Kronologi Kasus Pemberian Sanksi Drop Out, Skorsing dan Peringatan
Keras Terhadap Mahasiswa Universitas Nasional
Disusun Oleh: Departemen Pendidikan dan Propaganda FMN UNAS
I.
Pengantar
Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia memberikan
dampak bagi kondisi perekonomian rakyat. Bagi kondisi pendidikan tinggi,
membayar biaya kuliah dimasa krisis adalah kesulitan yang dirasakan. Setelah kebijakan
potongan Rp 100.000 yang diberikan UNAS, tanpa didasarkan dengan potongan yang
ilmiah. Mahasiswa UNAS melalui Aliansi UNAS GAWAT DARURAT, membangun persatuan
untuk menuntut potongan biaya kuliah yang layak.
II.
Profil
Aliansi Unas Gawat Darurat (UGD)
Aliansi Unas Gawat Darurat (UGD) adalah aliansi
mahasiswa UNAS yang dibentuk melalui inisiasi dari berbagai organisasi, seperti
Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting UNAS, Gerakan Mahasiswa Nasional
Indonesia (GMNI) Komisariat UNAS, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Komisariat UNAS, Himpunan Pencinta Alam (HIMPALA) UNAS, beserta banyak individu
mahasiswa dari berbagai fakultas di UNAS. Aliansi dibentuk pada Jumat, 8 Mei
2020.
Pembentukan aliansi UGD didasari atas keresahan
mahasiswa UNAS terhadap beban biaya kuliah dalam situasi pandemi Covid-19.
Aliansi UGD mempertanyakan mengapa Rektor UNAS hanya memberikan potongan biaya
kuliah sebesar Rp 100.000 (Dalam SK Rektor Nomor 52 Tahun 2020 Tentang
Pemotongan Biaya Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2019 – 2020). Karena
menurut Aliansi UGD, potongan tersebut sangat jauh dari aspirasi mahasiswa dan
orang tua di tengah beban ekonomi yang semakin berat dalam masa pandemi
Covid-19. Oleh karena itu, wadah ini terbentuk untuk memperjuangkan potongan
biaya kuliah agar dapat lebih besar diberikan oleh Rektor UNAS kepada seluruh
mahasiswa.
III.
Problematika
Kampus UNAS
n
Rendahnya
Nominal Potongan Biaya Kuliah Selama Pandemi Covid-19
Rektor UNAS mengeluarkan SK No. 52 Tahun 2020 pada 31
Maret 2020. Di dalamnya mengatur mengenai potongan biaya kuliah sebesar Rp
100.000/mahasiswa. Selanjutnya dalam pemberitaan dari Marketing Public Relation
(MPR) UNAS menjelaskan bahwa potongan tersebut ditujukan pada 10.000 mahasiswa
UNAS.
Bagi Aliansi UGD nominal potongan tersebut sangat
rendah. Pasalnya, selama pandemi Covid-19 terhitung sejak 16 Maret 2020 UNAS
menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dan work form home bagi para pekerjanya. Hal ini tentu mengurangi beban
biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Seperti berkurangnya beban biaya
listrik, air, perawatan fasilitas, Alat Tulis Kantor (ATK), dan lainnya.
Sementara mahasiswa telah membayarkan Uang Paket Semester (UPS), namun tidak
mengakses fasilitas yang semestinya. Hal ini akan berlangsung setidaknya hingga
8 Agustus 2020, namun besar kemungkinan akan diperpanjang hingga waktu yang
belum bisa ditentukan.
Artinya, kedepan mahasiswa UNAS tetap tidak akan
menggunakan sebagian besar dari fasilitas kampus. Sehingga potongan yang hanya
Rp 100.000/mahasiswa merupakan kebijakan yang tidak objektif.
n
Transparansi
Keuangan yang Buruk
Dalam upaya aliansi UGD melakukan penuntutan untuk penambahan
nominal potongan biaya kuliah, banyak argumentasi dan data yang kami sajikan
dibantah oleh pihak kampus. Namun ketika dari pihak aliansi UGD meminta dan
mempertanyakan mengenai transparansi keuangan kampus, pihak rektorat tidak
pernah merespon dengan baik. Dalam Website resmi UNAS pun tidak ada laporan
keuangan yang diterbitkan secara publik atau yang dapat diakses oleh mahasiswa
UNAS.
Argumentasi yang dibangun oleh pihak kampus tidak
memberikan transparansi karena mahasiswa tidak berhak mendapatkanya, tidak
perlu mempertanyakannya karena baru beberapa tahun berada dikampus. Sementara
mereka yang telah puluhan tahun di kampus saja tidak pernah mempertanyakannya.
Argumentasi tersebut tentu sesat dan tidak memiliki landasan yang kuat.
Mahasiswa adalah bagian dari civitas akademika UNAS,
jumlah terbesar dan memiliki kontribusi keuangan terbesar melalui pembayaran
uang kuliah. Sehingga menjadi hak yang melekat bagi mahasiswa untuk
mempertanyakan transparansi keuangan.
n
Masalah
Pekerja Kampus
Selama pandemi Covid-19, UNAS menerapkan WFH bagi
pekerjanya. Namun tidak hanya itu, terjadi pula kondisi dirumahkannya pekerja
parkir. Perumahan pekerja parkir, dilakukan tanpa diupah selama proses
perumahan. Pengurangan shift office boy dan cleaning service.
Dari hasil investigasi dan wawancara yang FMN UNAS
lakukan, menemukan informasi bahwa terjadi pula pemotongan upah terhadap
pekerja di UNAS, termasuk terhadap dosen. FMN menemukan adanya potongan upah
sebesar Rp 500.000/bulan terhadap cleaning service dan office boy. Sementara
ada pula dosen yang menyatakan upahnya dipotong sebesar Rp 1.100.000/bulan.
Jika pemotongan tersebut benar dilakukan, maka UNAS
justru menambah beban kehidupan rakyat.
IV.
Rangkaian
Kegiatan Kampanye dan Aksi Mahasiswa
n
Kampanye
Media Sosial
Kampanye media sosial dilakukan oleh Aliansi UGD untuk
menyebarkan berita, informasi dan analisis yang secara intensif dilakukan.
Kampanye Media Sosial ini dimulai pertama kali pada 16 Mei 2020 dan dilakukan
hingga saat ini. Adapun tema dalam kampanye media sosial seputar:
-
Hak Mahasiswa mendapat potongan lebih dari Rp
100.000
-
Pendapatan UNAS dari mahasiswa yang dihitung
melalui investigasi dan data yang didapat dari Website DIKTI dan wawancara
terhadap mahasiswa.
-
Hak Demokrasi Mahasiswa dalam menyatakan
pendapat, demonstrasi dan beraktivitas.
-
Penjelasan tentang tuntutan dari Aliansi UGD
-
Ajakan Aksi Demonstrasi
-
Kecaman terhadap pemanggilan 27 mahasiswa UNAS
n
Aksi
Demonstrasi
Aksi demonstrasi dilakukan sebagai upaya dari aliansi
UGD untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung terhadap pihak rektorat
UNAS. Adapun aksi demonstrasi dilakukan beberapa kali:
-
10 – 12 Juni 2020: Menuntut Potongan Biaya
Kuliah dan Mengawal Pemanggilan 27 Mahasiswa yang dilakukan oleh Komisi
Disiplin UNAS.
-
18 Juni 2020: Aksi dan Konferensi Pers dilakukan
di Sekretariat Himpunan Pecinta Alam.
-
24 Juni 2020: Menuntut Potongan Biaya Kuliah
-
25 Juni 2020: Menuntut Potongan Biaya Kuliah dan
Mendesak Audiensi Terbuka
-
2 Juli 2020: Menuntut Potongan Biaya Kuliah
-
9 Juli 2020: Menuntut Potongan Biaya Kuliah dan
Merespon terbitnya sanksi akademik (DO, Skorsing, dan Peringatan Keras)
-
10 Juli 2020: Mengecam Sanksi Akademik terhadap
mahasiswa UNAS
n
Pengajuan
Audiensi
Aliansi UGD mengajukan surat audiensi pada pihak
Rektorat yang dilakukan pada 7 Juli 2020 dan surat diterima oleh Biro
Mahasiswa. Namun sampai saat ini (11 Juli 2020) belum ada jawaban dari pihak
rektorat.
V.
Tindak
Represif dan Ancaman Terhadap Mahasiswa
n
Tindakan
Represif Dalam Merespon Demonstrasi
-
Dalam aksi demonstrasi yang dilakukan pada 10
Juni 2020, mahasiswa yang melakukan aksi damai dibubarkan paksa oleh Keamanan
Kampus. Pembubaran disertai dengan pemukulan, tendangan dan penangkapan satu
orang anggota pers mahasiswa. Anggota Pers tersebut dipaksa untuk menghapus
dokumentasi pembubaran paksa aksi aliansi UGD.
-
Tanggal 11 Juni, barisan massa aksi diterobos
paksa oleh kendaraan (mobil) milik dosen. Mengakibatkan beberapa massa aksi
tertabrak dan terserempet. Hal ini kemudian yang memicu mahasiswa melakukan
respon dengan memukul mobil tersebut. (Tindakan memukul mobil ini yang
dijadikan alasan rektorat UNAS untuk memberikan sanksi bahkan
mengkriminalisasi salah satu mahasiswa).
Namun mereka tidak menjelaskan apa yang menjadi pemicu kemarahan mahasiswa hingga
memukul mobil tersebut.
-
Dalam setiap aksi yang dilakukan oleh Aliansi
UGD, selalu terdapat mobilisasi preman. Terdapat informasi yang mengindikasikan
bahwa pelibatan preman tersebut juga diinisiasi oleh kampus.
n
Ancaman
dan Intimidasi Terhadap Mahasiswa
-
Pada 26 Mei 2020, Salah satu mahasiswa Fakultas
Ilmu Kesehatan mendapat SMS (Whatsapp) dari Ka.Prodi Keperawatan diminta untuk
menarik unggahan/postingan mengenai kampanye media sosial dari Aliansi UGD.
-
Pada 10 – 12 Juni, Pemanggilan terhadap 27 orang
mahasiswa oleh Komisi Disiplin, Wakil Rektor, Ka. Prodi, dan Pusat Bantuan
Hukum UNAS untuk melakukan klarifikasi atas keterlibatannya dalam aktivitas
aliansi UGD.
·
Undangan yang diberikan adalah klarifikasi,
namun kenyataanya yang terjadi adalah intimidasi dan paksaan.
·
Mahasiswa yang dipanggil tidak mendapat ruang
klarifikasi, namun justru didesak dan dipaksa untuk menyatakan dirinya bersalah
karena telah terlibat dalam kampanye media sosial.
·
Selanjutnya dipaksa untuk menandatangani surat
pertnyataan bersalah dan jika tidak bersedia menandatanganinya, mereka diancam
dengan UU ITE.
·
Ancaman untuk dikeluarkan dari kampus jika tidak
mengakui dan menyatakan diri bersalah.
·
Mereka juga menyatakan bahwa mahasiswa tidak
memiliki hak untuk menuntut transparansi.
-
Pada 19 Juni – 11 Juli, Beberapa mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknologi Komunikasi dan
Informatika, dan Fakultas Bahasa dan Sastra, mendapat intimidasi melalui dosen
dan jajaran ka.prodi melalui SMS (Whatsapp) yang melarang mahasiswanya untuk
terlibat dalam demonstrasi, mendesak mahasiswa untuk diam, membuat pernyataan
maaf melalui video dan audio.
VI.
Pemberian
Sanksi Akademik dan Peringatan Keras
n
Sanksi dilayangkan pada 9 Juli 2020 kepada 11
mahasiswa UNAS yang aktif dalam aliansi UGD.
n
Sanksi Akademik dilayangkan pihak kampus terhadap
4 mahasiswa, diantaranya:
Sanksi Drop Out:
1.
M. Wahyu Krisna Aji (FISIP/Ilmu Komunikasi/2017)
2.
Deodatus Sunda Se (FISIP/Ilmu Politik/2016)
Sanksi Skorsing 1 Semester:
1.
Alan Gumelar (FISIP/Adiministrasi Publik/2018)
2.
Rifqi Fadhila Sukarno (FISIP/Administrasi
Publik/2019)
n
Sanksi Peringatan Keras diberikan kepada 7
mahasiswa, atas nama
1.
Muhammad Dhafa Rinaldi (FISIP/Ilmu
Komunikasi/2018)
2.
Muhammad Fikram Hakim Suladi (FISIP/Ilmu
Komunikasi/2019)
3.
Imanuelsa Helmy (FBS/Sastra Inggris/2019)
4.
Octavianti Nurani (FISIP/Ilmu Komunikasi/2019)
5.
Robbi Aimul Fajri (FISIP/Ilmu Politik/2017)
6.
Thariza Oktafany (FBS/Sastra Inggris/2019)
7.
Zaman Zam Baharsyah Abdurachman (FBS/Bahasa
Korea/2019)
n
Secara umum sanksi yang diberikan, semua
beralasan karena aktivitas mahasiswa yang bersangkutan terlibat aktif dalam
kegiatan aliansi UGD dalam menuntut dan menyampaikan aspirasi mahasiswa.
VII.
Penutup
Demikian kronologi dari perjuangan Aliansi UGD hingga
berujung pemberian sanksi akademik dan peringatan keras terhadap mahasiswa
UNAS. Kronologi ini disusun untuk memberikan objektifitas dalam menilai
perjuangan yang dilakukan oleh FMN bersama aliansi UGD di satu sisi dan di sisi
lain kebijakan dan tindakan pihak UNAS terhadap mahasiswa.
Jakarta, 11 Juli 2020
0 komentar:
Posting Komentar