Headlines News :
Home » , , » Pemerintahan Jokowi Ceroboh, Arogan dan Tidak Mampu Mengatasi Penyebaran Virus Corona

Pemerintahan Jokowi Ceroboh, Arogan dan Tidak Mampu Mengatasi Penyebaran Virus Corona

Written By PP FMN on Rabu, 18 Maret 2020 | 00.54

Berikan Jaminan Kesehatan dan Kehidupan Layak Bagi Rakyat!


Disusun Oleh: Pimpinan Pusat FMN

FMN menyampaikan duka yang mendalam kepada seluruh rakyat Indonesia atas bencana wabah pandemi Corona. Bagi rakyat yang saat ini sedang dalam masa pengobatan semoga segera mendapat kesembuhan. Sementara bagi seluruh rakyat Indonesia, mari bersama kita bersatu berjuang menghadapi penyebaran virus ini dan menuntut dipenuhinya hak demokratis rakyat.

Rakyat Indonesia kembali dihadapkan dengan penderitaan yang semakin tajam, di tengah tindasan dari imperialisme AS bersama dengan Borjuasi dan Tuan tanah besar, kini rakyat dihadapkan dengan penyebaran Virus Corona (Covid 19). Penyebaran Covid 19 di Indonesia tidak lepas dari kecerobohan dan arogannya pemerintahan Jokowi. Pasalnya pemerintah sejak awal Covid 19 menyebar di Tiongkok selalu jumawa dan sombong menyatakan Indonesia tidak akan terjangkit. Bahkan meluasnya Covid 19 diberbagai negeri sempat diremehkan oleh jajaran menteri pemerintahan Jokowi. Hasilnya pemerintah sama sekali abai dan tidak mengambil langkah efektif untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19 ke Indonesia. Tindakan tersebut adalah sumber petaka yang harus diterima oleh rakyat, kini rakyat Indonesia harus kembali dipaksa menjadi korban kebijakan rezim

Covid 19 kini telah tersebar ke 155 negara dengan jumlah korban positif terjangkit sebanyak 181.562 orang, dengan total korban meninggal dunia 7.138 orang , dan 78.939 orang dinyatakan sembuh. Sementara itu di Indonesia, sejak 2 Maret 2020 dinyatakan terdapat 2 orang positif terkena Covid 19. Kini pada 18 Maret 2020 jumlahnya meningkat sebesar 172 orang , dengan korban meninggal dunia sebanyak 7 orang. Persebarannya pun semakin luas, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan infeksi terbesar, kemudian meluas hingga Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Manado, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan berbagai wilayah yang masih dalam pengawasan. Data tersebut tentu akan terus meningkat jika pemerintah tetap tidak melakukan langkah efektif pengobatan dan pencegahanya.

Setelah menunjukan arogansinya, kini pemerintahan Jokowi justru menunjukan kepanikan dan ketidakmampuan mengatasi krisis kesehatan dan mencegah meluasnya Covid 19 di Indonesia. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, seluruh instrument negara dioptimalkan, hingga himbauan kepada masyarakat digencarkan. Namun celaka bagi negeri yang bergantung pada skema neoliberalisme, karena tidak satupun negara imperialis bahkan Amerika Serikat mampu mengatasi krisis kesehatan ini. Ketidakmampuan tersebut merupakan imbas dari krisis ekonomi berkepanjangan dalam tubuh imperialis dan membuktikan bahwa neoliberalisme tidaklah mampu menjamin dan menyelamatkan rakyat. Indonesia bersama berbagai negeri sejak lama telah mengabaikan sektor kesehatan, melakukan privatisasi dan komersialisasi sektor kesehatan. Pelayanan dan pembangunan untuk kepentingan rakyat jauh dari pikiran pemerintah. Hasilnya, ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis kesehatan seperti saat ini.

Kebijakan sesat pemerintah Jokowi dengan menutup akses informasi mengenai penyebaran Covid 19 justru semakin memperburuk keadaan. Rakyat dipaksa untuk menerka-nerka kondisi yang sesungguhnya, justru mengancam penyebaran virus semakin luas dan menambah kepanikan rakyat. Sementara itu penanganan terhadap yang terinfeksi juga dilakukan dengan parsial. Kebijakan mengisolasi penderita di berbagai rumah sakit tanpa memperhatikan kehidupan keluarganya adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab. Pasalnya bagi rakyat miskin, satu hari saja diisolasi, maka akan menjadi beban tambahan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Klas buruh, kaum tani, pedagang kecil dan rakyat miskin lainya adalah golongan yang paling rentan terkena infesksi Covid 19. Mereka tidak bisa leluasa menjalankan anjuran pemerintah dan kalangan borjuasi kecil perkotaan untuk hidup berdiam di rumah (#Dirumahaja). Rakyat yang hidup dari upah harian yang kecil tidak akan mampu bertahan jika hanya berdiam diri tanpa adanya kepastian distribusi kebutuhan hidup layak dari pemerintah. Meskipun kewaspadaan individu dengan mencuci tangan hingga menjaga jarak dapat membantu, namun hal tersebut tidak akan bisa mengatasi penyebaran skala luas.

Dampak ekonomi akibat kelalaian pemerintah juga berdampak pada naiknya harga alat kesehatan dan kebutuhan pokok secara drastis. Contohnya, beberapa pasar di Jakarta telah mengalami kenaikan harga bawang merah yang semula Rp 30.000/kg menjadi Rp 45.000/kg, bawang bombay melesat dari Rp 54.000/kg menjadi Rp 175.000/kg, Gula Pasir dari Rp 12.000/kg menjadi Rp 18.000/kg. Sementara itu harga antiseptic bahkan naik hingga tujuh kali lipat. Kondisi ini tentu menambah beban rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup harianya dan juga semakin membuat rentan terinfeksi Covid 19.

Jadi, pemerintahan Jokowi wajib untuk memastikan pemenuhan kebutuhan hidup harian rakyat dapat terpenuhi dan dijangkau dengan harga yang murah. Bahkan tidak menjadi sulit seharusnya bagi pemerintah untuk mendistribusikan kebutuhan pokok secara gratis selama masa darurat nasional ini, karena pemerintah pun tidak pernah kesulitan dalam memberikan subsidi dan insentif bagi korporasi dan investor asing yang masuk ke Indonesia. Seperti kebijakan Stimulus Ekonomi jilid II yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan impor bagi bagi korporasi selama enam bulan (April – September) dengan besaran Rp 8,15 Triliun dan pengurangan pajak bagi impor barang industry sebesar 30% atau dengan perkiraan Rp 4,2 Triliun. Semua itu dianggarkan oleh pemerintah untuk mempermudah dan memfasilitasi bisnis korporasi. Hal ini tentu menyakitkan bagi rakyat, karena anggaran negara untuk menanggulangi Covid 19 hanya sebesar Rp 1 Triliun.

Bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi Covid 19 juga terlihat dari terbatasnya alat cek laboratorium untuk seluruh rumah sakit dan pusat kesehatan. Bahkan beberapa rumah sakit terpaksa mengeluarkan biaya sendiri untuk pengadaan berbagai alat. Hingga saat ini pemerintah juga tidak memfasilitasi daerah-daerah terdampak dengan mendistribusikan alat pencegah penyebaran virus seperti masker, hand sanitizer, dan vitamin. Begitu pula yang terjadi dengan tenaga medis di berbagai rumah sakit dan sukarelawanya. Mereka bekerja di garda terdepat menghadapi Covid 19, namun pemerintah juga tidak memberikan fasilitas standar untuk keamanan diri. Hal ini sama saja menjerumuskan tenaga medis yang selama ini gigih melayani rakyat. Sehingga meningkatkan fasilitas kesehatan hingga kepelosok dan tempat kerja, mendistribusikan alat pencegah virus secara gratis, dan memastikan petugas medis bekerja dengan fasilitas dan pengetahuan yang memadai adalah hal mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Jokowi.

Secara politik, kondisi saat ini menjadi pukulan bagi rakyat. Di tengah gempuran tindasan pemerintah melalui kebijakannya, gairah dan semangat rakyat untuk berjuang menuntut hak demokratisnya, mendesak pemerintah membatalkan berbagai rencana kebijakanya akan terhambat. Seperti rencana pemerintah mengesahkan kebijakan Omnibus Law Cipta kerja yang keras ditentang oleh gerakan demokratis rakyat. Di satu sisi, pemerintah bersama DPR memiliki kemampuan proteksi dan legitimasi untuk tetap melanjutkan demi mengesahkan kebijakan tersaebut. Tetapi di sisi lain, rakyat dirugikan dengan kecerobohan pemerintah yang berdampak Covid 19 semakin luas dan mengancam rakyat. Pembatasan beraktifitas, berkumpul akan berimbas pada aktivitas perjuangan rakyat. Salah satu bentuk kepanikan dari pemerintahan Jokowi dan memperjelas rendahnya sektor kesehatan di Indonesia adalah dengan melibatkan TNI/Polri untuk menangani penyebaran Covid 19. Tentu hal tersebut di satu sisi akan mengancam kebebasan politik rakyat karena harus diawasi oleh alat kekerasan negara. Namun demikian, tentu rakyat tidak akan diam dengan situasi tersbut. Rakyat akan tetap berjuang dan menuntut haknya dengan meningkatkan kewaspadaan dan lebih aktif memperhatikan kesehatan dalam setiap aktivitas perjuangannya.

Begitu juga nasib pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Kebijakan meliburkan sekolah dan kampus dengan menggantinya menjadi belajar-mengajar jarak jauh tanpa kebijakan yang adil bagi peserta didik hanya akan menambah beban rakyat. Secara kebudayaan, sistem belajar jarak jauh tidak akan dapat berjalan efektif karena tidak semua institusi memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik untuk menunjang sistem tersebut. Sebut saja bagaimana sistem internet dan teknologi penunjang sistem pembelajaran tersebut? Lalu bagaimana dengan anak-anak Sekolah Dasar (SD) yang harus tetap belajar jarak jauh sementara orang tuanya terpaksa tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga dengan mahasiswa, tidak semua kampus memiliki kemampuan, kebudayaan dan fasilitas penunjang untuk kuliah jarak jauh. Hal tersebut tentu akan berdampak buruk bagi mahasiswa yang kesulitan mengakses alat serta jaringan internet yang memadai.

Lebih buruk lagi, pemerintah tidak sama sekali berpikir akan menambah beban biaya pada rakyat dengan sistem pembelajaran jarak jauh, setidaknya biaya yang bertambah untuk kebutuhan internet. Peserta didik telah membayar uang bulanan ataupun semester yang salah satunya untuk memenuhi kebutuhan operasional belajar secara tatap muka harian. Jika hal tersebut dihentikan, maka pemerintah harusnya juga memastikan siswa dan mahasiswa mendapatkan kembali sebagian dari uang bayaranya, bukanya justru mengambil keuntungan.

Semua persoalan krisis kesehatan yang terjadi di Indonesia sangat erat kaitanya dengan terbelakangnya sistem setengah jajahan dan setengah feodal. Dikte imperialisme dan eksistensi tuan tanah besar menyebabkan rakyat Indonesia terjerumus pada jurang keterbelakangan. Akibat dari monopoli tanah yang ada di perdesaan, industri di Indonesia tidak dapat berkembang. Begitu pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat lambat dan terbatas. Karena itu, menjadikan Indonesia sebagai tempat produksi rakitan yang terbelakang, mempertahankan keterampilan dan pengetahuan yang rendahan demi memfasilitasi beroperasinya kapital dari imperialis adalah penghinaan bagi klas buruh dan seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, perjuangan demokratis nasional mutlak menjadi jawaban dari seluruh persoalan rakyat, termasuk menjawab krisis kesehatan. Pembebasan rakyat dari belenggu feodalisme dan dikte imperialisme adalah jalan keluar untuk memajukan sektor pertanian dan industi, sehingga kemajuan tenaga produktif mendapatkan jalannya untuk berkembang. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga harus dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan rakyat. Sektor kesehatan yang selama ini diprivatisasi dan komersialisasikan harus dirombak menjadi sektor yang berdaulat. Industri kesehatan harus berkembang demi menjawab berbagai masalah kesehatan, mengantisipasi berbagai potensi termasuk kondisi seperti saat ini di mana penyebaran virus yang tidak bisa ditangani.

Negara harus menjamin terpenuhinya hak rakyat untuk mendapatkan pengetahuan dan mengembangkanya. Sehingga tidak ada lagi beban individual dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat, bersih dan pemenuhan nutrisi gizi yang cukup. Begitu pula dengan jaminan kesehatan yang harus diberikan oleh pemerintah tanpa membebani dengan merampas upah dan uang rakyat.

Semua itu hanya dapat diraih dengan persatuan dan perjuangan rakyat tertindas, bukan pemberian dari borjuasi besar maupun tuan tanah, apalagi berharap kebaikan hati imperialis. Sehingga seluruh rakyat, khususnya pemuda mahasiswa harus mengambil peranan aktif dalam membangkitkan kesadaran rakyat untuk berjuang. Di tengah situasi penyebaran Covid 19, tentu pemuda mahasiswa harus menunjukan militansinya, menghilangkan rasa takut dan gamang, menggantinya dengan semangat berjuang dan pengabdian yang tinggi.

***
Share this article :

1 komentar:

 
Support : PP FMN | wisata jogja | SPOER
Copyright © 2011. Front Mahasiswa Nasional - All Rights Reserved
Thanks to: Mas Kolis
Proudly powered by Blogger