Headlines News :
Home » , , » SUMPAH PEMUDA ke-91 : PEMUDA MAHASISWA BERJUANG BERSAMA RAKYAT TERTINDAS, REBUT KEMERDEKAAN DAN DEMOKRASI SEJATI

SUMPAH PEMUDA ke-91 : PEMUDA MAHASISWA BERJUANG BERSAMA RAKYAT TERTINDAS, REBUT KEMERDEKAAN DAN DEMOKRASI SEJATI

Written By PP FMN on Senin, 28 Oktober 2019 | 07.36



LAWAN REZIM ANTI RAKYAT JOKOWI-MA’ARUF AMIN

Sumpah Pemuda merupakan momentum bersejarah bagi perkembangan perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan kolonialisme yang menghisap dan menindas. 28 Oktober 1928 merupakan tonggak maju bagi pergerakan nasional di Indonesia. Pada waktu itu, Pemuda menghimpun diri dalam Kongres Pemuda II demi menyatukan, memperteguh pendirian dan sikapnya atas perjuangan melawan kolonialisme. Di tengah situasi tersebut dideklarasikanlah Sumpah untuk selalu setia mengabdi pada tanah air dan melawan segala bentuk penjajahan.
Sejarah gerakan dan kontribusi pemuda bagi perjuangan rakyat Indonesia memiliki catatan panjang. Pemuda merupakan kelompok yang terus mempelopori kelahiran berbagai organisasi pada masa itu dan terlibat aktif dalam perjuangan bersenjata melawan kolonialisme. Hal tersebut merupakan buah dari tempaan panjang perjuangan rakyat. Sehingga, pemuda dan kaum terpelajar Indonesia memahami kedudukan dan peranannya sebagai tenaga pendorong bagi perubahan.
Pasca 1928, pemuda di Indonesia tetap aktif dalam perjuangan, seperti mendesak Golongan Tua untuk memproklamirkan kemerdekan Indonesia. Pada era Orde Baru, Pemuda Mahasiswa terus mengambil sikap kritis dan berlawan. Di tengah situasi rezim fasis soeharto, pemuda mahasiswa tetap konsisten membangun gerakan dan berjuang. Hasilnya adalah pada tahun 1998 yang mampu menumbangkan rezim fasis Soeharto melalui Gerakan Demokratis 98. Begitu pula pada masa pemerintahan Jokowi, pemuda mahasiswa kembali menunjukan persatuan dan perjuangannya, melalui aksi-aksi demonstrasi di berbagai kampus dan daerah untuk melawan setiap kebijakan pemerintah yang anti terhadap rakyat dan anti demokrasi. Di sisi yang lain, pemuda Indonesia juga terus mendapatkan penindasan secara masif. Hak-hak demokratis pemuda tetap tidak terpenuhi. Melalui pemerintahan Jokowi pada periode pertama, pemuda di berbagai sektor terus dihisap untuk kepentingan imperialis, borjuasi besar komparador dan tuan tanah besar.
Saat ini, rezim Jokowi telah memasuki periode kedua, namun kondisi rakyat justru semakin buruk dan hidup miskin. Pertentangan antar kubu klas penguasa berdamai di bawah ketiak imperialis AS untuk menindas rakyat dengan semakin brutal. Sebutan bahwa Jokowi adalah rezim boneka dan anti rakyat tidak dapat terbantah dan ditutup-tutupi lagi. Pada periode pertama, Jokowi sukses menerapkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang merupakan implementasi paling bar-bar dari skema neoliberal dan dikte imperialis AS. Kini, Jokowi-Ma’ruf Amin akan menerapkan berbagai kebijakan dan perundang-undangan anti rakyat, dan deregulasi perundang-undangan (omnibus law) untuk memastikan kelancaran investasi korporasi imperialis dan tuan tanah besar untuk melayani pasar ekspor komoditas.
Selaras dengan tujuan tersebut, Jokowi menyusun Kabinet Indonesia Maju dengan orang-orang yang meski tidak kompeten dibidangnya, namun siap dan berpengalaman melayani kepentingan imperialis secara langsung. Dengan alasan keamanan dan stabilitas nasional, kabinet Jokowi mempercayakan personil dengan latar Polisi dan Militer untuk menangan urusan-urusan sipil. Sebut saja Luhut B Panjaitan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, dr. Terawan Menteri Kesehatan, Fachrul Razi Menteri Agama, ditambah Moeldoko yang tetap menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Mereka semua dipercaya sebagai untuk menjamin dan menguatkan kontrol politik terpusat di tangan 1 orang, sekaligus sebagai garda yang efektif menghadang perjuangan rakyat yang terus tumbuh dan meluas. Ini adalah salah karakter kuat fasisme dalam rezim boneka yang tidak saja terjadi di Indonesia tetapi juga di negeri-negeri lainnya yang saat ini menentang dominasi imperialisme AS. 
Selain itu, kabinet Jokowi juga berisikan orang-orang yang telah terhubung langsung dengan kepentingan imperialis dan paham bagaimana memudahkan investasi korporasi dan institusi kapital finansial. Hal tersebut dapat dilihat dari penetapan Erik Tohir sebagai Menteri BUMN, Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk mempertahankan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang telah terbukti sebagai operator pemulus masuknya utang luar negeri ke Indonesia. Posisi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju menjelaskan bahwa Jokowi akan betul-betul menyingkirkan seluruh penghambat investasi asing masuk ke Indonesia, menekan perjuangan rakyat, hingga mengintensifkan skema neoliberal di Indonesia.
Secara khusus, penetapan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga membawahi urusan pendidikan tinggi adalah pukulan bagi pemuda mahasiswa Indonesia. Dia adalah pengusaha besar dengan korporasi Gojek (status perusahaan Penanaman Modal Asing/PMA) yang terhubung langsung dengan perusahaan imperialis seperti Google Corp., Allianz Strategic Investment, dan Rakuten Europe SHRL. Begitu juga dengan membangun kerjasama dengan Sinar Mas Group untuk memperkuat kapital keuangannya, dan kerjasama dengan ASTRA untuk melancarkan bisnis kendaraan bermotor di tengah krisis over produksi industri otomotif. Merupakan sebuah latar belakang yang tidak memiliki kompetensi sama sekali untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Dengan perannya, dunia pendidikan justru akan semakin dikuatkan dengan ilusi pengembangan teknologi, wirausaha, dan pengembangan sumber daya manusia yang tidak relevan dengan kemajuan rakyat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan terus mendorong program vokasional untuk dikembangkan demi menopang kebutuhan tenaga kerja murah untuk perusahaan milik imperialis dan borjuasi besar di Indonesia. 


Pemuda di pedesaan semakin dihadapkan dengan praktik monopoli dan perampasan tanah yang semakin mempertajam kemiskinan. Di sektor perkebunan dan pertambangan telah menguasai tanah mencapai 41,87 juta ha. Perkebunan sawit yang hanya dikuasai oleh 25 tuan tanah besar swasta, telah mendapatkan izin HGU sudah mencapai 29 juta ha, di mana 13 juta ha diantaranya sudah ditanami sawit. Jumlah tersebut belum termasuk luas lahan perkebunan yang dikuasai oleh Negara. Sedangkan untuk kawasan hutan, terdapat 531 konsesi hutan skala besar yang diberikan diatas lahan seluas 35,8 juta ha. Negara juga menjelma sebagai tuan tanah dengan menjalankan praktik monopoli tanah (peguasaan dan pemilikan) skala luas. Di Jawa, Perhutani menguasai tanah seluas 2.426.445 hektar atau sebanding dengan 19% luas daratan pulau Jawa. Melalui 51 Taman Nasional, negara menguasai tanah seluas 16 juta hektar. Sedangkan 56% petani di Indonesia memiliki tanah kurang dari 0,5 hektar. Monopoli dan perampasan tanah telah menyebabkan penghidupan kaum tani semakin merosot. Pemuda sebagai tenaga produktif yang melimpah di pedesaan kandas begitu saja karena kaum tani tidak memiliki lahan pertanian yang cukup, lapangan pekerjaan di desa hilang ditelan monopoli tanah.
Kondisi ini juga menjadi gambaran praktik pertanian terbelakang monopoli tanah dalam sistem setengah jajahan yang dijalankan berbagai perusahaan skala besar dan menjadi akar masalah kebakaran hutan dan asap di Indonesia. Sistem ini terus dipertahankan oleh rezim Jokowi dan mengabaikan keselamatan rakyat akibat bencana asap tiap tahun. Tahun 2019, ada sekitar 857.756 hektar hutan dan lahan terbakar di Sumatera dan Kalimantan (630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar lahan gambut). Rakyat yang menjadi korban Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) mencapai sekitar 1 juta orang dan puluhan juta rakyat semakin menderita karena tak bisa melanjutkan aktivitas ekonomi dan sosial. Mayoritas korban yang paling dirugikan adalah kaum tani, buruh, perempuan dan anak-anak. Bukannya serius menangani dan menyelamatkan korban dan menangkap pemilik perusahaan pelaku pembakar hutan, rezim Jokowi justru lebih serius mengkambing hitamkan kaum tani yang dituduh sebagai pelaku utama pembakar hutan dan penyebab bencana asap. Korporasi pembakar lahan terus dibiarkan beroperasi, diberikan izin baru untuk memperluas lahan, dan pemiliknya tidak ada yang ditangkap. Sedangkan, kaum tani yang menjadi korban asap justru ditangkap dan dikriminalisasi. Tercatat sekitar 179 orang yang mayoritas adalah petani kecil dan penggarap di Sumatera dan Kalimantan yang telah ditangkap dan menjalani proses hukum.   
Di perkotaan, rezim Jokowi juga semakin memperdalam penghisapan dan tindasan terhadap pemuda di sektor buruh. Selain kebijakan PP 78/2015 yang merampas upah secara sistematis. Imperialis AS melalui Bank Dunia mendesak rezim Jokowi untuk semakin memantapkan skema fleksibilitas tenaga kerja. Imperialis menginginkan adanya aturan yang lebih fleksibel dalam hal pemutusan hubungan kerja dan pembayaran pesangon, kontrak jangka pendek dan implikasinya demi pembangunan ala imperialis. Hasilnya adalah rencana revisi undang-undang ketenagakerjaan yang akan semakin memerosotkan kehidupan klas buruh. Ditambah dengan kenaikan 100% iuran BPJS, di mana klas buruh sebagai pengguna BPJS terbesar akan semakin terhisap karena rampasan melalui iuran tersebut.
Pemuda dan mahasiswa juga terus diilusi dengan program enterpreneur dan usaha kecil-menengah. Ilusi tersebut adalah ekspresi dari kegagalan pemerintah dalam memastikan lapangan pekerjaan bagi rakyat, khususnya pemuda di Indonesia. Paket Kebijakan Ekonomi justru berimbas pada kehancuran usaha kecil dan menengah dari rakyat. Pelayanan prima yang diberikan kepada borjuasi besar komprador berkebalikan dengan pemangkasan terus menerus subsidi rakyat. UMKM meskipun diberikan kemudahan dalam pemberian pinjaman dengan bunga yang relatif rendah tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar milik imperialis dan borjuasi besar komperador. Konsekuensi dari situasi ini adalah PHK masal karena semakin banyaknya perusahaan yang bangkrut, dipaksa gulung tikar, diambil alih oleh perusahaan raksasa, rakyat Indonesia akan terus dipaksa bekerja menjadi buruh di perusahaan-perusahaan asing milik imperialis dan borjuasi besar komperador dengan upah murah akibat semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Atau menjadi penganggur dan menjadi korban kebudayaan kontra produktif yang menghancurkan masa depan pemuda Indonesia.
Masa depan pemuda Indonesia semakin suram di bawah kekuasaan rezim Jokowi. Pendidikan semakin sulit dijangkau oleh seluruh rakyat. Hal ini terlihat dari semakin mengakarnya liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Dampaknya tentu sangat jelas akses pendidikan khususnya bagi keluarga buruh dan tani menjadi semakin sulit karena biaya pendidikan semakin mahal. Di tahun 2017, Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia tahun 2019 adalah 8,5 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk Indonesia hanya mampu sekolah sampai dengan jenjang pendidikan menengah pertama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidaklah dapat diakses oleh seluruh rakyat.
Situasi ini semakin dipertegas dengan angka dari 63,82 juta orang pemuda di Indonesia. Justru aksesibilitas pemuda terhadap pendidikan di Indonesia sangatlah sulit. Secara umum, pendidikan tertinggi pemuda mayoritas tamatan SMA/sederajat sebesar 36,89 persen dan tamat SMP/sederajat sebesar 32,18 persen. Untuk tamatan pendidikan tinggi, hanya 9,71 % pemuda yang mampu menamatkan pendidikan tinggi. Bahkan pada tahun 2018, dari total lulusan SMA/sederajat  yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi negeri maupun swasta hanya 34%.
Krisis ekonomi dan politik yang semakin akut serta meningginya tingkat ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi dihadapi dengan cara-cara kekerasan dan anti demokrasi. Jokowi adalah rezim yang anti demokrasi bahkan lebih buruk dari rezim-rezim sebelumnya pasca reformasi. Aturan perundang-undangan seperti UU KPK, RKUHP, UU Ormas, UU ITE dan lainnya adalah contoh nyata bagaimana kebijakan pemerintah sangat berorientasi untuk merampas ruang demokrasi rakyat. Begitu juga melalui aparat kepolisian dan militernya yang terus melakukan pelarangan aksi demonstrasi, teror dan intimidasi terhadap perjuangan rakyat. Contoh terdekatnya adalah saat pemerintah merespon aksi demonstrasi mahasiswa dan pelajar dengan kekerasan, penangkapan ribuan orang, hingga menjatuhkan lima orang korban jiwa akibat ditembak dan kekerasan yang dilakukan aparat.
Kekerasan, teror, intimidasi dan upaya pecah belah rakyat juga terus terjadi. Di kalangan klas buruh misalnya, dengan politik kapitulasionis dari dua pemimpin serikat buruh besar di Indonesia (Said Iqbal/KSPI dan Andi Gani/KSPSI) pemerintah mencoba mencari dukungan dari klas buruh. Namun hal itu tidak akan terjadi, meskipun pimpinannya menjilat dan berada di bawah ketiak pemerintah, klas buruh Indonesia akan tetap teguh untuk berlawan pada setiap kebijakan rezim Jokowi. Ilusi dan pecah belah kaum tani pun terjadi melalui program reforma agraria palsunya. Pemerintahan Jokowi membagi-bagi sertifikat untuk mengilusi problem dasar dari kaum tani. Memaksa kaum tani seolah dapat hidup berdampingan dengan tuan tanah besar. Sedangkan di kalangan mahasiswa pun demikian, berbagai organisasi mahasiswa dibuat bungkam oleh politik pecah belah Jokowi, bahkan diantaranya banyak yang melarang anggotaya untuk terlibat aksi, mendukung korupsi hingga memuja muji pemerintah. Sungguh cerminan pimpinan organisasi mahasiswa yang terbelakang.
Sementara itu, kebijakan politik-militer pemerintah di Papua terus memperburuk keadaan, menambah jumlah korban kekerasan, dan perpecahan dikalangan rakyat. Pengiriman militer ke Papua adalah ekspresi nyata dari rezim fasis. Kini rakyat Papua tidak dapat hidup damai, hari-harinya diisi dengan teror, intimidasi dan upaya adu domba dari pemerintah. Tidak ada jalan lain bagi masalah di Papua selain digunakannya hak untuk menentukan nasib sendiri secara mandiri dan berdaulat. Hanya dengan itu jalan keluar terbaik rakyat Papua dapat diraih.
Atas dasar itu, pada momentum Sumpah Pemuda ini Front Mahasiswa Nasional menyatakan sikap untuk melawan seluruh kebijakan dan tindakan rezim Jokowi yang Anti terhadap pemuda dan rakyat Indonesia, serta kami juga menuntut:
  1. Pemerintahan Jokowi-Ma’aruf harus bertanggung jawab terhadap masalah KARHUTLA, Padamkan Api, Rawat Korban Asap, dan berikan jaminan pelayanan kesehatan gratis bagi korban asap! Tangkap dan Penjarakan Pemilik Perusahaan pembakar lahan!
  2. Berikan Jaminan akses pendidikan tinggi kepada pemuda dari keluarga buruh dan tani!
  3. Hentikan Pemberangusan dan Pembatasan ruang demokrasi di kampus! Usut dan Tangkap Pelaku Pembunuhan Mahasiswa dan Pelajar dalam aksi demonstrasi!
  4. Cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan, Berikan jaminan lapangan pekerjaan yang layak bagi pemuda dan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya!
  5. Batalkan rencana kenaikan iuran BPJS serta seluruh aturan perundang-undangan yang anti rakyat!
  6. Hentikan kekerasan, diskriminasi, teror dan operasi militer di Papua! Berikan kebebasan bagi rakyat di Papua dalam hak menentukan nasib sendiri!
  7. Laksanakan segera Landreform sejati dan bangun industri nasional yang mandiri!
  8. Wujudkan sistem pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat!
Pada kesempatan ini kami juga menyerukan kepada seluruh pemuda mahasiswa di Indonesia untuk memperkuat persatuan dan memajukan perjuangan melawan seluruh kebijakan rezim anti rakyat Jokowi-Ma'aruf.
 
Jakarta,  28 Oktober 2019
 
Hormat Kami,
Pimpinan Pusat
Front Mahasiswa Nasional
 
 
Symphati Dimas R
(Ketua Umum)
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger