Kronologi Drop Out Mahasiswa UNAS

Kronologi Kasus Pemberian Sanksi Drop Out, Skorsing dan Peringatan Keras Terhadap Mahasiswa Universitas Nasional

Disusun Oleh: Departemen Pendidikan dan Propaganda FMN UNAS

I.                    Pengantar

Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak bagi kondisi perekonomian rakyat. Bagi kondisi pendidikan tinggi, membayar biaya kuliah dimasa krisis adalah kesulitan yang dirasakan. Setelah kebijakan potongan Rp 100.000 yang diberikan UNAS, tanpa didasarkan dengan potongan yang ilmiah. Mahasiswa UNAS melalui Aliansi UNAS GAWAT DARURAT, membangun persatuan untuk menuntut potongan biaya kuliah yang layak.

II.                  Profil Aliansi Unas Gawat Darurat (UGD)

Aliansi Unas Gawat Darurat (UGD) adalah aliansi mahasiswa UNAS yang dibentuk melalui inisiasi dari berbagai organisasi, seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting UNAS, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat UNAS, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UNAS, Himpunan Pencinta Alam (HIMPALA) UNAS, beserta banyak individu mahasiswa dari berbagai fakultas di UNAS. Aliansi dibentuk pada Jumat, 8 Mei 2020.

Pembentukan aliansi UGD didasari atas keresahan mahasiswa UNAS terhadap beban biaya kuliah dalam situasi pandemi Covid-19. Aliansi UGD mempertanyakan mengapa Rektor UNAS hanya memberikan potongan biaya kuliah sebesar Rp 100.000 (Dalam SK Rektor Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pemotongan Biaya Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2019 – 2020). Karena menurut Aliansi UGD, potongan tersebut sangat jauh dari aspirasi mahasiswa dan orang tua di tengah beban ekonomi yang semakin berat dalam masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, wadah ini terbentuk untuk memperjuangkan potongan biaya kuliah agar dapat lebih besar diberikan oleh Rektor UNAS kepada seluruh mahasiswa.

III.                Problematika Kampus UNAS

n  Rendahnya Nominal Potongan Biaya Kuliah Selama Pandemi Covid-19

Rektor UNAS mengeluarkan SK No. 52 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020. Di dalamnya mengatur mengenai potongan biaya kuliah sebesar Rp 100.000/mahasiswa. Selanjutnya dalam pemberitaan dari Marketing Public Relation (MPR) UNAS menjelaskan bahwa potongan tersebut ditujukan pada 10.000 mahasiswa UNAS.

Bagi Aliansi UGD nominal potongan tersebut sangat rendah. Pasalnya, selama pandemi Covid-19 terhitung sejak 16 Maret 2020 UNAS menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dan work form home bagi para pekerjanya. Hal ini tentu mengurangi beban biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Seperti berkurangnya beban biaya listrik, air, perawatan fasilitas, Alat Tulis Kantor (ATK), dan lainnya. Sementara mahasiswa telah membayarkan Uang Paket Semester (UPS), namun tidak mengakses fasilitas yang semestinya. Hal ini akan berlangsung setidaknya hingga 8 Agustus 2020, namun besar kemungkinan akan diperpanjang hingga waktu yang belum bisa ditentukan.

Artinya, kedepan mahasiswa UNAS tetap tidak akan menggunakan sebagian besar dari fasilitas kampus. Sehingga potongan yang hanya Rp 100.000/mahasiswa merupakan kebijakan yang tidak objektif.

n  Transparansi Keuangan yang Buruk

Dalam upaya aliansi UGD melakukan penuntutan untuk penambahan nominal potongan biaya kuliah, banyak argumentasi dan data yang kami sajikan dibantah oleh pihak kampus. Namun ketika dari pihak aliansi UGD meminta dan mempertanyakan mengenai transparansi keuangan kampus, pihak rektorat tidak pernah merespon dengan baik. Dalam Website resmi UNAS pun tidak ada laporan keuangan yang diterbitkan secara publik atau yang dapat diakses oleh mahasiswa UNAS.

Argumentasi yang dibangun oleh pihak kampus tidak memberikan transparansi karena mahasiswa tidak berhak mendapatkanya, tidak perlu mempertanyakannya karena baru beberapa tahun berada dikampus. Sementara mereka yang telah puluhan tahun di kampus saja tidak pernah mempertanyakannya. Argumentasi tersebut tentu sesat dan tidak memiliki landasan yang kuat.

Mahasiswa adalah bagian dari civitas akademika UNAS, jumlah terbesar dan memiliki kontribusi keuangan terbesar melalui pembayaran uang kuliah. Sehingga menjadi hak yang melekat bagi mahasiswa untuk mempertanyakan transparansi keuangan.

n  Masalah Pekerja Kampus

Selama pandemi Covid-19, UNAS menerapkan WFH bagi pekerjanya. Namun tidak hanya itu, terjadi pula kondisi dirumahkannya pekerja parkir. Perumahan pekerja parkir, dilakukan tanpa diupah selama proses perumahan. Pengurangan shift office boy dan cleaning service.

Dari hasil investigasi dan wawancara yang FMN UNAS lakukan, menemukan informasi bahwa terjadi pula pemotongan upah terhadap pekerja di UNAS, termasuk terhadap dosen. FMN menemukan adanya potongan upah sebesar Rp 500.000/bulan terhadap cleaning service dan office boy. Sementara ada pula dosen yang menyatakan upahnya dipotong sebesar Rp 1.100.000/bulan.

Jika pemotongan tersebut benar dilakukan, maka UNAS justru menambah beban kehidupan rakyat.

IV.                Rangkaian Kegiatan Kampanye dan Aksi  Mahasiswa

n  Kampanye Media Sosial

Kampanye media sosial dilakukan oleh Aliansi UGD untuk menyebarkan berita, informasi dan analisis yang secara intensif dilakukan. Kampanye Media Sosial ini dimulai pertama kali pada 16 Mei 2020 dan dilakukan hingga saat ini. Adapun tema dalam kampanye media sosial seputar:

-          Hak Mahasiswa mendapat potongan lebih dari Rp 100.000

-          Pendapatan UNAS dari mahasiswa yang dihitung melalui investigasi dan data yang didapat dari Website DIKTI dan wawancara terhadap mahasiswa.

-          Hak Demokrasi Mahasiswa dalam menyatakan pendapat, demonstrasi dan beraktivitas.

-          Penjelasan tentang tuntutan dari Aliansi UGD

-          Ajakan Aksi Demonstrasi

-          Kecaman terhadap pemanggilan 27 mahasiswa UNAS

n  Aksi Demonstrasi

Aksi demonstrasi dilakukan sebagai upaya dari aliansi UGD untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung terhadap pihak rektorat UNAS. Adapun aksi demonstrasi dilakukan beberapa kali:

-          10 – 12 Juni 2020: Menuntut Potongan Biaya Kuliah dan Mengawal Pemanggilan 27 Mahasiswa yang dilakukan oleh Komisi Disiplin UNAS.

-          18 Juni 2020: Aksi dan Konferensi Pers dilakukan di Sekretariat Himpunan Pecinta Alam.

-          24 Juni 2020: Menuntut Potongan Biaya Kuliah

-          25 Juni 2020: Menuntut Potongan Biaya Kuliah dan Mendesak Audiensi Terbuka

-          2 Juli 2020: Menuntut Potongan Biaya Kuliah

-          9 Juli 2020: Menuntut Potongan Biaya Kuliah dan Merespon terbitnya sanksi akademik (DO, Skorsing, dan Peringatan Keras)

-          10 Juli 2020: Mengecam Sanksi Akademik terhadap mahasiswa UNAS

n  Pengajuan Audiensi

Aliansi UGD mengajukan surat audiensi pada pihak Rektorat yang dilakukan pada 7 Juli 2020 dan surat diterima oleh Biro Mahasiswa. Namun sampai saat ini (11 Juli 2020) belum ada jawaban dari pihak rektorat.

V.                  Tindak Represif dan Ancaman Terhadap Mahasiswa

n  Tindakan Represif Dalam Merespon Demonstrasi

-          Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan pada 10 Juni 2020, mahasiswa yang melakukan aksi damai dibubarkan paksa oleh Keamanan Kampus. Pembubaran disertai dengan pemukulan, tendangan dan penangkapan satu orang anggota pers mahasiswa. Anggota Pers tersebut dipaksa untuk menghapus dokumentasi pembubaran paksa aksi aliansi UGD.

-          Tanggal 11 Juni, barisan massa aksi diterobos paksa oleh kendaraan (mobil) milik dosen. Mengakibatkan beberapa massa aksi tertabrak dan terserempet. Hal ini kemudian yang memicu mahasiswa melakukan respon dengan memukul mobil tersebut. (Tindakan memukul mobil ini yang dijadikan alasan rektorat UNAS untuk memberikan sanksi bahkan mengkriminalisasi  salah satu mahasiswa). Namun mereka tidak menjelaskan apa yang menjadi pemicu kemarahan mahasiswa hingga memukul mobil tersebut.

-          Dalam setiap aksi yang dilakukan oleh Aliansi UGD, selalu terdapat mobilisasi preman. Terdapat informasi yang mengindikasikan bahwa pelibatan preman tersebut juga diinisiasi oleh kampus.

n  Ancaman dan Intimidasi Terhadap Mahasiswa

-          Pada 26 Mei 2020, Salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan mendapat SMS (Whatsapp) dari Ka.Prodi Keperawatan diminta untuk menarik unggahan/postingan mengenai kampanye media sosial dari Aliansi UGD.

-          Pada 10 – 12 Juni, Pemanggilan terhadap 27 orang mahasiswa oleh Komisi Disiplin, Wakil Rektor, Ka. Prodi, dan Pusat Bantuan Hukum UNAS untuk melakukan klarifikasi atas keterlibatannya dalam aktivitas aliansi UGD.

·         Undangan yang diberikan adalah klarifikasi, namun kenyataanya yang terjadi adalah intimidasi dan paksaan.

·         Mahasiswa yang dipanggil tidak mendapat ruang klarifikasi, namun justru didesak dan dipaksa untuk menyatakan dirinya bersalah karena telah terlibat dalam kampanye media sosial.

·         Selanjutnya dipaksa untuk menandatangani surat pertnyataan bersalah dan jika tidak bersedia menandatanganinya, mereka diancam dengan UU ITE.

·         Ancaman untuk dikeluarkan dari kampus jika tidak mengakui dan menyatakan diri bersalah.

·         Mereka juga menyatakan bahwa mahasiswa tidak memiliki hak untuk menuntut transparansi.

-          Pada 19 Juni – 11 Juli, Beberapa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, dan Fakultas Bahasa dan Sastra, mendapat intimidasi melalui dosen dan jajaran ka.prodi melalui SMS (Whatsapp) yang melarang mahasiswanya untuk terlibat dalam demonstrasi, mendesak mahasiswa untuk diam, membuat pernyataan maaf melalui video dan audio.

VI.                Pemberian Sanksi Akademik dan Peringatan Keras

n  Sanksi dilayangkan pada 9 Juli 2020 kepada 11 mahasiswa UNAS yang aktif dalam aliansi UGD.

n  Sanksi Akademik dilayangkan pihak kampus terhadap 4  mahasiswa, diantaranya:

Sanksi Drop Out:

1.       M. Wahyu Krisna Aji (FISIP/Ilmu Komunikasi/2017)

2.       Deodatus Sunda Se (FISIP/Ilmu Politik/2016)

Sanksi Skorsing 1 Semester:

1.       Alan Gumelar (FISIP/Adiministrasi Publik/2018)

2.       Rifqi Fadhila Sukarno (FISIP/Administrasi Publik/2019)

n  Sanksi Peringatan Keras diberikan kepada 7 mahasiswa, atas nama

1.       Muhammad Dhafa Rinaldi (FISIP/Ilmu Komunikasi/2018)

2.       Muhammad Fikram Hakim Suladi (FISIP/Ilmu Komunikasi/2019)

3.       Imanuelsa Helmy (FBS/Sastra Inggris/2019)

4.       Octavianti Nurani (FISIP/Ilmu Komunikasi/2019)

5.       Robbi Aimul Fajri (FISIP/Ilmu Politik/2017)

6.       Thariza Oktafany (FBS/Sastra Inggris/2019)

7.       Zaman Zam Baharsyah Abdurachman (FBS/Bahasa Korea/2019)

n  Secara umum sanksi yang diberikan, semua beralasan karena aktivitas mahasiswa yang bersangkutan terlibat aktif dalam kegiatan aliansi UGD dalam menuntut dan menyampaikan aspirasi mahasiswa.

VII.              Penutup

Demikian kronologi dari perjuangan Aliansi UGD hingga berujung pemberian sanksi akademik dan peringatan keras terhadap mahasiswa UNAS. Kronologi ini disusun untuk memberikan objektifitas dalam menilai perjuangan yang dilakukan oleh FMN bersama aliansi UGD di satu sisi dan di sisi lain kebijakan dan tindakan pihak UNAS terhadap mahasiswa.

Jakarta, 11 Juli 2020