Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR) Hari Tani Nasional 2020

Organisasikan Kaum Tani Lebih Luas, Lipat Gandakan Kesadaran Kaum Tani Sebagai Kekuatan Pokok Perubahan Agraria untuk Pembebasan Bangsa dan Rakyat Indonesia

Amerika Serikat telah berada dalam resesi setelah pertumbuhan ekonominya mencapai minus 32,9 persen pada kuartal II 2020. Konsumsi rumah tangga anjlok 25%. Angka ini melampaui krisis keuangan di angka minus 8,4 % 2008 dan hanya kalah dari resesi tahun 1921. Kantor Statistik Jerman memberikan laporan bahwa pada kuartal II 2020 mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi minus 10,1% setelah sebelumnya mencatat angka minus 2%. Beberapa negeri kecil yang sebelumnya menikmati pertumbuhan ekonomi dan mengalami peningkatan kesejahteraan seperti Korea Selatan, Hongkong dan Singapura, bersama-sama dengan Amerika Serikat dan Jerman menjadi lima negara pertama jatuh dalam resesi 2020.

Amerika Serikat telah berada dalam resesi setelah pertumbuhan ekonominya mencapai minus 32,9 persen pada kuartal II 2020. Konsumsi rumah tangga anjlok 25%. Angka ini melampaui krisis keuangan di angka minus 8,4 % 2008 dan hanya kalah dari resesi tahun 1921. Kantor Statistik Jerman memberikan laporan bahwa pada kuartal II 2020 mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi minus 10,1% setelah sebelumnya mencatat angka minus 2%. Akan tetapi Amerika Serikat masih berkedudukan sebagai kekuatan adikuasa tunggal imperialis. Di tengah krisis imperialisme yang berulang-ulang yang semakin panjang periode pemulihannya, kekuatan ekonomi, politik, kebudayaan dan kemiliterannya masih belum tertandingi oleh negara industrial kapitalis manapun di dunia.

Amerika Serikat adalah pengarah dan pemimpin utama arah perkembangan Indonesia saat ini. Karena itu, Indonesia sangat vital bagi kepentingan Amerika Serikat dan juga bagi kekuatan imperialis lainnya. Secara strategis kapital finans Amerika Serikat di Indonesia dan instrumen ekonomi-politik lainnya adalah bagian dari upayanya menghambat Indonesia menjadi pesaing besar yang baru, menjadi negeri industrial kapitalis maupun industrial sosialis.

Di bawah sistem ekonomi setengah feodal, Indonesia sangat bergantung pada produksi pertanian terbelakang yang dikuasai oleh para tuan tanah besar yang terhubung langsung dengan imperialisme. Para tuan tanah besar tersebut memproduksi bahan mentah pertanian untuk keperluan ekspor mengandalkan tenaga tidak terampil tani miskin, tani sedang bawah dan buruh tani dengan upah kerja yang sangat ekstrem rendahnya dan sistem bagi hasil yang sangat timpang. Tani kecil perseorangan dengan berbagai jenis tanaman komoditas untuk pasar dalam negeri dan ekspor seluruhnya berada dibawah kontrol tuan tanah besar. Demikian pula dengan para tani kaya dan tuan tanah kecil juga berada dalam kontrolnya.   

Tanpa penghancuran para tuan tanah besar ini pertanian Indonesia tetap akan terbelakang, tanah luas tidak ada gunanya, tenaga kaum tani dan buruh tani tidak berharga, hasil kerja kaum tani tetap diekspor dengan harga sangat murah yang berakibat pada upah kerja dan bagi hasil yang sangat timpang. Tidak ada kemajuan berarti organisasi kerja, pengetahuan dan keterampilan pertanian di pedesaan. Alat kerja tetap tradisional dan bahkan sangat terbelakang melipat-gandakan beban kerja dan mengancam keselamatan buruh tani yang menggunakannya. Dalam negeri, rakyat tetap kekurangan pangan dan material perkakas seperti kayu, rotan dan bambu menjadi langka untuk pembangunan rumah sangat langkah dan mahal. Perlahan seluruh keperluan hidup bergantung pada impor termasuk produk peternakan dan perikanan.

Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$ 409 Milyar Juli 2020. Sebagian utang tersebut adalah utang swasta sebesar US$ 207,9 Milyar dengan pertumbuhan 6,1% dan sisanya utang pemerintah sebesar US$ 201,8 Milyar dengan pertumbuhan sebesar 2,2%.

Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuarter ke II mencapai minus 5,32%, maret 2020 minus 2,41%, memburuk dari minus 1,71% pada Desember 2019 dan 3,06% pada September 2019. Semua data ini sangat jauh berbeda dengan perhitungan negara reaksi dan para ekonom pendukungnya. Ilusi mereka tentang Indonesia menjadi lima besar ekonomi dunia pada tahun 2030 betul-betul seperti “katak hendak jadi Lembu”.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah penerus pemerintah boneka sebelumnya. Ia adalah representasi klas borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar yang berkuasa. Kedua klas tersebut adalah kaki tangan imperialis adikuasa tunggal Amerika Serikat yang hanya 2% tetapi menguasai hingga 40% lebih tenaga produktif Indonesia : Tenaga kerja, kapital, tanah, dan kekayaan alam sejak 1949 dan terutama dengan sangat leluasa sejak 1967. Dari penghisapannya di Indonesia, Amerika Serikat dapat mengalihkan beban krisis over-produksi dan mengalirkan penumpukkan kapital yang terancam membusuk.

Selama era Pandemi Covid-19 ini dengan terang memperlihatkan dominasi Imperialis dan inferioritas Indonesia. Ketidak-mampuan Indonesia dalam menangani penyakit ini dan begitu saja mengikuti arahan imperialis Amerika Serikat dan badan-badan PBB yang didominasinya. Berbagai kebijakan dan peraturan utama yang dilahirkan dalam penanganan COVID-19 berada di bawah dikte imperialis. Dua masalah mengemuka sekaligus, pertama penanganan COVID-19 itu sendiri dan kedua, menjaga sistem ekonomi setengah feodal dengan memastikannya tetap tumbuh, setidaknya tidak jatuh dalam resesi yang parah, dan kapital imperialis tetap aman dan dapat membiak. Instrumen utang luar negeri dan investasi adalah mesin utama dalam penanganan COVID-19.

Covid-19 telah membuat kaum tani semakin tenggelam dalam sewa tanah terutama bagi hasil yang timpang, peribaan produksi dan perdagangan, dan upah buruh tani yang sangat ekstrem rendahnya. Hasil kerja kaum tani yang terus merosot dan fluaktuatif berbanding terbaik dengan keperluan produksi dan konsumsi yang terus meningkat dan tetap. Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa berbuat apapun dalam menghadapi masalah ini selain menyerahkannya pada “pasar komoditas internasional” dan meminta utang luar negeri untuk diberikan pada rakyat dalam bentuk kredit sangat mikro dan “Bantuan Sosial” yang tidak seberapa.

Hari Tani Nasional Addalah Peringatan Keras Bagi Gerakan Pembebasan Rakyat di Indonesia. Ini adalah yang kesekian kalinya rakyat khususnya kaum tani Indonesia memperingati Hari Tani Nasional yang ditetapkan Sukarno demi membanggakan keberhasilannya melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960.

Memperingati Hari Tani Nasional bagi bangsa dan rakyat Indonesia memperingatkan diri dengan keras agar menghindari dan tidak mengulang dua hal sekaligus :

1. Keraguan dan setengah hati Pemerintahan Sukarno dalam menjalankan Land reform sejati di Indonesia. Dia melakukan land reform hanya untuk meredam inisiasi gerakan anti tuan tanah besar-termasuk di dalamnya gerakan anti swapraja yang perlahan meluas di Indonesia. Ada dua hal yang dilakukan Sukarno untuk meredam gerakan anti tuan tanah besar yang disebut aksi sepihak oleh klas reaksioner di Indonesia. Pertama, mengambil-alih dengan kompensasi seluruh perkebunan besar karet dan pertambangan milik asing dengan kompensasi pada penghujung 1950-an yang diserahkan pengelolaannya pada tentara yang dianggap sebagai institusi paling modern secara pengetahuan dan manajemen. Setelah tahun 1965, Presiden Suharto segera mengembalikan perusahaan-perusahaan itu kembali pada pemiliknya semula dan dana kompensasi yang telah dibayarkan Sukarno dianggap sebagai SAHAM pemerintah hingga saat ini. Kedua, melahirkkan UUPA No.5 Tahun 1960, berharap land reform dilakukan oleh negara. Puncak dari seluruh “keraguan dan tindakan setengah hati” tersebut adalah penggulingan Sukarno oleh klas reaksioner Indonesia.
2. Memperingatkan diri pada kekeliruan garis politik Revolusi Indonesia yang oportunis – yang dijalankan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pimpinan D.N Aidit. Sebagaimana Sukarno, Aidit berusaha menggunakan negara reaksi dan kedudukannya sendiri dalam pemerintahan sebagai Wakil Perdana Menteri untuk mempengaruhi dan menggertak musuh-musuhnya demi “memperkuat kekuatan pro rakyat” dalam negara RI. Salah-satu prakteknya adalah mengubah peraturan-peraturan negara seperti membuat UUPA No.5 Tahun 1960, mendirikan pengadilan Land Reform dan seterusnya. Berharap dengan hal tersebut LAND REFORM sejati dapat dilakukan di Indonesia. Hasilnya, tidak hanya Sukarno digulingkan, tetapi PKI dan gerakan rakyat Indonesia dihancurkan hingga akar-akarnya.

 

Karena itu, land reform sejati tidak boleh lagi mengikuti keraguan Sukarno dan mengikuti garis politik petualanganisme Aidit. Dua-duanya tidak relevan sebagai strategi dan taktik membebaskan bangsa dan rakyat Indonesia yang setengah jajahan dan setengah feodal, di mana rakyat menghadapi tiga masalah pokok : Imperialisme, Feodalisme dan Kapitalis Birokrat. Land Reform sejati hanya sukses apabila bersandar sungguh pada kekuatan pokok tani miskin, buruh tani, tani sedang bawah. Land Reform sejati hanya bisa dimenangkan apabila dipimpin oleh klas buruh yang sadar dengan dukungan penuh dari kaum inteletual dan profesional demokratis di Indonesia. Land reform sejati tidak saja membebaskan kaum tani, tetapi pintu gerbang pembebasan seluruh klas-tertindas dan terhisap Indonesia, pintu gerbang membangun industri nasional. Tanpa pengecualian, dalam tahap perjuangan yang sekarang, seluruh rakyat tertindas dan terhhisap Indonesia harus memerankan dirinya sebagai “aktivis tani-aktivis land reform sejati”. Kita semua harus ambil bagian aktif dengan tugas dan tanggung-jawab masing-masing ambil bagian aktif mengintensifkan perjuangan untuk program minimum land reform utamanya anti sewa tanah dan peribaan di pedesaan.

Hari Tani Nasional 2020, Front Perjuangan Rakyat menuntut menyerukan “Intensifkan Program Minimum Land Reform Sejati dalam Rangka menghancurkan Monopoli Tanah di Indonesia” dan Menuntut :

1. Bagi Hasil yang adil bagi para penggarap di perkebunan besar kayu, sawit, karet, gula, komoditas ekspor lainnya milik Imperialis dan Tuan Tanah Besar tingkat nasional.
2. Berikan Upah Buruh Tani yang lebih baik di perkebunan besar milik Imperialis dan Tuan Tanah besar tingkat nasional.
3. Hapuskan Peribaan di Pedesaan.
4. Perbaiki harga komoditas dan harga keperluan hidup kaum tani.
5. Sediakan Input Pertanian, peternakan dan perikanan dari industri nasional sendiri, bukan produksi paten di bawah lisensi dan tidak berbahan baku impor serta tidak bersumber pada pendanaan hutang dan investasi asing.
6. Sediakan Alat-Alat Pertanian Modern yang mudah di akses oleh kaum tani.  
7. Sediakan Sistem Pendidikan dan Kesehatan yang lebih baik di Pedesaan.
8. Sediakan Rumah sakit bersalin dan pusat perawatan anak-anak yang maju, murah dan mudah di jangkau di seluruh pedesaan Indonesia.
9. Hapus semua pajak atas seluruh komoditas kaum tani
10. Berikan kompensasi kepada kaum tani yang terdampak Covid 19
11. Hentikan pengakuan nominal atas tanah-tanah ulayat di pedalaman Indonesia yang bertujuan untuk pembatasan kekuasaan Suku Bangsa Minoritas dan mempermudah perampasan tanah untuk perkebunan besar, HPH, pertambangan dan infrastruktur.

Hidup Rakyat Tertindas dan Terhisap

Jayalah Perjuangan Rakyat

Jakarta, 23 September 2020

Hormat kami

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

 

Rudi HB. Daman

Koordinator Umum

 

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU-Indonesia), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)