Headlines News :
Home » » FMN : Omnibus Law Cipta Kerja Bencana Bagi Rakyat Indonesia!

FMN : Omnibus Law Cipta Kerja Bencana Bagi Rakyat Indonesia!

Written By PP FMN on Senin, 09 Maret 2020 | 07.30



Perkuat Persatuan Rakyat dan Majukan Perjuangan untuk Mewujudkan Reforma Agraria Sejati dan Industri Nasional

Disusun oleh: Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional


Pendahuluan

Pemerintahan Jokowi kembali meramu kebijakan baru untuk mengintensifkan penindasan dan penghisapannya terhadap rakyat. Tidak puas dengan 16 Paket Kebijakan Ekonomi pada peridoe pertamanya berkuasa, kini Jokowi akan mengeluarkan kebijakan dengan skema Omnibus Law. Omnibus Law adalah penyederhanaan aturan/undang-undang dengan menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu sehingga melahirkan undang-undang payung yang akan mengatur secara menyeluruh dan memiliki kekuatan terhadap aturan lain. Salah satu yang saat ini diprioritaskan untuk segera terbit adalah RUU Cipta Kerja. Pemerintah menargetkan 100 hari untuk pengesahannya.

Omnibus Law Cipta Kerja akan merampingkan 82 Undang – undang yang terdiri dari  1.194 pasal dan akan meliputi 10 ruang lingkup yang akan diatur: 1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, 2) Ketenagakerjaan, 3) Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMK-M serta perkoperasiaan, 4) Kemudahan Berusaha, 5) Dukungan riset dan inovasi, 6) Pengadaan lahan, 7) Kawasan Ekonomi, 8) Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, 9) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan 10) Pengenaan sanksi. Pengaturan yang begitu komprehensif ini merupakan keberlanjutan dari implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi. Pemerintah berkeinginan untuk menggenjot ekonomi Indonesia melalui derasnya investasi dan utang yang masuk ke Indonesia. Berbagai kemudahan bisnis dan investasi serta insentif lainnya akan diberikan pemerintah untuk melayani kepentingan imperialis. Borjuasi besar komprador dan tuan tanah akan dengan senang hati mendukung mati-matian kebijakan tersebut. Karena akan memberikan suntikan vitamin berupa kapital yang bersumber dari imperialis bagi keberlangsungan bisnis mereka.

Bagi rakyat Indonesia, berbagai retorika dan dalih yang menyelimuti RUU Cipta Kerja hanyalah upaya untuk membodohi rakyat. Semua hanya omong kosong dan janji murahan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Motif sesungguhnya yakni imperialisme, khususnya Amerika Serikat yang tidak puas dengan pelayanan dari rezim boneka Jokowi pada periode pertamanya. Mereka menginginkan Indonesia yang semakin lapuk ini untuk terus memperlebar pintu demi masuknya impor kapital berupa utang dan investasi. Agar dapat lebih intensif dan besar-besaran dalam merampok kekayaan alam, merampas upah rakyat, dan menjadikan Indonesia sebagai sasaran barang produksi milik imperialis.



Omnibus Law Cipta Kerja: Implementasi Bar-bar Skema Neoliberalisme oleh Rezim Jokowi          

Sejak masa kekuasaan rezim fasis Soeharto, Indonesia menjadi negeri yang terus didominasi oleh imperialisme. Investasi dan utang terus menjadi andalan dan jalan keluar satu-satunya untuk menggerakan roda perekonomian dan pembangunan dalam negeri. Hal tersebut bahkan semakin vulgar dilanjutkan oleh rezim Jokowi saat ini.

Kebijakan Indonesia yang selalu menggantungkan ekspor kapital asing mengakibatkan utang luar negeri yang makin membengkak pasca krisis 1997-1998, terutama masa SBY dan Jokowi. Data yang disampaikan dalam buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) bulan Agustus 2018 menjelaskan posisi utang luar negeri Indonesia yang semakin parah akibat mengekor politik dari IMF dan Bank Dunia selama ini. Pada tahun 2010, total utang luar negeri Indonesia berdasarkan kreditor (negara pemberi pinjaman dan organisasi internasional) adalah sebesar $ 202,413 miliar. Pada saat ini utang Indonesia mencapai Rp 5.199 triliun dengan kurs Rp 14.620 per dolar AS. Dari seluruh total utang luar negeri tersebut, total utang luar negeri yang berasal dari Bank Dunia (IBRD) adalah sebesar $ 16,862 miliar. Sementara total utang luar negeri yang berasal dari IMF adalah sebesar $ 2,782 miliar. Pinjaman terbaru rezim Joko Widodo (Jokowi) dari World Bank adalah pada Juni 2018 sebesar US$ 200 juta untuk program reforma agraria.

Jika UU Cipta Kerja diterbitkan, Indonesia akan semakin mempertahankan statusnya sebagai negeri setengah jajahan setengah feodal, penghasil bahan mentah pertanian dan pertambangan untuk diekspor, sementara kebutuhan dalam negeri dipenuhi dengan cara impor. Tidak cukup dengan mempertahankan kebijakan upah murah melalui aturan yang sudah ada, rezim Jokowi ingin menghisap rakyat lebih dalam lagi. Kelimpahan pengangguran dipelihara sehingga kapitalis monopoli dapat mengeruk super profit dan mengintensifkan perampokan produk lebih (surplus produk) dari kaum tani di perdesaan. Upah diatur hanya sebatas untuk menjaga kestabilan pasar komoditas yang terus mengalami over produksi. Sedangkan harga pemenuhan kebutuhan hidup buruh terus meningkat karena bukaan kran impor dan permainan harga, itu menyebabkan perampasan upah buruh menjadi berlipat.

RUU Cipta Kerja merupakan kebijakan rezim Jokowi yang akan semakin memberikan kemudahan bagi investasi asing milik imperialis dengan memangkas aturan yang menghambat. Termasuk di dalamnya sistem ketenagakerjaan, impor, hingga pengadaan lahan. Hal tersebut semata-mata bertujuan agar seluruh kepentingan imperialis untuk membanjiri Indonesia dengan ekspor kapital dan barang dapat semakin leluasa.

Melalui RUU Cipta Kerja, pemerintah akan terus memudahkan fasilitas bagi investasi, mempertahankan fleksibilitas tenaga kerja dengan upah rendah, perlindungan maksimum industri dengan status sebagai obyek vital nasional, serta fasilitas infrastruktur.

Dengan adanya RUU Cipta Kerja maka kontrol kapitalisme monopoli semakin menentukan orientasi pembangunan ke seluruh aspek kehidupan. Melalui pemerintahan Jokowi, imperialis akan terus mengontrol masalah agraria, ketenagakerjaan, migrasi, pendidikan, kesehatan. Salah satu perhatian mereka adalah penyelematan industri keuangan dan perbankan disaat produksi mengalami stagnasi dan kemunduran. Industri keuangan dan perbankan merupakan saluran utama surplus kapital untuk mengeruk mengumpulkan super profit dari berbagai negeri melalui investasi. Mereka berusaha mengalirkan utang dan kredit secara cepat meluas di masyarakat sampai perdesaan. Rakyat dimana-mana berada dalam jebakan kredit, mulai dari kartu kredit dan pembiayaan konsumsi di perkotaan hingga utang dan pembiayaan untuk produksi pertanian di pedesaan.
Kapital milik imperialis tidak lagi sekedar berada di Bank. Mereka juga digerakkan dalam lembaga-lembaga keuangan seperti perusahaan reksadana (mutual fund), pengelolaan dana pensiun maupun investasi. Hal itu menjadikan kepemilikan aset (ekuisitas), seperti perusahaan, dapat mudah berpindah bahkan oleh pihak ketiga yang sama sekali tidak terhubung dengan perusahaan tersebut di pasar modal.
Menghancurkan Kehidupan Rakyat dan Menghambat Kemajuan Pemuda

RUU Cipta Kerja menjadi bukti pemerintahan Jokowi adalah pelayan setia kepentingan imperialis AS. Melalui Bank Dunia, imperialis AS mendesak seluruh negara sekutu dan bonekanya untuk meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja. Dengan tujuan untuk beroperasinya aturan fleksibel mengenai pemutusan hubungan kerja dan pembayaran upah, kontrak jangka pendek demi mewujudkan pembangunan nasional versi mereka. Hal itu tertuang melalu dokumennya yang dikeluarkan April 2018 lalu berjudul  World Development Report (WDR) 2019; The Changing Nature of Work.
Dalam dokumen tersebut Bank Dunia memaksa agar seluruh negeri dapat menghadapi perubahan Revolusi Industri 4.0. Bank Dunia menilai bahwa peraturan ketenagakerjaan yang fleksibel bagi kapitalis akan dapat menjadi peluang bagi perusahaan dan keberlanjutan bisnis. Mereka menyarankan kepada pengusaha agar dapat memilih untuk tidak membayar upah minimum, merekomendasikan pengurangan hak pekerja, dan membuat tenaga kerja menjadi lebih kompetitif.

Hasilnya jelas dalam RUU Cipta Kerja, bahwa akan melahirkan fleksibilitas upah dan kerja. Upah buruh akan semakin mengalami kemerosotan karena kemudahan yang diberikan negara kepada pengusaha. Pengusaha mendapatkan keuntungan berlipat dengan pembayaran upah per jam dan diperbolehkan untuk membayar di bawah Upah Minimum. Melalui upah per jam juga mengandung unsur fasis dalam kebijakannya, karena sekaligus merampas hak klas buruh untuk cuti. Upah yang sudah rendah akan semakin tidak ada artinya bagi klas buruh, karena klas buruh akan dihadapkan pada ketidakpastian upah.

Sementara itu, untuk dapat terus menekan upah buruh dan disisi lain meningkatkan produksi, pengusaha akan diberikan kemudahan dengan tidak adanya kepastian status kerja. Melalui RUU Cipta Kerja, pengusaha diberikan kemudahan untuk mempekerjakan buruh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanpa batasan. Sehingga sistem kontrak akan semakin pendek dan tidak menentu. Sedangkan tenaga Outsorcing juga dapat bekerja diseluruh bidang pekerjaan tanpa terkecuali. Dalam bekerja, klas buruh semakin tertindas dengan sistem tersebut. Sebab, pengusaha akan dengan mudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Belum lagi penambahan waktu lembur yang semua 3 jam/hari dan 14 jam/pecan menjadi 4 jam/hari dan 18 jam/pekan. Bahkan RUU Cipta Kerja tidak lagi mengatur hak cuti seperti melahirkan, haid, keguguran, menikah/menikahkan, semua itu diserahkan kepada pengusaha.

Dengan demikian penghidupan klas buruh akan semakin memburuk jika RUU Cipta Kerja disahkan. Pasalnya, tidak hanya kebijakan tersebut saja yang menghantam klas buruh, kenaikan berbagai iuran dan pajak bagi rakyat adalah bentuk perampasan upah yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah. Belum lagi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya fasilitas umum, hingga biaya pendidikan. Semua itu menghimpit klas buruh dalam jurang kemiskinan yang semakin curam.

Di perdesaan, ancaman bagi kaum tani dan masyarakat di perdesaan jika RUU Cipta Kerja disahkan adalah semakin kuat dan intensifnya perampasan tanah dan pengokohan monopoli tanah dalam sistem pertanian terbelakang. Dominasi imperialisme di atas basis sosial feodal di perdesaan tentu akan menghubungkan penetrasi kapitalnya hingga pelosok desa. Tentunya hal tersebut menguntungkan bagi tuan tanah dan korporasi besar, namun merugikan bagi kaum tani.

Demi menyempurnakan program menjijikan bertajuk Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RA-PS), pemerintah harus membuka lebar masuknya kapital finans yang semakin besar. Esensi program tersebut adalah sertifikasi dan redistribusi tanah terlantar dan bekas HGU. Pemerintah justru mendorong masyarakat agar “menggadai” sertifikatnya untuk ditukar dengan kredit usaha. Dengan demikian sertifikat tersebut akan terancam melayang masuk ke brankas bank pemberi kredit.

Aspek pengaturan mengenai investasi, perdagangan, hingga impor dalam RUU Cipta Kerja adalah untuk menyambut program Jokowi di sektor agraria. Program RA-PS sejak awal merupakan implementasi skema Bank Dunia. Pada Juli 2018, Bank Dunia menggelontorkan utang sebesar US$ 200 juta bagi program Reforma Agraria pemerintah yang dialokasikan, di antaranya untuk pelaksanaan One Map Program. Program ini bertujuan untuk dapat mengontrol kekayaan alam dan masyarakat bagi rencana- rencana investasi kapitalis besar monopoli asing. Penguasaan data tersebut teradministrasi terpusat sehingga memudahkan rencana investasi asing untuk mengakses dengan sistem e-Land (electronic-land).
Kebijakan dan aturan agraria negara seperti ini akan terus memelihara ketergantungan investasi asing, impor kebutuhan pokok, dan bahan baku. Akibatnya, Indonesia tidak dapat membangun industri nasional yang mandiri dan memelihara politik upah murah serta angka pengangguran yang terus membesar. Reforma Agraria ala Jokowi justru semakin membuat krisis kronis terus memburuk, di antaranya: penggusuran paksa, jumlah migrasi paksa membesar, perdagangan manusia, kenaikan harga, masalah kurang gizi, pendidikan terbelakang, kesehatan masyarakat memburuk.

Sementara itu, RUU Cipta Kerja juga mengatur impor pangan sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan nasional. Ini merupakan kebijakan jahat yang akan membunuh rakyat secara perlahan, menghancurkan kehidupan kaum tani, dan memperparah krisis di pedesaan. Program ketahanan pangan Jokowi telah diperankan dengan cepat oleh imperialis langsung yang bekerjasama dengan tuan tanah besar seperti PISA-Agro (Partnership for Indonesian Sustainable Agriculture). Pemerintah RI yang bekerjasama dengan korporasi raksasa (diantaranya Monsanto, Du pont, Cargill, Bayer, Nestle, Unilever, Sinarmas, Indofood) dan di bawah pendanaan IFC, Rabo Bank, Bank Mandiri justru akan akan mempercepat keuntungan triliunan rupiah bagi korporasi dari penghisapan terhadap kaum tani.
Hal tersebut dilakukan pemerintah demi memfasilitasi bisnis imperialis di bidang agraria. Dengan penyederhanaan izin dan mempermudah investasi melalui RUU Cipta Kerja, maka penetrasi bisnis di sektor agraria akan semakin meluas. Di sisi lain, hal tersebut sebenarnya tidak akan pernah memperbaiki kualitas dan kondisi hidup kaum tani. Justru sebaliknya, kenyataan bahwa Indonesia ada di urutan ke 62 dari 113 negara dengan indeks ketahanan pangan terburuk, sebanyak 22 juta orang mengalami kelaparan dan 9 juta anak Indonesia menderita gizi buruk. Kenyataan tersebut akan terus memburuk dengan praktik dan implementasi dari RUU Cipta Kerja. Sebab Indonesia tidak akan pernah mampu melahirkan kedaulatan pangan jika tetap mengandalkan impor dan investasi imperialis di sektor agraria.

Bagi kaum tani, suku bangsa minoritas, dan masyarakat perdesaan lainya, RUU Cipta Kerja akan semakin mengancam kehidupannya. Menjadikan kaum tani akan semakin intensif dihadapkan dengan perampasan tanah. Desa akan terus dimonopoli oleh tuan tanah dan borjuasi besar komprador. Sementara itu, hasil produksi pertanian akan mendapatkan harga yang rendah karena harus bersaing dengan komoditas pangan impor. Semua itu tidak akan diterima oleh kaum tani. Karena bagi kaum tani, investasi imperialis tidak akan menjawab problem mendasarnya.

Pengalaman Indonesia menunjukkan investasi asing langsung (FDI) tidak memiliki tujuan untuk membangun industri nasional Indonesia atau memajukan tenaga produktif rakyat Indonesia. Kapitalis monopoli terus mempertahankan industri Indonesia yang terbelakang dengan mengandalkan upah rendah karena investasi langsung adalah cara agar terhindar dari ancaman pembusukan kapital.

Kondisi yang demikian tentu akan menghambat secara langsung perkembangan tenaga produktif pemuda. Pemuda di desa dan perkotaan semakin tidak memiliki hari depan untuk mengembangkan diri melalui kerja produksi yang layak dan berkualitas. Menjadi petani diperdesaan maupun buruh di perkotaan sama miskin dan menderitanya. Sementara itu kebutuhan hidup harus tetap dipenuhi. Hal ini memaksa pemuda Indonesia untuk terjerumus pada kemiskinan akut dan kehilangan masa depannya. 

Dengan mahalnya biaya pendidikan yang terus disempurnakan menjadi skema liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi melahirkan tenaga produktif pemuda Indonesia yang berpengetahuan dan berskill rendah, sehingga dipaksa untuk dibayar dengan upah murah. Sementara itu, pemuda mahasiswa dihadapkan dengan universitas yang tidak malu terus melacurkan diri bagi kepentingan imperialis dan tuan tanah.

Melalui RUU Cipta Kerja, riset dan pengembangan ilmu pengetahuan akan dioptimalkan untuk mendukung pencapaian bisnis imperialis dan borjuasi besar komprador. Mahasiswa akan dipaksa untuk melakukan praktek, penelitian, dan pengabdian bagi kepentingan tersebut. Ilmu pengetahuan yang murni harusnya dikembangkan demi menjawab masalah rakyat semakin tidak ada artinya. Dengan demikian, mahasiswa selain diperas uangnya dengan biaya kuliah mahal, juga diperas pikiran dan tenaganya.

Tidak ada tempat bagi ilmu pengetahuan dan mahasiswa dalam dunia industri di Indonesia, selain menjadi bidak yang membantu memuluskan bisnis korporasi besar. Maka tidak mengherankan jika intensitas pembatasan, pembungkaman dan pelarangan akan meningkat di kampus-kampus. Kampus akan dipaksa untuk bersih dari segala aktifitas yang bertentangan dengan program strategis pemerintah. 

Jalan Keluar untuk Kedaulatan Rakyat: Bukan RUU Cipta Kerja, Tetapi Reforma Agraria Sejati dan Industri Nasional

Land reform atau reforma agraria sejati bertujuan untuk membuka jalan keadilan bagi rakyat yang menggantungkan kehidupannya pada pengelolaan tanah dan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Oleh karenanya, land reform merupakan program mendasar yang harus dijalankan terutama oleh negeri-negeri terbelakang atau negeri-negeri setengah jajahan dan setengah feodal, demikian halnya di Indonesia. Pelaksanaan land reform sejati harus disertai dengan perubahan orientasi pembangunan nasional, yaitu menjadikan land reform sebagai dasar pembangunan ekonomi nasional, guna menjadi landasan bagi pengembangan industri nasional. Jika land reform dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka investasi asing dan hutang luar negeri sebagai modal untuk membangun negeri, sebetulnya tidak diperlukan.

Industrialisasi nasional dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan penghidupan, meningkatkan pendapatan, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, menjamin pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berlanjut, dan mencapai kemandirian ekonomi terlepas dari dominasi imperialis.

Program land reform harus mencakup rencana bagaimana menata produksi paska redistribusi tanah, yaitu melalui kolektif produksi atau koperasi produksi pertanian di wilayah-wilayah land reform, yang bertujuan utama untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menjamin pasokan pangan secara nasional sehingga tidak perlu mengimpor pangan dari luar. Tanpa pengaturan kolektivisasi pertanian semacam itu, land reform (reforma agraria) akan sedikit gunanya bagi kaum tani, meskipun telah mendapatkan pembagian tanah. Karena akan jatuh kembali ke dalam cara produksi individual yang menghasilkan produksi pertanian secara terbatas, apalagi jika mengalami musim kering berkepanjangan dan bencana banjir.
Modal pembangunan dalam negeri dapat bersumber dari hasil-hasil pelaksanaan land reform, berupa surplus pertanian sebagai akibat langsung pelaksanaan land reform. Surplus pertanian itu oleh negara kemudian ditanamkan kembali ke sektor pertanian, guna memodernisasi sektor pertanian dan memajukan pedesaan pada umumnya. Sebagian dari surplus pertanian tersebut diinvestasikan ke sektor industri, misalnya mengembangkan industri terkait pertanian di desa-desa.
Pelaksanaan land reform sejati sangat terkait erat dengan bagaimana sektor industri dikembangkan, terutama industri-industri yang terkait langsung dengan pertanian, industri ringan, maupun industri yang terkait dengan alat, modernisasi dan teknologi pertanian. Contoh, alat cangkul tidak perlu diimpor dari luar seperti sekarang, tapi dapat diproduksi sendiri di dalam negeri. Demikian pula, pupuk, obat, benih maupun traktor tangan tidak perlu diimpor, tapi dapat dibuat sendiri oleh buruh yang bekerja dalam industri terkait pertanian.

Dengan demikian, land reform sejati dan industrialisasi nasional dapat menjadi dasar bagi pembangunan mandiri dan bebas dari ketergantungan utang dan investasi asing. Setelah land reform sejati berhasil dijalankan dengan benar, dan hasil-hasilnya terutama surplus atau hasil produksi pertanian mulai terlihat, maka tahap berikutnya yakni mengembangkan industri nasional baru bisa dijalankan secara bertahap.
Industrialisasi nasional berarti menasionalisasikan sektor-sektor industri yang vital dan strategis yang berada di tangan modal monopoli asing. Dengan demikian dalam kerangka program industrialisasi nasional, maka industri tambang, perbankan, transportasi, kesehatan, pangan, telekomunikasi, dan energi yang saat ini didominasi asing harus dinasionalisasikan. Kapital dan aset komprador besar harus diarahkan kembali menuju industrialisasi nasional dan pembangunan pedesaan.
Demikianlah, program land reform sejati dan industrialisasi nasional sebetulnya merupakan program sosial dan ekonomi yang realistis dijalankan untuk membangun bangsa-bangsa yang mandiri, kuat dan demokratis serta terbebas dari model pembangunan yang mengandalkan utang dan investasi asing, yang selama ini dipromosikan oleh Imperialis Amerika Serikat.
Dampak land reform dan industri nasional mampu memajukan pembangunan ekonomi, politik, dan kebudayaan serta memperbaiki taraf pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan pangan bagi rakyatnya. Ketersediaan pangan dapat diproduksi secara merata di seluruh negeri karena negara memberikan perhatian penuh agar produksi pangan terjamin secara nasional, menjaga dan memodernisasi tenaga kerja, sarana dan infrastruktur pertanian.
Industri nasional yang maju tidak akan memiliki masalah upah seperti halnya di upah tenaga kerja di negeri-negeri kapitalis dan negeri setengah jajahan-setengah feodal. Seluruh kebutuhan hidup keluarga buruh disediakan secara cuma-cuma oleh negara seperti perumahan, kesehatan, transportasi umum yang baik, serta jaminan pensiun.
Reforma Agraria sejati dan industri nasional yang berdaulat tidak akan pernah diwujudkan melalui program pemerintah yang culas dan boneka seperti Jokowi. Hanya dengan menggalang persatuan seluruh rakyat dan memajukan perjuangan anti imperialis dan anti feodal seluruh cita-cita sejati rakyat dapat diraih.

*** 
Share this article :

0 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger