Headlines News :
Home » , , » Kampanye OBR 2020 dan Penolakan Terhadap Omnibus Law, FMN : Bukan Tarian Biasa, Tapi Metode Berlawan!

Kampanye OBR 2020 dan Penolakan Terhadap Omnibus Law, FMN : Bukan Tarian Biasa, Tapi Metode Berlawan!

Written By PP FMN on Sabtu, 15 Februari 2020 | 07.58

One Billion Rising collaboration SERUNI and GSBI
Jakarta, February 15th 2020
Taman Aspirasi (in front of Presidential Palace)
Women rising against Omnibus Law!!
Women rising for Climate Justice!!
Rise! Resist! Unite!


“Hentikan Kekerasan dan Tolak Omnibus Law”

Massa aksi berkumpul di Taman Aspirasi (Depan Istana Negara) bertujuan untuk melakukan kampanye internasional One Billion Rising (OBR). Kampanye tersebut diselenggarakan oleh Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI). OBR adalah gerakan mengajak perempuan di berbagai negara untuk melakukan demonstrasi, menyatakan sikap anti-kekerasan pada perempuan, dengan cara yang unik, yaitu melalui TARIAN.

Kekerasan yang dirasakan kaum perempuan bukan hanya sebatas kekerasan seksual, tetapi kaum perempuan juga mengalami kekerasan ekonomi akibat kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap kaum perempuan. Di bawah budaya feodal patriarkal,  kaum perempuan sudah mengalami tindasan dan diskriminasi, serta berbagai macam tindak kekerasan. Pergantian rezim dari kekuasaan Soeharto sampai dua periode kepemimpinan Jokowi tidak ada perubahan mendasar yang dirasakan kaum perempuan baik dari segi ekonomi maupun politik. 

Di bawah kepemimpinan Jokowi – Maaruf Amin, kehidupan rakyat semakin terpuruk sebagai akibat dari kebijakan-kebijakannya yang anti rakyat dan berdampak terhadap kaum perempuan.

Kenaikan upah buruh yang berkisar antara 8-10%, ketidakpastian pekerjaan, kenaikan harga bahan pokok, membuat kehidupan kaum perempuan semakin terjepit dalam kemiskinan. 

Di sisi lain negara juga tidak memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, angka pelecehan seksual dan kekerasan masih sangat tinggi, dalam catatan Komnas Perempuan pada bulan Maret 2019 terjadi kenaikan sebesar 14% atau 406.178 kasus dimana pelecehan seksual masih menjadi kasus yang angkanya cukup tinggi. 71% atau 9.637 adalah kasus KKDRT. 

Angka-angka di atas menunjukan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi perlindungan bagi perempuan masih sangat rendah. Kekerasan dan diskriminasi lain yang juga dirasakan oleh kaum perempuan adalah kekerasan ekonomi dan  politik. 

Seperti rencana Jokowi untuk merampingkan aturan perundang-undangan (Omnimbus Law), yang salah satunya adalah mengeluarkan RUU Cipta Kerja, Perpajakan, Farmasi dan lainnya.


RUU Cipta Kerja apabila disahkan akan sangat merugikan rakyat, khususnya buruh perempuan akan merasakan dampak secara langsung. Dalam UU 13/2003 yang sudah dicantumkan pasal-pasal mengenai hak perempuan, namun itu masih belum memenuhi syarat untuk disebut layak. Pelanggaran atas hak-hak normatif buruh perempuan masih terjadi, sistem kerja kontrak yang semakin luas cakupannya, bekerja dengan sistem target, jam kerja yang panjang, fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang belum memadai, kekerasan dari atasan, pelecehan seksual, dll masih terus terjadi karena tidak tegasnya pemerintah dalam menegakkan aturan. Semua derita perempuan buruh akan semakin dalam dengan hadirnya RUU Cipta Kerja.

Diskriminasi upah, fleksibilitas upah dan jam kerja. Penghilangan hak dasar buruh perempuan seperti cuti melahirkan, cuti haid, cuti keguguran sampai cuti nikah adalah bentuk eksploitasi terhadap buruh perempuan . Buruh disektor manufaktur terutama sektor alas kaki, garmen dan industri tekstil akan merasakan dampaknya karena sektor manufaktur adalah sektor yang paling gencar menuntut percepatan investasi di Indonesia dan menuntut perubahan ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Dengan aturan dan skema tersebut pengusaha diberikan kewenangan dalam mengatur kelenturan upah dan jam kerja. Dengan kelenturan jam kerja maka akan berdampak dengan upah. Upah per jam akan berdampak dengan target, untuk menghindari mendapat upah rendah maka jam kerja dan target akan semakin tinggi.

Dampak-dampak di atas semakin memperjelas sikap pemerintah bahwa untuk menarik sebanyak mungkin investor, yang dikorbankan adalah hak dasar rakyat.

Dalam kampanye ini, FMN turut bersolidaritas dan terlibat penuh dalam aktivitas kampanye yang dilakukan. Bagi FMN, OBR bukan sekedar tarian biasa, namun itu adalah simbol atau metode perlawanan rakyat, khususnya perempuan dalam menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sampai saat ini, perempuan selalu menjadi manusia kedua dibawah laki-laki dan selalu mendapat pelakuan berbeda atau selalu didiskriminasikan di dunia ini. Di sektor perburuhan, perempuan mendapatkan upah lebih rendah dari pada laki-laki. Di sktor tani, perempuan semakin di jauhkan dari alat produksi yaitu tanah dengan semakin massifnya perampasan tanah yang terjadi di desa-desa. Di institusi pendidikan terkhusus pendidikan tinggi, budaya feodal patriarkal kerap dimanfaatkan berbagai pihak untuk melecehkan, mengambil keuntungan, dan membenarkan kekerasan seksual terjadi. Kejadian-kejadian di atas masih sering kali terjadi sampai saat ini, menunjukkan bahwa sampai saat ini perempuan sama sekali tidak pernah terlepas dari penindasan dan penghisapan. Semua itu tidak terlepas karena masih bercokolnya system Setengah Feodal di Indonesia. Sehingga tidak ada jalan lain bagi kaum perempuan selain terlibat aktif dlm perjuangan klas yang sengit. Bersama organisasi rakyat yg militan dan progresif untuk pembebasan nasional. Menghancurkan feodalisme di pedesaan sebagai syarat mutlak untuk menghancurkan dominasi imperialis di Indonesia.


Terkait RUU Cipta Kerja, FMN secara tegas menyampaikan bahwa lahirnya aturan tersebut merupakan upaya Rezim Jokowi untuk memaksimalkan Paket Kebijakan Ekonomi 16 Jilid yang dia keluarkan pada priode pertamanya. Ini merupakan upaya untuk menjalankan dikte Imperialisme AS, menarik investasi sebanyak-banyaknya dengan semakin meningkatkan fleksibelitas perburuhan yang ada di Indonesia. Hal tersebut hanya akan semakin memuluskan tindasan Imperialisme AS di Indonesia. Ini adalah bentuk kesetiaan Rezim Boneka Jokowi-MA, melahirkan kebijakan yang berpihak pada borjuasi besar dan tuan tanah, sama sekali bukan untuk rakyat. 

Apa dampaknya bagi Mahasiswa ? dengan RUU Cipta Kerja, masa depan pemuda mahasiswa akan semakin suram karena system ketenagakerjaan yang fleksibel tanpa adanya jaminan dan kepastian. Dalam kesempatan ini, FMN juga menyampaikan kecaman kepada kampus serta guru besar dan dosen, yang tidak berpihak kepada klas buruh dan kaum tani bahkan rakyat secara umum. Dengan terus mengeluarkan naskah akademik atau riset yang akan semakin memassifkan perampasan upah bagi buruh dan perampasan tanah bagi kaum tani.

Adapun tuntutan dalam kampanye tersebut adalah : 

  1. Negara harus menjamin keamanan dan keadilan terhadap perempuan serta menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan;
  2. Meminta DPR RI untuk tidak mensahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 
  3. Segera menurunkan iuran premi BPJS Kesehatan semua kelas serta pungutan lainnya yang memberatkan rakyat; 
  4. Jalankan segera Land Reform Sejati & Industrialisasi Nasional sebagai syarat Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi dan politik terlepas dari utang dan invetasi dalam membangun negeri.
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger