Lawan Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Singkirkan Penghalang Baru Land Reform Sejati Dan Industri Nasional

1. 

Sejak berada di bawah dominasi imperialisme di awal abad 20, bangsa dan rakyat Indonesia telah menghadapi krisis kronis, yang semakin parah saat krisis dunia imperialis mengalihkan bebannya ke negeri setengah koloni seperti Indonesia.

Di tengah pandemi COVID-19, krisis kronis ini semakin tidak tertanggungkan oleh rakyat Indonesia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (JOKOWI) tidak sanggup mengatasi masalah pandemi COVID-19 selain dengan menambah beban utang baru mencapai 400-600 Trilyun, merampas kebebasan politik, dan pertumbuhan ekonomi mencapai minus 2,7%. Rakyat semakin sulit menafkahi keluarganya. Rakyat yang kehilangan dan terancam kehilangan pekerjaan semakin banyak. Para pekerja yang bergantung pada pendapatan harian, seperti sopir, pedagang kecil dan pekerja serabutan yang kehilangan mobilitas selama Pandemi COVID-19 semakin kehilangan syarat bertahan hidup.

Pemerintahan JOKOWI tidak bisa memenuhi keperluan mendesak rakyat untuk hidup serta menggantikan kehilangan pendapatan dan upah serta kebebasan lainnya. Jalan keluar yang ditempuh oleh Pemerintah Joko Widodo, tetaplah utang luar negeri dan investasi asing melalui pemberlakuan penuh kebijakan neo-liberal di Indonesia, salah-satunya, pembuatan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah selesai dibahas di DPR dan tinggal menunggu pengesahan kembali Presiden.

Undang-Undang ini jelas adalah upaya baru untuk merintangi tuntutan mendesak rakyat untuk land reform sejati dan industri nasional, bagi gerakan pembebasan bangsa dan rakyat Indonesia dari dominasi imperialisme. Dalih pemerataan lapangan kerja digunakan untuk mempercepat dan memperkuat monopoli tanah melalui pembangunan infrastruktur strategis nasional, perluasan perkebunan skala luas, food estate, corporate farming, pertambangan besar, taman nasional berkedok konservasi. Kaum tani, nelayan, masyarakat adat dan suku bangsa minoritas di Indonesia, akan semakin dirampas tanah dan kekayaan alamnya, dan hanya akan menjadi buruh dengan upah sangat murah atau tani miskin yang dipaksa hidup dalam sistem pertanian skala kecil dan terbelakang dibawah dominasi tuan tanah besar.

Penerapan Undang-Undang ini juga terang-terangan akan merampas hak-hak dasar ekonomi seperti upah, memperpanjang jam kerja, memperburuk kondisi kerja, mempermudah dan menghilangkan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK), memperpendek waktu untuk proses perizinan bagi imperialis dan kaki tangannya untuk berusaha di Indonesia, dan mempermudah kebebasan bagi tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Seluruh skema perampasan tanah dan upah berkedok lapangan kerja dan pembangunan sepenuhnya ditopang oleh kapital produktif-investasi dan kapital utang milik imperialis dan kembali terakumulasi bagi kekayaan imperialis, khususnya imperialisme dunia pimpinan AS.

Pemerintahan Jokowi memanfaatkan ketakutan rakyat pada Covid-19, “isolasi diri” di rumah-rumah, berharap tidak akan mendapatkan perlawanan yang berarti dalam membahas dan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Di luar dugaan pemerintahan Presiden JOKOWI, gerakan massa demokratis nasional dan gerakan lainnya di lebih dari 40 Kabupaten dan Kota mengekspresikan perlawanannya atas pengesahan UU Cipta Kerja. Klas buruh, kaum tani, dosen, mahasiswa, pemuda, pelajar, perempuan, artis bahkan klik reaksioner yang sedang mempersiapkan dirinya untuk pemilihan umum presiden dan pemilihan lokal ikut menentang penetapan undang-undang ini dengan melakukan aksi di jalan-jalan, kantor pemerintahan maupun di berbagai media sosial.

Alih-alih menjawab dan membatalkan UU Cipta Kerja, Pemerintah Joko Widodo justru mengintimidasi, menangkap, menganiaya buruh, kaum tani, mahasiswa dan rakyat lainnya yang menentang pengesahan UU ini. Para pelajar dipukuli, ditembak dengan gas air mata, dan ditangkap.

Aksi massa di berbagai daerah menjadi ekspresi ketidakpercayaan dan pertentangan nyata massa rakyat terhadap Pemerintah Joko Widodo yang semakin menunjukkan wajah sejatinya sebagai pelayan kapitalis monopoli internasional. Pengajuan dan berikutnya pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR menjadi bukti bagi rakyat bahwa Pemerintahan Jokowi tidak akan memperjuangkan aspirasi sejati rakyat Indonesia untuk land reform sejati dan industri nasional, melainkan penyedia instrument hukum untuk memfasilitasi kepentingan kapitalis monopoli internasional yang disokong oleh Borjuasi Besar Komprador dan Tuan Tanah Besar di dalam negeri.    

Dengan pandangan di atas, kami organisasi yang tergabung di dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan Menentang Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan menuntut:

1. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, penangkapan, dan kriminalisasi terhadap rakyat. Bebaskan seluruh rakyat yang ditangkap tanpa syarat!
2. Berikan kompensasi dan jaminan keselamatan rakyat akibat dampak Pandemi Covid-19 dengan pelayanan dan akses kesehatan dan pendidikan gratis dan berkualitas!
3. Hapuskan Peribaan di Pedesaan! Perbaiki harga komoditas dan harga keperluan hidup kaum tani dan rakyat Indonesia!
4. Bagi Hasil yang adil bagi para penggarap dan upah buruh tani yang lebih baik di perkebunan besar kayu, sawit, karet, gula, komoditas ekspor lainnya milik Imperialis dan Tuan Tanah Besar tingkat nasional!
5. Jalankan Landreform sejati dan bangun industri nasional yang mandiri sebagai solusi ekonomi bagi rakyat Indonesia!

Kami menyerukan seluruh rakyat Indonesia, klas buruh, kaum tani, nelayan, pemuda, mahasiswa, perempuan, pelajar, pekerja seni dan seluruh kaum profesional untuk terus memperkuat dan memperluas perlawanan rakyat Indonesia melawan pengesahan UU Cipta Kerja, dan berjuang lebih gigih untuk mewujudkan land reform sejati dan industri nasional untuk kesejahteraan rakyat.

 

Jakarta, 11 Oktober 2020

Hormat kami

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

 

Rudi HB. Daman

Koordinator Umum

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU-Indonesia), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)