagi yang segelintir orang dan diperjuangkan menjadi tradisi,
rutinitas masyarakat dan bangsa yang sehat dan maju.
Olahraga ekstrem yang
merusak fisik dan kesenian vulgar dan sensual yang merusak
mental-intelektualitas harus ditentang.
5. Kaum
tani dipedesaan dan kaum buruh di perkotaan serta para pekerja setengah
proletariat harus dapat menjangkau buku, majalah dan koran, lagu dan material
kesusasteraan.
Para kaum intelektual di perkotaan harus membiasakan dirinya pekerjaan fisik
dalam produksi dan tidak merendahkan pekerjaan fisik.
Jakarta, 20 Oktober 2019
Front
Perjuangan Rakyat
AGRA, GSBI, PEMBARU-INDONESIA, SERUNI, FMN, KABAR-BUMI, INDIES, SDMN, ILPS
INDONESIA, dan INDIVIDUAL PROGRESIF INDONESIA
0 komentar:
Posting Komentar